Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi

No description
by

dea rizky

on 23 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi

Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi
Kelompok 1
Pendaftaran Permohonan
Pendaftaran Permohonan Online
LEGAL STANDING
A. Pendaftaran Permohonan Langsung
1. Pemohon datang menghadap pranata peradilan registrasi perkara
2. Pranata peradilan registrasi perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan alam buku penerimaan permohonan, selanjutnya pemohon menyerahkan berkas permohonannya sebanyak 12 rangkap
3. Pranata peradilan perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketenpasal 29 dan 31 UU Nomor 8 th 2011
4. Berkas diperiksa oleh internal Mahkamah Konstitusi
5. Pranata peradilan perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat.
6. selesai.
Penjadwalan sidang
1. Ketua MK menerima berkas yang telah diregistrasi dan menetapkan panel hakim.
2. Ketua panel hakim menentukan hari sidang pertama yang disampaikan kepada pemohon dengan surat pemanggilan yang telah ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru Panggil melalui berita acara penyampaian.
3. Penetapan hari sidang juga diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman khusus dan dalam situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id) serta disampaikan melalui media massa.
Pemeriksaan Pendahuluan
Prosedur Beracara diMK
Pengajuan
Permohonan
Pendaftaran
Penjadwalan
Sidang
Pemeriksaan Persidangan
Pemeriksaan Pendahuluan
Putusan
1. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan online.
2. Pemohon atau kuasanya melakukan:
*registrasi secara online untuk endapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik (SIMPEL)
3. mengupload softcopy permohonan ke SIMPEL
4. Mencetak atau memprint tanda terima pengajuan permohonan online yang telah tersedia dalam SIMPEL
5. Permohonan online diterima dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi
6. Pranata Peradilan registrasi perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau kuasanya dalam 1 hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi
7. Pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada paniteraan MAhkamah Konstitusi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima Mahkamah Konstitusi dengan disertai penyerahan 12 rangkap dokumen asli.
Fungsi
dan
Tujuan
Kewajiban Majelis Hakim
Waktu
Hal yang harus dipersiapkan
Pemeriksaan Persidangan
Pemeriksaan persidangan mencakup :
a. Pemeriksaan pokok permohonan
b. Pemeriksaan alat bukti tertulis
c. Mendengarkan keterangn DPR dan atau DPD
d. Mendengarkan keterangan saksi
e. Mendengarkan keterangan ahli
f. Mendengarkan keterangan pihak terkait
g. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan,
perbuatan, keadaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk
h. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau diterima secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.
Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:
a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan.
b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak
terkait secara lisan.
c. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait.
d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon.
e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan
oleh termohon atau pihak terkait.
f. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon.
g. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

TAHAPAN
PUTUSAN HAKIM MK
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakiinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang2nya 2 seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana
putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula
kekuatan hukum mengikat (final and binding)
(Penjelasan Pasal 10 ayat [1]UU MK).

TERIMAKASIH
> Jika permohonan yang diajukan telah lengkap barulah dicatat
dalam BRPK
>Setelah permohonan didaftar dalam BRPK, MK harus
menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu paling
lambat 14 hari, dan harus diumumkan
>Sebelum maupun selama pemeriksaan dilakukan oleh MK
permohonan dapat ditarik kembali.
Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan konstitusi.
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan kontitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
Perorangan warga negara Indonesia
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU
Badan hukum publik atau privat, atau
Lembaga negara”
Syarat legal standing

Syarat legal standing MK berdasarkan putusan perkara No. 006/PUU-IIII/2005 dan 010/PUU-III/2005:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945;
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku;
c. Bahwa kerugiann yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yeng menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagi terjadi.
Full transcript