Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

slide PJN

No description
by astri almira on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of slide PJN

DASAR HUKUM PROFESI JABATAN NOTARIS
SaRan :
LATAR BELAKANG :
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara .
Perwujudan hal tsb negara & hukum saling berhubungan dalam pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan.
Salah satu pelaksananya yaitu pejabat umum.
Notaris merupakan pejabat umum, yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait alat bukti berupa akta otentik.
Keberadaan notaris di Indonesia memiliki sejarah dan dasar hukum

oleh sebab itu, perlu diketahui mengenai :
1. Bagaimanakah sejarah dan dasar hukum profesi jabatan notaris di Indonesia?

2. Bagaimanakah perbedaan antara Stb 1860 Nomor 3 dengan UU No 30 Tahun 2004, dan UU 30 tahun 2004 dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 ?
....Disusun Oleh :
Astri Almira Rahma
Heri Fikry Saptoto
I Gede Adi Wijaya
Meylani Chahyaningsih
Rizka Hutami
Siti Destya Nurahma
Wahyu Tri Utami
Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tertua di dunia. Sudah ada sejak abad ke-II hingga ke-III pada masa Romawi Kuno.
Tahun 1270, di Prancis, Raja prancis mengangkat notaris sebagai pejabat.
Tahun 1620, Belanda menduduki dan berkuasa di Indonesia, mengangkat notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kelchem.
Tahun 1791 pertama kali dibuat UU ttng notariat di Prancis. Pd 1803 diganti dengan Ventosewet. Diadaptasi oleh Belanda, berlaku asas konkordansi di Indonesia.
Perkembangan dinamis, aturan sudah tidak relevan, dibuatlah Stb Nomor 3 tentang Jabatan Notaris.
Diubah dg UU No. 30 Th 2004
Peraturan Pelaksanaan adanya Keputusan & Peraturan menteri
Diubah dg UU No. 2 Th 2014

Historis-dasar hukum profesi jabatan notaris di Indonesia
PerubahanUU No 30 tahun 2004 menjadi UU No 2 tahun 2014
* Stb Nomor 3 :
Produk hukum kolonial Belanda
Pelaksana ketentuan Buku IV KUHPer ttg pembuktian
Berdasar asas konkordansi
Hanya atur sebatas tugas notaris
Isinya masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik
* UU No 30 Tahun 2004 :
Produk hukum nasional negara Indonesia
Melaksanakan hukum nasional untuk pembuktian (alat bukti)
Sesuai sistem hukum nasional, tidak mengenal pembedaan golongan penduduk
Sudah terkodifikasi jd Undang-Undang, lebih efektif dan efisien.

Perbandingan antara Stb Nomor 3 dengan UU No. 30/2004
Lanjutan ...
-> Syarat diangkat jd Notaris : surat keterangan sehat dokter dan psikiater, -> perpanjangan jangka waktu magang selama 24 bulan;
Penambahan Kewajiban Notaris;
-> Larangan = merangkap jabatan, & alasan pemberhentian sementara Notaris;
-> Ada kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;

-> Adanya Penyesuaian sanksi,
Akta yg hanya punya kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
-> Peringatan lisan/peringatan tertulis,
-> Tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
-> Pembedaan terhadap perubahan pd isi Akta, baik bersifat mutlak atau relatif;
-> Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
-> Penguatan & penegasan organisasi notaris (INI);
-> Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pem- buatan Akta autentik;
-> Penguatan fungsi, wewenang, & kedudukan majelis pengawas.

-> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
-> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
-> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik


-> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
-> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan
-> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
-> Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 9 Mei 2006 No.Pol : B/1056/V/2006 dan Nomor: 05/MoU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

PENUTUP :)
1.
Notaris ada di Indonesia ada di Indonesia sejak pemerintahan kolonial belanda. Dahulu sejak jaman romawi kuno notaris hanya bertugas sebagai penulis pidato kerajaan. Kemudian berkembang ke Perancis dari perancis dibawa ke Belanda dan di Belanda dibuat Notaris wet. Notaris wet ini merupakan dasar dari reglement notaris (Stb. 1860 no. 3) yang berlaku di Indonesia sampai tahun 2004 dan diganti dengan UU Jabatan Notaris No. 30 th 2004 kemudian diganti dengan UU No. 2 th 2014
2.
Adanya UU jabatan notaris yang baru, membuat hukum menjadi efektif dengan harapan dapat mencapai kepastian hukum. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri, agar dapat menciptakan suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
adanya peraturan perundangan yang baru, seharusnya notaris dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam UU Notaris yang baru sebaiknya peraturan pelaksananya segera diterbitkan.
THANK
YOU
>>
(^>^)/

⌠┐┌
See the full transcript