Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

SEJARAH BAPEPAM DAN OJK

No description
by

ivan widi kurniawan

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEJARAH BAPEPAM DAN OJK

SEJARAH BAPEPAM DAN OJK
Step 1
Kelahiran Bapepam


Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal.
Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas:
• Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;

• Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;

• terus-menurus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.


Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Step 2
Akhir Dualisme

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990.
Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal.
Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, tugas ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal.

Step 3
Kelahiran OJK, sejarah baru perekonomian Indonesia

BERKACA dari pengalaman krisis moneter yang terjadi pada 1997, krisis finansial global 2008, dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Besar kemungkinan krisis keuangan mengancam Indonesia.
Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, pada 22 November 2012, UU No 21 tentang OJK disahkan. Lembaga yang disebut independen ini akan berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Kemudian di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK.

Posisinya, OJK akan tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama Kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). FKSSK merupakan protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

“FKSSK juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk pencegahan ataupun menangani krisis,” ujar ekonom Sri Adiningsih dalam bukunya berjudul Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiscal – Moneter : Tantangan ke Depan.

Step 4
Pro dan kontra

Terbentuknya OJK bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak yang meragukan bahkan mengkritik secara keras karena berbagai ketakutan yang fundamental. Seperti di beberapa negara yang tidak sukses menerapkan sistem pada otoritas ini.

Bank Dunia mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. Banyak yang menunjukan perkembangan baik setelah pembentukan OJK, namun juga tidak sedikit yang mengalami kegagalan.

“Indonesia harus mengamankan masa transisi, dan pelajari hikmah dari negara yang gagal dan sukses. Apalagi masih dalam krisis,” kata Lead Financial Sektor Specialist Bank Dunia, Srinivas.

Masalah lain, OJK akan membawahi industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Maka cukup jadi perhatian, sebuah lembaga baru akan dikelilingi uang triliunan rupiah ditengah beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara.

Wakil Presiden Budiono mengatakan, UU OJK sejatinya akan menentukan arah bidang keuangan di Indonesia, lembaga ini dinilai cukup ampuh sebagai satu otoritas pengawas karena digagas sejak awal mula krisis melanda tanah air melalui rancangan UU BI baru yang diusulkan di era Presiden BJ habibie.

“Krisis pada waktu itu (1997) menerpa perbankan dan sistim pengawasan ada kelemahan,” tegasnya.

Pada sisi regulasi yang ditawarkan OJK, pungutan terhadap industri keuangan masih belum ada kepastian. OJK masih melakukan sosialisasi kepada industri tersebut hingga nantinya keluar dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Pungutan sebesar 0.03-0,06 persen dari total aset lembaga keuangan itu kan baru usulan. Masih baru rancangan dan belum jadi PP. Nah, yang kemarin OJK sosialisasikan baru RPP ke pelaku industri keuangan,” terang anggota tim transisi OJK, Triyono.

Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menungkapkan, kinerja OJK sejuh ini belum terlihat dan akan menjadi salah satu pertimbangan tersendiri dari industri perbankan untuk membayar iuran yang sedianya akan diberlakukan OJK.

Step 5
Seleksi dan masa transisi

Setelah pengesahan UU, OJK harus segera dipersiapkan sebagai sebuah institusi yang dapat berjalan dengan aparaturnya. Pemerintah menunjuk Mulia Nasution yang sebelumnya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Ketua Tim Transisi OJK. Mulia antara lain bertugas mempersiapkan struktur organisasi, SOP dan sistem IT.

“Fokusnya adalah mempersiapkan supaya nanti pada awal tahun 2013 transisi itu bisa berjalan mulus, yaitu pengalihan Bapepam LK ke OJK,” kata Mulia.

Selain tim transisi, juga dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menyeleksi orang-orang untuk menjadi Dewan Komisioner OJK (DK OJK). DK OJK merupakan para pimpinan OJK yang bersifat kolektif kolegial dan berjumlah tujuh orang ditambah dua anggota unsur perwakilan ex-officio dari perwakilan BI dan Kemenkeu. Perwakilan ex-officio dibutuhkan untuk menjalin koordinai dan harmonisasi kebijakan antara OJK, otoritas fiskal dan otoritas moneter.

Pansel berjumlah sembilan orang diketuai oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sisanya adalah dari pemerintahan, BI, kalangan perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non bank dan akademisi.

Tahapannya, pedaftaran peserta dibuka secara umum dan diseleksi melalui proses administrasi dan wawancara serta konsultasi publik hingga menyisakan 21 nama. 21 nama tersebut diserahkan kepada presiden untuk disaring kembali menjadi 14 orang dan selanjutnya diserahkan ke DPR.

