Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PROSEDUR PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

No description
by

Endah Widya

on 6 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROSEDUR PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

I. Ketentuan Umum

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Jual beli atau sewa jaringan antara pemegang Izin tidak memerlukan izin usaha yang baru dan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan harus mendapat persetujuan Menteri ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
Untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, terlebih dahulu dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

II. Kewajiban Pelaporan
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Laporan disusun sesuai dengan jenis usahanya yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
tahap usaha penyediaan tenaga listrik;
data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
data realisasi investasi;
data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
data tenaga kerja;
data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
data pengusahaan tenaga listrik;
data jumlah konsumen;
data pembelian dan penggunaan energi primer;
data produksi dan penjualan tenaga listrik;
data gangguan operasi;
data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;dan
data pelaksanaan corporate social responsibility
III. Perpanjangan Izin
Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir.

Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:
persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan;
laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan
penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.

IZIN OPERASI
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:
Pembangkitan tenaga listrik;
Pembangkitan dan distribusi tenaga listrik; atau
Pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ pemda, badan usaha maupun perseorangan setelah mendapat Izin Operasi sesuai sifat penggunaannya (utama, cadangan, darurat, dan sementara).

Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau masyarakat (dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) dan wajib mendapat persetujuan pemberi izin.

REGULASI USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK

Peraturan Menteri ESDM 04/2012
Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik



Peraturan Menteri ESDM 22/2012
Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTP

PP 14/20 jo PP 23/2014
tentang
kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik
UU 30/2009
Tentang ketenagalistrikan

Peraturan Menteri ESDM 17/2013
Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
Peraturan Menteri ESDM 19/2013
Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

Peraturan Menteri ESDM 35/2013
Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri ESDM 001/2006 jo 004/2007
Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
I. Jenis Usaha

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
Untuk kepentingan umum
Untuk kepentingan sendiri
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi:
Usaha pembangkitan tenaga listrik
Usaha transmisi tenaga listrik
Usaha distribusi tenaga listrik dan/atau
Usaha penjualan tenaga listrik
Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;
Usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha terintegrasi dilakukan oleh 1(satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

II. Pelaku Usaha

III. Pembelian Tenaga Listrik

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

Mekanisme pembelian tenaga listrik melalui pelelangan umum, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal diversifikasi energi (ke non-bahan bakar minyak) atau pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:
Dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power);
Kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
Penambahan kapasitas di lokasi yang sama (ekspansi).

BUMN yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pemberian prioritas kepada BUMN merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

Selain BUMN, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat juga dilaksanakan oleh BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.

Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kesempatan kepada BUMD, swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN
MENTERI ESDM
BUMN (PLN)
badan usaha yang wilayah usahanya lintas Propinsi
badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri

GUBERNUR

badan usaha yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota
badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur

BUPATI
badan usaha yang wilayah usahanya dalam satu Kabupaten/Kota
badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Bupati/Walikota

Terima Kasih
MENTERI ESDM
yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi

GUBERNUR
yang fasilitas instalasinya
mencakup lintas lintas Kabupaten/Kota

BUPATI/WALIKOTA
Yang fasilitas instalasinya dalam satu kabupaten/kota
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN
PROSEDUR PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Full transcript