Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

Rachel C. Ananta

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Indonesia pada Masa Reformasi
6TH Group
Rosaria Cynthia Devi
Rachel C. Ananta
Williams
Stefanus Adrian Chandra
Jessica Amelia

Faktor Penyebab Runtuhya Orde Baru
Kronologis Jatuhnya Pemerintahan Soeharto
Masa Kepemimpinan Setelah Soeharto
Masa Pemerintahan Setelah Soeharto (pt. II)
Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika Serikat.
Utang Luar Negeri Indonesia
Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.
Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
Pola Pemerintahan Sentralistis
Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.
Krisis Politik
Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempura. Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya.
Krisis Kepercayaan
Kepercayaan masyarakt terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul bderbagai aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Krisis Sosial
Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.
Krisis Ekonomi dan Moneter
Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot).
Krisis Hukum
Krisis Sosial
Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil bagi semua pihak sesuai dengan prinsip negara hukum.
Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yan telihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.
Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal terseut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
Masa Kepimimpinan B.J. Habibie
21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999

Fakta Menarik
B.J Habibie, adalah pemegang 46 paten dunia di bidang teknologi penerbangan. Untuk saat ini belum ada yang bisa menyamai.
Habibie adalah penemu krack Progression, yakni solusi untuk rambatan kerusakan konstruksi pada badan pesawat karena fatigue.
Habibie adalah penemu Habibie Factor, penjelasan sederhananya adalah penurunan bobot pesawat hingga 25% dari bobot sebelumnya.
Gelar Doctor Ingenieur Habibie didapat di Jerman pada 1965 dengan nilai sempurna (1,0), suma cum laude.

Masa Pemerintahan
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia.
Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat.

Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI.
Mengadakan reformasi dalam bidang politik
Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen
Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie:
Kebebasan menyampaikan pendapat.
Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Berakhirnya masa pemerintahan Habibie
Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan
terhadap pertanggungjawaban presiden karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, ”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”.
Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid A.K.A GUS DUR
20 oktober 1999- 23 Juli 2001

Masa Pemerintahan Gus Dur
Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur 
1) Membentuk Kabinet KerjaUntuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
2) Bidang EkonomiUntuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis

3) Bidang Budaya dan SosialUntuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu
b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman WahidPada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa denganAbdurrahman Wahid.
Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalahAmien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahunlalu.

Berakhirnya Masa Pemerintahan Gus Dur
Masa Pemerintahan
Megawati Soekarno Putri
Megawati Soekarno putri merupakan Presiden kelima Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Beliau bersama Hamzah Haz wakilnya, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus dur) yang mundur sebagai Presiden.

Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi
Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 Miliar. Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengalokaasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan lainnya adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.
krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia hanya US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup banyak yaitu sekitar US$930.
Pemulihan perekonomian Indonesia yaitu dengan menciptakan suasana yang aman sehingga kurs rupiah menjadi Rp8.500 per dolar AS.
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomidan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.
memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan impor tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan impor meningkat keangka US$32,39 miliar.
kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK). Meskipun begitu Indonesia masih saja menduduki peringkat 6 negara terkorup dari 133 negara

Prestasi yang Dicapai Pemerintahan Megawati
Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK pada tahun 2003
Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun & banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo
Menangkap 17 jenderal korup (termasuk jenderal ketua PBSI) yang ditangkap langsung saat Thomas Cup di Singapura, dan menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai Rp40 milyar.
Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. (tidak meminjam selama kepemimpinannya).

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY dilantik merupakan presiden ke 6 RI dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama dengan wakilnya, Jusuf Kalla. Beliau membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 21 Oktober 2004.

Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi (I)
Untuk menutup separuh defisit anggaran APBN 2005, SBY menambah utang kepada CGI sebesar us$3,4 miliar
Untuk mengurangi beban luar negeri, pada 19 Desember 2004 SBY menaikkan harga beberapa jenis BBM yaitu Pertamax dan Pertamax Plus. SBY juga menaikkan harga Elpiji.
Meningkatkan pendapatan perkapita dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengundang investor asing guna memperbaiki iklim investasi.
Memberantas korupsi dengan mengeluarkan keppres percepatan penindakan korupsi

Mengangkat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Pada masa ini , banyak kasus korupsi berhasil diungkap dan ratusan tersangkanya dipenjara
Mengangkat menteri pertahanan dari kalangan sipil dan menertibkan berbagai kegiatan bisnis yang dikelola TNI
Mengadakan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, finlandia dengan perantara Crisis Management Initiative

Prestasi Yang Dicapai Pada Masa Pemerintahan SBY
1. Pemerintah SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh.
2. Membuat Indonesia swasembada beras
pemberantasan korupsi oleh KPK lebih baik dari pemerintahan sebelumnya
3. Stabilitas politik dan keamanan yang lebih bagus dari sebelumnya

SBY Setelah Masa Pemerintahannya Berakhir
Pada pemilu 8 Juli 2009, SBY kembali terpilih mennjadi Presiden RI bersama wakilnya Boediono, SBY memenangkan dalam satu putaran pemilu langsung dengan suara 60,80%. SBY dan Boediono resmi dilantik pada 20 Oktober 2009.