DPR dalam tugasnya melakukan fit and proper test terhadap para calon yang tersisa. Kurang lebih satu minggu, DPR memastikan tujuh orang yang terpilih dimana satu nama merupakan Ketua DK OJK. Saat itu DPR juga menggandeng beberapa pihak seperti Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Badan Inteligen Negara (BIN). Tiga hal yang menjadi fokus adalah kapabilitas, kapasitas dan Integritas.

Akhirnya, dalam proses yang cukup panjang, 26 Juni 2012 Ketua DK OJK terpilih Mulliaman D Haddad bersama enam orang lainnya disahkan dalam Rapat Paripurna. Enam orang tersebut adalah Nurhaida, Firdaus Jaelani, Kusumaningtuti S Soetiono, Nelson Tampubolon, Rahmat Waluyanto dan Ilya Avianti.

Mulliaman yang terpilih secara aklamasi mengaku akan memprioritaskan masa transisi ini sebagai langkah awal, karena akan menyatukan pegawai yang berasal dari Kemenkeu dan BI.

“Dengan latar belakang kultur dan teknik pengawasan berbeda, menurut saya perlu konsolidasi,” jelasnya.

20 Juli 2012, giliran Mahkamah Agung yang mengambil sumpah dari para DK OJK, yang ditambah dengan dua anggota unsur perwakilan ex-officio yaitu Any Ratnawati dari Kemenkeu dan Halim Alamsyah dari BI. Pengucapan sumpah ini mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 yang dtetapkan pada 18 Juli 2012.

Memasuki masa kerja, OJK mulai mempersiapkan beberapa poin mendasar. Di antaranya adalah struktur organisasi beserta pegawai, anggaran serta infrastruktur. Berhubung di awal tahun 2013 OJK akan menangani wilayah pasar modal, maka 936 pegawai dari Bapepam LK akan ditarik secara langsung.

Wakil Ketua DK OJK, Rahmat Waluyanto menyatakan, selain dari Bapepam LK, OJK juga membutuhkan 82 pegawai dari BI. Menurutnya, pegawai dari kedua instansi tersebut akan efektif di akhir bulan Desember 2012.

“Para pegawai tersebut akan melewati masa orientasi selama satu tahun. DK menyeleksi untuk the right person right place dengan pertimbangan aspek administratif dan pengalaman,” tutur Rahmat.

Kemudian anggaran juga telah dipastikan OJK sebesar Rp1,69 triliun setelah mendapat persetujuan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan di Bogor. Rp848,25 hingga Rp1,3 triliun dari anggaran tersebut diketahui untuk membayar gaji para DK OJK dan pegawainya.

Penetapan anggaran sempat menjadi perbincangan hangat, karena setelah beberapa kali melalui perdebatan panjang di Gedung DPR RI, rapat ini mendadak dialihkan ke sebuah hotel di Bogor dan langsung disetujui.

Sedangkan untuk infrastruktur, ternyata OJK mesti bersabar karena permintaan ini sepertinya cukup berat untuk disetujui. Beberapa waktu kedepan, OJK hanya dapat memanfaatkan beberapa gedung yang ada, seperti gedung Bidakara untuk DK OJK, Bapepam LK untuk bagian pengawasan pasar modal dan gedung BI untuk pengawasan perbankan.

Penggunaan gedung yang merupakan fasilitas negara beserta dokumen-dokumen lainnya telah dapat digunakan setelah penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB baru hanya dilakukan dengan Kemenkeu dengan 13.100 aset dan dokumen 40 meter kubik atau senilai Rp317,7 miliar. Untuk selanjutnya OJK juga akan melakukan hal yang sama dengan BI, namun untuk Gedung Bidakara berstatus penyewaan.

Undang-undang OJK diatur pada uu no. 21 tahun 2011
Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan sector jasa keuangan independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi sector jasa keuangan.
Akan tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010. Perintah untuk pembentukkan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenall dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu decade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidah dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negative. Seperti Kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.

Disisi yang lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Namun, RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, sperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal serta amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun. Hal tersebut terungkap dalam seminar Reformasi. Sektor Keuangan memperkuat Fondasi, Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.
Dan sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diberlakukan di januari 2013, maka perlu adanya sosialisai kepada masyarakat Indonesia tentang keberadaan OJK ini nantinya sekaligus untuk memberitahukan tentang tujuan dan fungsi OJK itu sendiri yang termuat didalam UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sedangkan untuk pembentukkan Dewan Komisioner atau pimpinan tertinggi OJK akan dilaksanakan pada desember 2012.
Dengan melihat kehadiran OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Demikian prezi yang saya buat, semoga berkenan dibaca dan di acc oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Pasar Modal.
Atas perhatiannya Saya ucapakan terimakasih.
Full transcript