Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGA

No description
by

Dian Saptania

on 25 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGA

DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
Menurut C.F Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional.
Pendapat C.F. Strong dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara berususunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur suleruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.
Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu senralisasi dan desentralisasi
KARAKTERISTIK
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Soepomo dalam sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara
integralistik
yang melihat bangsa sebagai suatu organisme.
Bentuk negara kesatuan didasarkan pada:
1.
Unitarisme
sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia
2.Negara tidak memberikan tempat hidup
provisianlisme
3.Tenaga terpelajar kebanyak di P.Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal
4.Dari sudut geopoliti, dunia Internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan
Pasal 1 ayat (1) UUDRI 1945 mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatua, yang berbentuk Republik." pasal yang dirumuskan PPKI tersebut merupaan tekad bangsa Indonesia.
Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipanng paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau daari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
Karakteristik NKRI juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa
"Negara Kesatuan Reublik Indoensia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang atas-batas dan hak-haknyaditetapkan dengan undang-undang."
satuan wilayah tersebut juga mencangkup :
1. kesatuan politik
2. kesatuan hukum
3. kesatuan sosial-budaya
4. kesatuan pertahanan dan keamanan
Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
Pada periode ini bentuk negara RI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik dan Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara sistem pemerintahannya adalah Presidensial.
Yang dipakai sebagai landasan adalah UUD'45 tapi dalam prakteknya belum dijalankan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Saat itu, semua kekuatan negara difokuskan pada pertahanan kemerdekaan yang baru saja diraih.
Kondisi ini didasarkan pada Aturan Peralihan UUD'45 yang menyatakan bahwa
untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.
THANK YOU!
KONSEP NEGARA KESATUAN (UNITARISME)
Danny Maulana
Dian Saptania
Fadhillah Putri
Jessica Aurora
Melanie Rika

pada tanggal 14 November 1945 Indonesia memulai kehidupan baru dengan menganut sistem pemerintahan parlementer. Tapi, sistem ini justru membawa Indonesia kekeadaan yang tidak stabil. sim parlementer ini tidak berjalan lama, berakhir pada tanggal 27 Desember 1949.
Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan Syahrir III
Pada akhirnya dibentuk Kabinet Amir Syarifudin I,II, Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat, Kabinet Hatta II.
Periode NKRI berakhir seiring dengan hasil kesepakatan KMB yang mengubah kita menjadi Negara Serikat.
Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959
Pada periode ini Indonesia menggunakan UUD RIS bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh Pemerintah Pusat, hubungan kedaerah menggunakan asas desentralisasi.
Bentuk pemerintahannya Republik, pemimpinnya adalah Presiden dibantu Wakil Presiden. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Parlementer yang dimpimpin oleh perdana menteri. Sistem ini tidak membawa bangsa Indonesia kearah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam waktu antara 1950-1959 (7 kali pergantian)
Periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966 (Orde Lama)
Negara kita kembali menggunakan UUD'45 sebagai konstitusi negara kabinet yang dibentuk dinamakan kabinet kerja yang terdiri atas unsur-unsur berikut:
Kabinet Inti
Menteri-menteri
Ex officio
Menteri muda sebanyak 60 orang
Presiden Soekarno mencentuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya ide demokrasi terpempimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikhmat kebijksaana dalam permusyawaratan atau perwakilan.
beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.
1. membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3. penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.
periode 11 Maret 1966-21Mei 1998 ORBA.
kepemimpinan presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpimnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa orla diganti menjadi orba. perioritas utama yang dilakukan orba bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. jika terdapat pihakpihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas.
kelebihan sistem orba.
1. suksenya program transmigrasi.
2. suksesnya program kb
3. suksesnya memerangi buta huruf.
kelemahan sistem orba.
1. terjadinya praktik monopoli ekonomi
2. kekuasaan berada dilembaga eksekutif.
3. hukum tidak kuat sehingga terjadi KKN dalam pemerintah
periode 21 Mei- sekarang (masa reformasi)
gejala politik diera ini semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan bersih dari KKN. masa ini terjadi 4 kali amandemen.
KARAKTERISTIK
NEGARA FEDERAL
Negara Federasi adalah negara yang bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiro, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabunganegara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian, bebas melakukan tindakan kedalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Federal.
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada Pemerintah Federal meliputi:
Keududkan Negara sebagai subjek hukum Internasional
Keselamatan, pertahanan, dan keamanan nasional
Konstitusi dan organisasi pemerintah federal
Uang dan keuangan biaya penyelenggaraan pemerintah federal
kepentingan bersama antara negara bagian
Federalisme di Indonesia
Pada saat federalisme diterapkan di Indonesia yang dijadikan sebagai pegangan adalah konstitusi RIS. Bentuk pemerintahan adalah Republik, sistem pemerintahan adalah Parlementer Kabinet Semu dengan karakteristik sbb:
Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden
Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampurtangani oleh Presiden
Pembentukan Kabinet dilakukan oleh Presiden
Pertanggung jawaban Kabinet adalah kepada DPR, namun melalui keputusan Pemerintah
Parlemen tidak mempunyai hub. erat dengan Pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap Pemerintah
Presiden RIS mempunyai kedudukan lengkap yaitu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
Parlemen RIS teridiri atas 2 badan yaitu Senat dan DPR. Senat beraggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang.
Negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian yaitu Negara RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur
Pengaruh kondisi itu, mendorong RIS berunding dengan Pemerintahan RI untuk membentuk Negara Kesatuan. NKRI ini menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku yakni, konstitusi RIS dan juga UUD 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintahan Indonesia bersatu ini dimpimpin oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta.
17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan dengan UUDS tahun 1950. Sejak saat itulah, Pemerintah menjalankan Pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950
Danny M
Dian Saptania
Dian Saptania
Dian Saptania
Melanie Rika
Melanie Rika
Melanie Rika
danny M
fadhilah putri
Melanie Rika
Dian Saptania
Dian Saptania
fadhilah putri
fadhilah putri
Fadhilah putri
fadhilah putri
jessica aurora
jessica aurora
Full transcript