Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Permasalahan Kesehatan di Indonesia dan Solusi Pemerintah

No description
by

Muhammad Septianniko Prasetio

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Permasalahan Kesehatan di Indonesia dan Solusi Pemerintah

GIZI BURUK
MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA
Permasalahan Kesehatan di Indonesia dan Solusi Pemerintah
SOLUSI PEMERINTAH
CONTENT
Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2011,
permasalahan utama yang dialami anak Indonesia adalah mengenai kekurangan gizi (underweight), mencapai
19,6%
antara tahun 2000-2009.
MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA
KESENJANGAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
PETA KESEHATAN INDONESIA
SOLUSI PEMERINTAH
GIZI BURUK
Masalah gizi buruk diantaranya disebabkan sistem pelayanan kesehatan anak di Indonesia yang belum maksimal tercapai,
ditandai
tidak meratanya distribusi dokter anak
serta
minimnya jumlah dokter anak
di Indonesia .
GIZI BURUK
GIZI BURUK
Gizi buruk tidak dapat dianggap remeh karena merupakan salah satu dari
penyebab mendasar kematian pada anak
khususnya dibawah usia 5 tahun dan berkontribusi sebesar
35%.
KESENJANGAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
PETA KESEHATAN INDONESIA
“ ... seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai 251 juta jiwa, dapat jaminan kesehatan pada 2019... “

Agung Laksono
(Menko Kesra)

SSJN dan BPJS
Kerjasama Indonesia dengan Australia
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS) telah merampungkan rencana kerja salah satunya yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Flores Timur, Timur Tengah Utara, Sumba Barat Daya dan Ngada)

Bentuk kerjasama kedua negara untuk:
penguatan sistem kesehatan
dukungan persiapan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan-SJSN (JK-SJSN)
penguatan sistem perencanaan,
penguatan sistem pembiayaan kesehatan dan
penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar.
4 Langah Basis Pencegahan oleh Masyarakat
Penyuluhan kepada anak-anak dari tingkat pendidikan paling dasar untuk menyadarkan pentingnya kebersihan.

Penyuluhan untuk kaum wanita untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sebagai peningkatan kekebalan tubuh bayi

Pelatihan pembuatan kakus sebagai perbaikan sanitasi masyarakat dan juga sebagai mata pencaharian peningkatan ekonomi.

Penyuluhan secara berkelanjutan terhadap masyarakat akan pentinganya kebersihan lingkungan dan tempat tinggal
JAMKESNAS DAN JAMKESDA
Fakta buruk layanan kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nafsiah Mboi mengatakan bahwa di Indonesia
rasio dokter
dengan kebutuhan masyarakat standarnya harus 11 dari 100 ribu penduduk, tetapi saat ini baru 9,5.
Perawat
dari standar 117 baru 93,6.
Bidan
dari standar 75 sudah terlampaui yakni 76,4 per 100 ribu penduduk.
Rasio dokter per 100 ribu penduduk
yang sudah terlewati
adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut), Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Aceh dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Demikian halnya dengan dokter gigi, daerah yang  sudah melampau rasio secara nasional adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulsel dan Banten.
Sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu diseluruh Indonesia yang tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
Hingga tahun 2012, peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas tersebut meliputi :
Masyarakat miskin dan tidak mampu, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tahun 2008 berdasarkan kuota kabupaten/kota (BPS) yang dijadikan basis data (database) nasional
Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, serta masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas (atau kerap disebutkan sebagai “peserta non-kartu”)
Semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (baik yang sudah atau yang belum mempunyai kartu Jamkesmas).
Semua penderita penyakit Thalasemia mayor
Semua pasien yang menerima Jaminan Persalinan (Jampersal)

Kepesertaan
Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya
Kepesertaan
Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6
Manfaat
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25
Manfaat
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40
Manfaat
Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali.
Jaminan kesehatan nasional
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Paket Manfaat JKN
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.

Pelayanan yang dibatasi: kaca mata, alat bantu dengar, alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda) dan korset.
Pelayanan yg tidak dijamin:
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Pelayanan bertujuan kosmetik,
General check up, pengobatan alternatif,
Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
Pelayanan Kes Pada Saat Bencana
PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
Besarnya iuran jaminan kesehatan dan batas upah (Pasal 27 ayat (5) UU SJSN)

Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS), dan

Besaran iuran jaminan Kesehatan (Pasal 16 ayat (4) Perpres Jaminan Kesehatan)
Pada tanggal 1 Juli 2013 diputuskan
Iuran bagi PBI Jamkes sebesar Rp. 15.500,-/jiwa/bulan

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan:
Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja.
bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja.
Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan, dengan ketentuan:
sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan pelayanan di rmanfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan manfaat uang perawatan Kelas I.

Iuran bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari besaran pensiun yang diterima per bulan, dengan ketentuan:
3% dibayar oleh Pemerintah; dan
2% dibayar oleh penerima pensiun.
Untuk melaksanakan UU no. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
diperlukan sinergi
dari berbagai rencana sektoral yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Kemetrian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, PT Askes, PT Jamsostek dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Bagus Kurniawan
Diva Karima
Edwina Pinka
M Septianniko Prasetio
Nurin
Putro Rahman
Risty Rahmaniatami
Rizal Pandu Nugroho
Rizqi Nur Fitriana
Sylfia Sipayung
Wellfrich
Yostiana Bella Ulfa

Masalah yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia sepanjang tahun 2013:
Infrastruktur
Ekonomi
Politik

Daerah tertinggal
Pendidikan
Hukum
Keamanan

Sumber: The President Post Indonesia (7 Jan 2013)
Kesehatan
JAMKESNAS DAN JAMKESDA
Tujuan Jamkesmas dan Jamkesda menurut Permenkes No 40 tahun 2012 tidak ada bedanya yaitu untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Perbedaannya hanya di Pemegang kartu Jamkesmas berhak menggunakan kartunya di seluruh Indonesia, sedangkan pemegang kartu Jamkesda hanya dapat menggunakan kartunya di wilayah kabupaten/kota yang mengeluarkan kartu tersebut.
Menurut Menteri Kesehatan berdasarkan database terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2k) jumlah kepesertaan program Jamkesmas tahun 2013 adalah sebanyak 86,4 juta jiwa dan jumlah kepesertaan program Jamkesda tahun 2013 sebanyak 45 juta jiwa.
Pemberian Jamkesmas dan Jamkesda mengacu pada database terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan survey Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS).
Pelayanan gawat darurat
Hak Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI.
Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4
Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan
Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan).
Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah
Bila belum tersedia fasilitas pelayanan kesehatan, wajib BPJS memberikan kompensasi.
Pelayanan dilakukan pada fasilitas kesehatan pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS.
Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32
Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah.
Full transcript