Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Wilayah negara, Warga negara dan Pertahanan Keamanan

No description
by

Maria Kimberly

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wilayah negara, Warga negara dan Pertahanan Keamanan

Wilayah Negara
Daerah atau lingkup yang menunjukan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaanya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahanya.

Yang termasuk dalam wilayah negara meliputi:
Wilayah darat
Wilayah laut
Wilayah udara
Wilayah ekstra-territorial (konvesional)
Wilayah darat
Meliputi segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah. Batas wilayah daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antarnegara yang wilayahnya berbatasan. Macam-macam perbatasan negara bisa berupa : perbatasan alam, perbatasan ilmu pasti, perbatasan buatan.
Wilayah laut
Wilayah perairan suatu negara yang disebut perariran teritorial. Pada umumnya batas lautan territorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Laut di luar perairan territorial disebut lautan bebas. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional :
Res Nullius
Res Communis
Wilayah udara
Merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan.
Wilayah ekstra-territorial
Wilayah yang menurut hukum international diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, walaupun sebetulnya wilayah itu berada di wilayah negara lain. Misalnya, wilayah kedutaan besar negara asing yang terdapat di ibu kota suatu negara.
Wilayah yang dimiliki oleh suatu negara merupakan salah satu syarat pokok berdirinya negara. Oleh karena itu batas-batas wilayah suatu negara harus jelas dan tegas.
Ketentuan hukum wilayah negara
Ketentuan hukum tentang wilayah NKRI diatur dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. Sedangkan UU yang mengatur tentang wilayah NKRI adalah UU No. 43 tahun 2008.

Dampak dan ancaman terhadap negara
Invansi dan Infiltrasi
Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi
Eksploitasi SDA
Warga Negara
Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:
Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan peraturan pemerintahan RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku (UU No. 12/2006) sudah menjadi warga negara Indonesia

TERIMA KASIH
Wilayah negara, Warga negara dan Pertahanan Keamanan
Kelompok 8
Penduduk

Mereka-mereka yang memang berdomisili atau bertempat tinggal (punya alamat) di Indonesia

Ketentuan Hukum tentang Warga Negara

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat pada Pasal 26
Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Penentuan Status Kewarganegaraan

1.Ius Soli
contoh: negara di Amerika
2. Ius Sanguinis
contoh: negara di Eropa dan Asia Timur
3. Stelsel Aktif → hak opsi
4. Stelsel Pasif → hak repudiasi

Pewarganegaraan
Tata cara bagi orang asing untuk memperolehkewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan

Berdasarkan ketentuan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kedudukan Warga Negara
Pasal 27 (1) UUD NRI th 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
Menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum maupun pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Persamaan kedudukan warga negara
Berbagai perbedaan hak yang melekat pada warga negara dan bukan warga negara :
Warga negara memiliki hak untuk ikut serta menentukan jalannya penyelenggaraan negara seperti hak untuk memilih dan dipilih.
Sedangkan warga negara asing tidak boleh dipilih dan ditetapkan atau dicalonkan dalam jabatan penting negara
Hanya warga negara yang boleh melakukan dinas militer
Hanya warga negara yang sah yang diberikan perlindungan diplomatik (tidak mencakup orang asing)
Perbedaan di lapangan ekonomi dan sosial banyak produk hukum yang secara tegas memberikan batasan kebebasan berusaha di lingkungan ekonomi bagi orang asing
Hak warga negara
berhak mendapatkan perlindungan hukum
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh
memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

Kewajiban warga negara
wajib berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh
wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
wajib menaati serta menjujung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan
berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku
wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik


Menghargai persamaan kedudukan warga negara
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama, terlihat dari adanya hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara
setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, mendapat perlakuan yang sama, serta harus memperlakukan warga negara yang lain dengan sama pula

Pengaturan agama dan kepercayaan warga negara
Ketentuan tentang agama dan kepercayaan di negara Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 yang bunyinya sebagai berikut
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [pasal 29 (1) ]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. [pasal 29 (2) ]
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali [pasal 28E (1)]
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap , seuai dengan hati nuraninya. [pasal 28E(2) ]

Pengertian Pertahanan dan Keamanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Buku putih tannas, pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdekat dan berdaulat. Kesempatan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Ciri Sistem Pertahanan Negara yang Bersifat Semesta
Kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
Kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.


Tujuan Pertahanan Negara
menjaga dan melindungi kedaulatan negara,
keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
Tujuan pertahanan ndalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideology negara dan sistem politik Negara.
Dalam menjaga sistem ideology negara, upaya pertahanan Negara diserahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara dan filsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideology Pancasila akan berhadapan dengan instrument pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya,
dalam menjaga sistem politik Negara, upaya pertahanan Negara diarahakan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan Negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai.
Pemerintahan yang stabil, bersih, dan berwibawa memungkinkan terselanggaranya pembangunan nasional dengan baik. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak stabil tidak saja mengganggu kelancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu.
Tata nilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika , yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hokum, HAM dan lingkungan hidup srta bukan bedasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
Setiap gangguan yang bersifat SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup juga menjadi urusan pertahanan Negara.
Pertahanan Negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan NKRI untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI denagan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.
Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan Negara bukan semata-mata ditunjukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian , menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional.
Pertahanan yang efektif adalah pertahanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesame Negara baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.
Ketentuan tentang pertahanan dan keamanan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 30 ayat 1-5.
Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat.
Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.
Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).
Bedasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 dikemukakan bahwa sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Dikemukakan juga bahwa penyelenggaraan pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara dengan komponen utamanya Tentara Nasional Indonesia, dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dengan cara memanfaatkan segala sumber daya nasioanal yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
Full transcript