Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Penyelesaian sengketa hukum laut internasional menurut the u

null
by

Ratna Purwaningsih

on 6 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Penyelesaian sengketa hukum laut internasional menurut the u

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENURUT THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982
ujian kompetensi dasar iii
hukum laut internasional
kelas e

designed by Péter Puklus for Prezi
Latar Belakang
United Nations Convention On the Law Of The Sea (UNCLOS III) atau yang sering dikenal dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 merupakan produk hukum internasional yang terakhir disepakati oleh Negara-negara dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai pengaturan laut berskala internasional, merupakan suatu bentuk usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan.
Dalam menentukan penyelesaian sengketa hukum laut UNCLOS 1982 membuat aturan yang sangat fleksibel dimana negara yang berselisih diberi kebebasan yang besar dalam menentukan cara penyelesaian sengketa mereka. Diantaranya ada proses penyelesaian yang tidak mengikat para pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para pihak. Selain itu juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta Konvensi atas pilihan penyelesaian mengikat.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut UNCLOS 1982?

2. Bagaimana Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang dalam Ketentuan UNCLOS 1982?

Tinjauan Pustaka
Penyelesaian Sengketa menurut UNCLOS 1982 berdasarkan pentingya suatu penyelesaian sengketa hukum laut maka memuat dasar penyelesaian sengeta dalam Bab XV yang isinya sebagai berikut :
a. Pasal 279 mengatur tentang Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai.
b. Pasal 280 mengatur tentang Penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh Para pihak.
c. Pasal 281 mengatur tentang Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak.
d. Pasal 282 mengatur tentang Kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjianumum, regional atau bilateral.
e. Pasal 283 mengatur tentang Kewajiban untuk tukar menukar pendapat.
f. Pasal 284 mengatur tentang Konsiliasi.
Selain dari pada itu dalam UNCLOS juga diatur mengenai Altrnatif Penyelesaian Sengketa.

KASUS POSISI
Status Pulau Dokdo/Takeshima diantara Korea Selatan dan Jepang yang dipersengketakan kedua negara adalah status kedaulatan, dimana kedua negara mengklaim berdasarkan konektivitas secara geografis dan historis atas kepemilikan pulau tersebut.Untuk pertama kalinya Dokdo/Takeshima diakui oleh masyarakat internasional setelah adanya ekspedisi yang dilakukan oleh Perancis pada bulan Mei 1887 yang telah diberi nama berdasar pada nama salah satu kapal pelayaran yang dipakai untuk mengintari pulau tersebut, yakni “liancort rocks” atau pulau berbatu karang. Namun Korea Selatan menyebut pulau tersebut sebagai Pulau “Dok” dengan arti “lonely island” atau “rock island” sehingga disebut sebagai pulau Dokdo. Sedangkan Jepang mulai mengenal pulau kecil tersebut pada tahun 1905 yang dikenal dengan sebutan Takeshima yang sebelumnya dikenal dengan nama Matsushima atau Ryakano (pulau yang sangat kecil).
Hasil Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa atas Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang tetap menggunakan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Damai San Fransisco “San Fransisco Peace Treaty” (SFPT) yang dibuat tahun 1952. Dalam perjanjian ini yang merupakan kesepakatan formal pada akhir Perang Pasifik dan kembalinya kedaulatan nasional yang diduduki Jepang pada umumnya tidak menentukan negara Jepang yang meninggalkan bekas wilayah dan tepat membatasi teritorial terpanjang dalam kasus sengketa Pulau Dokdo/Takeshima. Sehinga memang masih belum jelas siapa pemilik kedaulatan penuh atas Kepulauan Dokdo, karena kedua negara mempunyai potensi untuk memiliki pulau tersebut baik secara aspek historis maupun aspek geografis.
Nama Anggota :

1. DENNY PERDANA S E0011081
2. DINA RETNO PALUPY E0011106
3. HANGGA TRI HAYOGA E0011142
4. HARYO SETO MAYONGGO E0011144
5. RATNA PURWANINGSIH E0011256
6. DADIK ABIMANYU E0012091

PENGERTIAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pengertian sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara kecil yang dapat juga menimbulkan pertikaian didaerah yang menjadi rebutan sebagai pokok pertengkaran, pertikaian, perselisihan.
Menurut Friedmann, konsepsi sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengdailan dengan menerapakan aturan hukum yang ada atau sudah pasti. Sengketa tersebut sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dimana penerapan hukum internasional digunakan untuk menghasilkan suatu putusan sesuai dengan keadilan antar negara. Persengketaan hak-hak hukum dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.
Pendapat Waldock, sengketa hukum adalah suatu sengketa yang membutuhkan patokan tertentu tidak ada dalam hukum internasional.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982
a. Penyelesaian sengketa secara damai.

b. Penyelesaian sengketa secara prosedur wajib

UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk peneyelesaian sengketa yaitu:
1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS).
2) Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ).
3) Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal), dan
4) Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal).

Konsekuensi Negara yang Meratifikasi UNCLOS Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional
Pasal 282 menentukan bahwa Konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan umum, regional atau bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat
Pasal 283 menentukan bahwa apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.
KESIMPULAN
Upaya diplomatik Korea Selatan - Jepang dalam penyelesaian sengketa Pulau Dokdo yang ditandai dengan adanya negosiasi dan pertemuan pimpinan kedua negara terkait masalah status. Kedaulatan Pulau Dokdo dianggap sebagai suatu upaya yang serius yang berimplikasi pada hubungan baik dan kerjasama kedua negara yang saling ketergantungan satu sama lain mengingat hingga saat ini konflik tersebut belum dapat diselesaikan.
SARAN
1. Pengaturan dalam UNCLOS menegaskan, kekayaan alam berupa jenis ikan dan lainnya berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif yang sama antara kedua negara, mengharuskan kedua negara berusaha mencapai kesepakatan melalui organisasi sub-regional maupun organisasi regional untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi serta pengembangan jenis ikan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan hukum laut internasional yang berlaku.
2. Jika terjadi sengketa dalam kepemilkikan Pulau Dokdo/Takeshima harus diselesaikan dengan kesepakatan antara kedua negara dengan mempertimbangkan keadilan yang saling menguntungkan bagi kedua Negara.
Full transcript