Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pancasila dan UUD 1945 Amandemen

No description
by

Kurnianti Puspita W.

on 12 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pancasila dan UUD 1945 Amandemen

Pancasila dan UUD 1945 Amandemen
Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia
Kesepakatan Bangsa Indonesia :
Bukti-bukti bahwa Pancasila mrp hasil kesepakatan
Bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, dapat
ditinjau dari :
a.Justifikasi yuridis (UUD 1945 dan Ketetapan MPR),
b.Justifikasi Teoritis - Filsafati (Alinea Kedua, Keempat dan Pasal 29 UUD 1945),
c.Justifikasi Sosiologis – historis (nilai-nilai kedaerahan).

Pengertian Pancasila :
1. Muhammad Yamin,
Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

2. Ir. Soekarno,
Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

3. Notonegoro,
Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

4. Berdasarkan Terminologi, Pada 1 juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar digunakakn oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya.

Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara :
BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu :
Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 (dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai Dasar Negara dan Rancangan UUD).
Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 17 Juli 1945

Mr Soepomo, pada tgl. 31 Mei 1945 menyampaikan usulan sbb :
a.Paham Negara Kesatuan
b.Perhubungan Negara dengan Agama
c.Sistem Badan Permusyawaratan
d.Sosialisasi Negara
e.Hubungan antar Bangsa

Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan sbb :
a.Kebangsaan Indonesia
b.Internasionalisme atau peri kemanusiaan
c.Mufakat atau demokrasi
d.Kesejahteraan Sosial
e.KeTuhanan yang berkebudayaan.


Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945
menyampaikan sebagai berikut:
a.Peri Kebangsaan
b.Peri Kemanusiaan
c.Peri Ketuhanan
d.Peri Kerakyatan
e.Kesejahteraan Rakyat.

Hasil Keputusan Rapat BPUPKI
Panitia Kecil BPUPKI pada sidang tgl. 22 Juni 1945, sbb :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan Akhir Pancasila
Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus 1945, sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara

tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR
hasil pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000).

Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia
Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia :
Sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum.
Merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan berisifat imperatif (mengikat) bagi :

a. Penyelenggara negara
b. Lembaga kenegaraan
c. Lembaga kemasyarakatan
d. Warga negara Indonesia di mana pun berada, dan
e. Penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2003 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, adalah sbb :

Pandangan Hidup
Bangsa
Pandangan Hidup
Masyarakat
Pandangan Hidup
Negara
cita negara
cita lainnya
cita hukum
Konstitutif
Staatsfundamentalnorm
Regulatif Staatsgrundgesetze
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan
bangsa dan negara agar dapat :
1. Mampu berdiri kokoh,
2. Dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) yang dihadapi oleh bangsa, dan
3. Tidak terombang ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era global dewasa ini.

Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain :

Kedamaian,
Keimanan,
Ketaqwaan,
Keadilan,
Kesetaraan,
Keselarasan,
Keberadaban,
Persatuan dan Kesatuan,
Mufakat,
Kebijaksanaan,
Kesejahteraan
Pancasila Sebagai Ligatur Bangsa Indonesia
Kata “ligatur” berasal dari bahasa Latin "ligatura" yang berarti sesuatu yang mengikat. Prof. Dr. Roland Peanok, memberi makna ligatur sebagai “ikatan budaya” atau cultutal bond.

Jadi, ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat
Pancasila Jati Diri Bangsa Indonesia

Jatidiri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dlm menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya.

Jatidiri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik dan orisinil yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Dimensi Realita (suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat)
Dimensi Idealisme (nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan (utopia).
Dimensi Fleksibelitas/Pengembangan (suatu ideologi memiliki keluwesan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat/jati dirinya).
Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Fleksibelitas ideologi Pancasila, karena mengandung nilai-nilai :
Nilai Dasar,
merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945.
Nilai Instrumental,
merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, TAP MPR, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
Nilai Praksis,
merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara (misalnya : menghormati, kerja sama, kerukunan, dsb).

Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, secara umum dapat dilihat dalam Sila-sila Pancasila sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik (secara kualitatif maupun kuantitatif).

Karena yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga paradigma pembangunan harus berdasarkan kepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia, yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
1. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan,
bahwa setiap warga sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan YME.
2. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan,
agar disesuaikan dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka sikap dan perilaku kita harus senantiasa mendudukkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya.


3. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Persatuan Indonesia,
sesuai dengan sifat idelogi Pancasila yang terbuka, mengharuskan setiap warga negara agar tetap mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Permusyawaratan/Perwakilan,
terkandung makna bahwa dalam bersikap dan bertingkahlaku, hendaknya menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat
5. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Sosial,
bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakuat Indonesia yang sesuai dengan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, hal ini akan mengarah pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Tuntutan Reformasi :
a. Amandemen UUD'45
b. Penghapusan doktrin DwiFungsi ABRI
c. Penegakan hukum,HAM, dan pemberantasan KKN
d. Otonomi daerah
e. Kebebasan Pers
f. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan :
Pembukaan
Batang Tubuh
(16bab, 37pasal, 49 ayat
4pasal aturan peralihan,
2ayat aturan tambahan)
Penjelasan
Latar Belakang Perubahan :
Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
Kekuatan yang sangat besar pada Presiden
Pasal-pasal yang berlaku harus "luwes"
Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
Rumusan UUD'45 ttg semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Tujuan Perubahan :
Menyempurnakan aturan dasar mengenai :
Tata Negara
Kedaulatan Rakyat
HAM
Pembagian Kekuasaan
Kesejahteraan Sosial
Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
Hal-hal lain sesuai dg perkembangan aspirasidan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis:
Pasal 3 UUD'45
Pasal 37 UUD'45
TAP MPR No. IX/MPR/1999
TAP MPR No. IX/MPR/2000
TAP MPR No. XI/MPR/2001
Kesepakatan Dasar :
Tidak mengubah Pembukaan UUD'45
Tetap mempertahankan NKRI
Mempertegas sistem presidensiil
Penjelasan UUD'45 yg memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
Perubahan dilakukan dg cara "Adendum"
Sidang MPR:
Sidang Umum MPR 1999 tgl 14-21 Okt 1999
Sidang Tahunan MPR 2000 tgl 7-18 Agt 2000
Sidang Tahunan MPR 2001 tgl 1-9 Nov 2001
Sidang Tahunan MPR 2002 tgl 1-11 Agt 2002
Hasil Perubahan:
Pembukaan
Pasal-pasal (21bab, 73pasal, 170ayat, 1aturan peralihan, 1pasal aturan tambahan)
Full transcript