Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

No description
by

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

The 7th Album
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
Jawaban atas pertanyaan rersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wawasan Nusantara.
Fakto-faktor yang memperngaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah:
Aspek historis
Aspek Geografis dan Sosial Budaya
Aspek Geopolitis dan Kepentingan Sosial
2. Hakikat Wawasan Nusantara
A. Pengertian, Hakikat dan Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara
Conclusion
Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya di pandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangasa Indonesia.
KELOMPOK 7-PANCASILA
AYU RAHMAWATI
FEBRIANTO SETIAWAN
MEIDINA ALLAMU
MUTIA SEKAR WANGI
PUTRI BELLA
RADEN INKA TRIANA
SHEILLA SALAMA

Secara konsepsional wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia selanjutnya disebut Wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan RI.
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopoliti bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. Jadi, Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.
Pembahasan mengenai Wawasan Nusantara tersaji dalam urutan sebagai berikut:
Pengertian, Hakikat dan Kedudukan Wawasan Nusantara
Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Perwujudan Wawasan Nusantara
Otonomi Daerah di Indonesia
Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis.
Secara etimologis
, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara.
Wawasan berasal dari kata
wawas
(bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata
mawas
yang berarti memandang, meninjau atau melihat.
Nusantara berasal dari kata nusa dan antara.
Nusa
artinya pulau atau kesatuan kepulauan.
Antara
artinya menunjukan letak anatara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak anatara dua benua dan dua samudra. Berdasarkan pengertian modern, kata "nusantara" digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Secara testimologis
, Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat, sebagai berikut:
Prof. Wan Usman
GBHN 1998
Kelompok Kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR yang dibuat Lemhannas tahun 1999
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana Wawasan Nusantar berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.
Hakiat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah
3. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan RI dapat dilihat pada bagan berikut:
Pancasila/ Pembukaan
UUD 1945
UUD 1945
Wawasan Nusantara
Ketahanan Nasional
Dokumen Rencana Pembangunan
Landasan Idil
Landasan Konstitusional
Landasan Visional
Landasan Konsepsional
Landasan Operasional
Paradigma Ketatanegaraan Republik Indonesia
PEMBANGUNAN NASIONAL

Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa Indonesai yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu:
Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah
Kita pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah
1. Segi Historis
Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia dengan cara politik pecah belah yang dikenal dengan
Devide et Impera.
Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau bekas Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulaun merupakan wilayah Hindia Belanda yang terpisahkan oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah adalah digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalh selebar 3 mil, berdasarkan
Territoriate Zee en Maritime Kringen Orrdonantie
tahun 1939 atau disingkat Ordonansi
Peta Wilayah Indonesia Berdasarkan Ordonansi 1939
Untuk bisa keluar dari keadaaan bangsa terjajah dan terpecah dibutuhkan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Tumbuhnya nasionalisme menjadi ideologi bagi perjuangan bangsa Indonesia.
Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut:
Zaman perintis 1908, munculnya Pergerakan Nasional Budi Utomo.
Zaman Penegas 1928, ikrar Sumpah Pemuda.
Zaman pendobrak, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan "revolusi integratif" dari bangsa Indonesia.
Upaya untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah utuh tidak lagi terpisah adalah dengan mengganti Ordonansi 1939. Pada saat merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia masih dalam keadaan terpisah-pisah disebabkan masih berlakunya Ordonansi 1939. Baru pada tahun 1957 terjadi perubahan wilayah teritorial Indonesia.
Perdana menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi mengenai Wilayah Perairan Indonesia itu berbunyi:
"Bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak Na Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) dikur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pualau-pulau Negara Indinesia. Ketentuan-ketentuan diatas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang."
Deklarasi Juanda 1957
Deklarasi Juanda dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi 1939 dengan tujuan:
Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan RI yang utuh dan bulat.
Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan.
Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan RI.
Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam UU Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi:
Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
perairan pedalaman Indonesia adalah semua perariran yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.
UU mengenai Perairan Indonesia selanjutnya diperbarui dengan UU No, 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia
Peta Wilayah Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957 dan Peta Wilayah RI dengan ZEEI
Melalui perjuangan panjang akhirnya Konfrensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima "
The United Nations Convention on The Law of The Sea"
(UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 rsebut diakui asas Negara Kepulauan
(Archipelago State)
. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia meratifikasi UNCLOS tersebut.
Pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang landas kontinen Indonesia yang berintikan:
Kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara bersangkutan
Batas landas kontinen yag terletak di antara dua negara adalah garis ditengahnya.
Tentang Landas Kontinen dikuatkan dengan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berintikan:
Personil:
Lebar ZEE Indonesia 200 mil dr dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI
Lautan di ZEEI diterima oleh hampir seluruh peserta konfrensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dan dikukuhkan oleh Pemerintah RI dengan UU NO.5 Tahun 1983
2. Segi Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupaka negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen, karena itu diperlukan misi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh, antara lain:
Indonesia bercirikan negara kepulauan/maritim dengan jumlah 17. 508 pulau.
Luas wilayah 5.192jt km kubik. Negara kita terdiri 2/3 lautan/perairan
Jarak utara-selatan 1.888km dan jarak timur-barat 5.110km
Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera
Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
Indonesia berada pada iklim teropis dengan 2 musim
indonesiamenjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik
Berada pada 6 derajat LU-11 derajat LS dan 95 derajat BT-141 derajat BT
Wilayah yang subur dan dapat dihuni oleh berbagai macam tanaman dan hewan
Kaya akan flora, fauna dan sumber daya alam
Memiliki etnik (heterogenitas suku bangsa) sehingga memiliki kebudayaan yang beragam
Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah sekitar 218. 868jt
Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar. Peluang ke arah gerak sentrifugal (memecah) perlu ditanggulangi, sedangkan peluang gerak sentripetal (menyatu) perlu diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi Wawasan nusantara.
3. Segi Geopolitik dan Kepentingan Nasional
Geopolitik adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzel sebagai Ilmu Bumi Politik. Sebagai ilmu, geoplitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa politik suatu negara pengaruhi oleh konstelasigeografi negara yang bersangkutan. Prinsip-prinsip geopoltik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu.
Untuk bangsa Indonesia, orang pertama yang mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno pada pidatonya dihadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
C. Wawasan Nusantara sebagai Geoplitik Indonesia
1. Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik

Secara etimologi berasal dari kata
geo
(bahasa Yunani) yang berarti Bumi. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara, sedang untuk implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001)
Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik
(Political Geography)
yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi
Geographical Politic
, disingkat Geopolitik.
Teori-Teori Geopolitik
Frederich Ratzel
Rudolf Kjellen
Karl Haushofer
Halfold Mackinder
Alfred Thayer Mahan
Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky dan JFC Fuller
Nicholas J Spijkman
2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.
Dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi:
"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetaplan dengan undang-undang"
Wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.
D. Perwujudan Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Ketetapan MPR mengenai GBHN, yakni:
Tap MPR No. IV/MPR/1973
Tap MPR No. IV/MPR/1978
Tap MPR No. II/MPR/1983
Tap MPR No. II/MPR/1988
Tap MPR No. II/MPR/1993
Tap MPR No. II/MPR/1998
Cara pandang bangsa Indonesia mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) yang tercantum dalam GBHN.
GBHN terakhir yang memeuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1998. Pada GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.
Full transcript