Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Cyber Crime

No description
by

Audy Atmaka

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cyber Crime

Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia cyber
Latar Belakang Masalah
Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
1. Unsur-unsur apa sajakah yang membuat cyber bullying dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana di dalam dunia cyber?

Rumusan Masalah
1. Memperoleh gambaran tentang ciri-ciri dan unsur-unsur Cyber Bullying sebagai bentuk tindak pidana di dalam dunia cyber dan akibat-akibatnya.
TUJUAN PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktriner dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Prosesnya bertolak dari premis – premis yang berupa norma – norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas – asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma – norma hukum positif.
METODE PENELITIAN
Cyber & Crime
Sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.
DEFINISI CYBER
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat yang bersifat merugikan dan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang nyata. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.
DEFINISI CRIME
Cyber Crime merupakan konsekuensi logis dan merupakan ekses negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Cyber crime adalah kejahatan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang pidana konvensional, dan juga dapat berupa kejahatan konvensional yang menggunakan sarana komputer atau sistem komputer.
CYBER CRIME SEBAGAI KEJAHATAN JENIS BARU
KLASIFIKASI CYBER CRIME
a) Unauthorized Access
b) Illegal Contents
c) Data Forgery
d) Cyber Espionage, Sabotage, Extortion
e) Cyberbullying
f) Carding
g) Hacking dan Cracking
h) Hijacking
i) Cyber Terrorism

Regulasi Mengenai Cyber Crime
INTERNASIONAL
Convention on Cyber crime ditandatangani oleh negara-negara anggota sejak 23 November 2001.
CoC merupakan instrumen hukum internasional yang paling banyak dijadikan acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana Cyber oleh negara-negara di dunia.

2. Unsur-unsur apakah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait dengan fenomena cyber bullying?


3. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur cyber bullying?

2. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008.
3. Untuk mendapatkan gambaran apakah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap fenomena cyber bullying.
INDONESIA
Saat ini ketentuan Cyber crime di Indonesia banyak diatur dalam UU-ITE, walaupun Undang-Undang tersebut sebagian besar adalah tentang transaksi elektronik daripada kejahatan Cyber.
CYBER BULLYING SEBAGAI BAGIAN DARI CYBER CRIME
BULLYING
Bully berarti seseorang yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah. Bullying mencakup sejumlah perlakuan kasar-kejam yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu secara berulang-ulang untuk menyakiti perasaan atau fisiknya
CYBER BULLYING
Penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.
Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE yang terkait dengan cyber bullying tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29.
REGULASI CYBER BULLYING di INDONESIA
LATAR BELAKANG DIKELUARKANNYA PUTUSAN MK NOMOR 50/PUU-VI/2008
Narliswandi Piliang yang berprofesi sebagai seorang jurnalis merasa dibatasi hak-haknya sebagai jurnalis dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan kasus yang menimpanya tentang pencemaran nama baik terhadap saudara Alvin Lie atas tulisan saudara Narliswandi Piliang di milis forum pembaca Kompas
ARGUMEN PEMOHON
Rumusan Pasal 310 KUHP memiliki fokus pada penyerangan itu sendiri dibandingkan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang lebih menitikberatkan pada pendistribusian muatan elektronik yang memiliki muatan penghinaan.
ARGUMEN PEMERINTAH
DAN DPR
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu ketentuan yang bersifat
sui generis
(ketentuan yang diatur tersendiri) yang sangat diperlukan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap martabat setiap orang
ARGUMEN MAHKAMAH
Dengan memahami hakekat dunia cyber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan keberadaannya di samping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, karena pengaturan dalam UU ITE yang menggunakan media informasi elektronik/internet memiliki karateristik yang sangat khusus dan borderless
Memasukkan dunia cyber ke dalam pengertian ”diketahui umum”, ”di muka umum”, dan ”disiarkan” sebagaimana dalam pasal 310 KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata ”mendistribusikan” dan/atau ”mentransmisikan” dan/atau ”membuat dapat diakses”.
Pokok Putusan
Argumen Pemohon
Argumen Pemerintah dan DPR
Argumen Mahkamah
Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Amar Putusan Mahkamah menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
FENOMENA
CYBER BULLYING
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK
Apakah Pasal 310 dan 311 KUHP dapat digunakan untuk menjerat para pelaku Cyber Bullying ataukah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku Cyber Bullying?
Pasal 310 dan 311 KUHP merupakan pengaturan yang dibuat dalam zaman
paper-based
dan pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang
paperless
, seperti dalam internet.
Rumusan pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memberikan perlindungan dengan mengatur unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sebagai penyesuaian perkembangan di bidang teknologi informasi dan ketentuan seperti itu diperlukan sebagai salah satu cara untuk menutup kelemahan hukum tertulis agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau perkembangan teknologi informasi
Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya” ialah tindakan-tindakan dalam dunia
cyber
yang dapat mencapai pemenuhan unsur “di muka umum” atau “diketahui umum” seperti yang terdapatt dalam pasal 310 KUHP tetapi dengan menggunakan media elektronik
Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokok yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Mahkamah Konstitusi lalu berpendapat bahwa delik penghinaan secara offline tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur “di muka umum”.
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah
genus delict
yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) dari pribadi yang merasa dirugikan untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.
Undang-Undang ITE-lah yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dari
Cyber Bullying.
Keberlakuan KUHP dalam hal ini hanyalah sebagai norma hukum pokok yang umum (
lex generalis
) yang dapat dikesampingkan karena sifatnya yang limitatif secara teritori keberlakuannya dengan adanya undang-undang ITE yang bersifat khusus (
lex specialis
) dan memiliki keberlakuan yurisdiksional di dunia
cyber
.
KESIMPULAN
Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengelaborasi Cyber Bullying secara lebih mendalam, yg membedakannya dari Pasal 310 KUHP yang bersifat limitatif secara teritori keberlakuan yurisdiksional dan media yang digunakan.
SARAN
Aparat penegak hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat
Pemerintah berperan dalam menyelenggarakan suatu strategi
technical approach
yaitu pemantauan konten-konten yang ada dalam dunia
cyber
dengan bekerjasama dengan para penyedia layanan internet.
Perlunya pendefinisian
cyber crime
secara mendetail khususnya pada fenomena
cyber bullying
.
Indonesia memerlukan
Cyber Law
untuk mengakomodasi segala perbuatan yang terjadi dalam dunia cyber khususnya tindak kejahatan. Adanya UU ITE di Indonesia dirasa kurang memadai karena UU ITE tersebut lebih mengatur tentang transaksi elektronik
Tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan perlu ditingkatkan
Full transcript