Pada periode kedua kekuasaannya ini, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober 2009

15 program pilihan yang menjadi prioritas
1. Pemberantasan mafia hukum
2. Revitalisasi industri pertahanan
3. Penanggulangan terorisme
4. Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia
5. Meingkatkan poduksi dan ketahanan pangan
6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula
7. Menguraikan keruwetan agraria dan tata ruang
8. Membangun infrastruktur

8. Mengucurkan Rp100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil dan menengah
9. Mencari solusi pembiayaan dan investasi
10. Merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan
11. Reformasi kesehatan
12. Menyesuaikan antara pendidikan dan dunia kerja
13. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Sinergi antara pusat dan daerah

Dalam 100 hari masa pemerintahan Sby yang kedua, ada empat kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan berbagai kalangan, yaitu
Kenaikan gaji pejabat negara sebesar 5%. Dana ini dibiayai APBN sebesar Rp158 triliun
Pengadaan mobil mewah sebanyak 79 unit dengan harga 1,3 miliar. Mobil ini disediakan untuk para menteri dan pejabat tinggi negara.
Pembangunan pagar tinggi yang mengelilingi negara dan sekretariat negara. Proyek ini menghabiskan dana sekira Rp22 miliar..
Disetujuinya rencana pembelian pesawat kepresidenan seharga 700 miliar.

Masalah pada pemerintahan SBY periode kedua
Kementerian asuhannya yang saat ini terlibat skandal korupsi. Misalnya di Kemenakertrans, Kemendiknas dan Kemenpora.
Pemerintah gagal menyelesaikanmasalah TKI.
Tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Produktivitas kinerja mentrinya di KIB jilid II menurun.
Proses penyelesaian kasus mafia pajak sangat tebang pilih.
Pemerintah gagal mencegah lahirnya oligarki kekuasaan
Tidak selesainya kasus mega skandal Century. Kasus yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani itu tidak jelas penyelesaiannya.
Belum maksimalnya menyediakan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pelayanan infrastruktur jalan.
dimasa pemerintahan SBY-Boediono banyak kasus kekerasan berbau SARA terjadi.
Pemerintah mengobral remisi bagi para koruptor. Ini sangat menciderai penegakan hukum.

Biografi Soeharto dan Pemerintahannya
Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.[2][3]
Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.
Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur.[4][5][6][7] Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah $AS 15 miliar sampai $AS 35 miliar.[8] Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.
Naik ke Kekuasaan
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September).
Proses Jatuhnya Rezim Soeharto
Masa kepemimpinan Soeharto merupakan kepemimpinan yang bisa dibilang sangat kokoh. Semua hanya berporos pada satu titik yaitu presiden, sehingga jarang terjadi gemelut. Hal itu dikarenakan pada awalnya Pak Harto adalah orang militer sehingga saat dia menjadi presiden RI, kekuatan militer yang memlindunginya sangat kuat.
Pada masa Pak Harto sangat jarang terjadi pemberontakan. Tayangan TV yang menyiarkan kriminalitas atau bahkan tentang pemerintahpun jarang ditemui apa lagi media cetak. Jika ada aroma tidak sedap yang kiranya akan menjatuhkan pemerintah, Pak Harto akan langsung mengerahkan pasukannya untuk melawan kelompok yang dianggap mengancamnya.
Namun, masalah besar terjadi. Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan memicu terpuruknya ekonomi Indonesia menjadi penyulut kejatuhan rezim ini.1 Setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak besar di Indonesia, mulailah terjadi pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan oleh para mahasiwa yang menganggap bahwa pemerintah kurang tegas menghadapi krisis dan sang presiden malah menandatangani utang IMF yang membuat beberapa pendukung Soeharto diparlemen turut mundur dan tidak mendukungnya lagi.
Akibatnya, pemberontakan terjadi di mana-mana. Terlebih setelah ada beberapa mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia, yang akhirnya menyulut amarah mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin karena sudah terlalu lama di bungkam oleh pemerintah, puncaknya pada kejadian Trisakti, mereka mulai mengeluarkan apa yang telah mereka pendam sejak lama seperti keotoriteran dan sebagainya sehingga demonstrasi benar-benar terjadi secara besar. Belum lagi adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat suasana bertambah panas.
Karena begitu besar pemberontakan yang terjadi, akhirnya Soeharto megundurkan diri sebagai presiden RI dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ Habibie. Bergantinya presiden RI maka berakhirlah masa kejayaan Soeharto dan menandakan pula berakhirnya masa Orde Baru.
Posisi Militer Saat Jatuhnya Rezim Soeharto
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekuatan Soeharto terletak pada benteng militernya yang kokoh. Pada masa Soeharto bahkan militer menduduki jabatan politis dalam pemerintahan. Hal ini yang membuat Soeharto bertahan cukup lama di bangku kepresidenan RI. Mengapa? Karena militerlah yang membungkap masyarakat yang akan melakukan pemberontakan. Walaupun fungsi utama militer adalah menjaga keamanan dari ancaman dalam maupun luar negeri, namun pada masa Orde Baru militer lebih cenderung memerangi rakyat sendiri yang diperkirakan akan menghancurkan atau menjatuhkan kedudukan Soeharto.
Jatuhnya rezim Soeharto yang mengindikasikan lahirnya revormasi membuat sistem di Indonesia berubah, terutama pada sistem politik dan birokrasinya. Walau demikian, budaya politik di Indonesia tidak berubah.
Pada masa reformasi, meskipun mulai terjadi perubahan, tetapi orientasi yang menempatkan pejabat publik dan birokrasi sebagai penguasa dibandingkan dengan sebagai abdi rakyat tampaknya masih cukup kuat.2 Hal ini berarti penguasa yang mementingkan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat masih sangat banyak.
Jika ditanya bagaimana posisi militer pasca Orde Baru maka jawabannya adalah semua yang berada dipemerintahan dirubah. Posisi-posisi dalam bangku pemerintahanpun dirubah. Kesimpulannya, militer yang memiliki kekuasaan dipemerintahpun dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai ABRI. Dan posisi dipemerintahan diduduki oleh orang-orang yang dikira berkompeten di sana.
Full transcript