Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

Yaumil Rahmi Hilal

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kabupaten Cianjur
Illegal Logging
Penegakan Hukum illegal logging
saran dan solusi yang diharapkan dalam penegakan hukum Illegal logging
Modus Operandi
Peranan aparat penegak hukum dan Polres Cianjur
Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum
Upaya yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum
“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN CIANJUR TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010-2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”
Yaumil Rahmi Hilal
2009200234
Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan
1. Agar pemerintah memberikan kepastian tentang kedudukan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil karena didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil namun dalam pelaksanaannya di lapangan posisi tersebut dibiarkan kosong
2. Pemerintah sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana untuk menjangkau hutan yang selama ini sulit diakses dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada
3. Sanksi yang berat harus dijatuhkan kepada aparat yang terlibat dalam tindak pidana illegal logging karena mereka telah menyalahgunakan kewenangan yang ada
4. Data tindak pidana illegal logging di kabupaten Cianjur harus dikelola dengan lebih baik lagi oleh Plres Cianjur
5. kerjasama antar instansi pemerintah dalam menanggulangi illegal logging harus lebih ditingkatkan.
1. Komunikasi Sosial
2. Patroli rutin bersama masyarakat sekitar hutan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) pada daerah-daerah hutan yang rawan dicuri
3. Pasang agen informasi disetiap kampung-kampung
4. Melakukan kegiatan sosial seperti olahraga dan kegiatan yang sesuai dengan budaya kampung itu sendiri.

1. Tidak semua masyarakat mengerti akan manfaat dan fungsi hutan
2. Pendidikan masyarakat yang rendah
3. Jangkauan ke lokasi yang jauh
4. Terbatasnya personil yang tersedia baik dari instansi Perhutani maupun dari Kepolisian
5. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana Illegal logging
Tindak kejahatan illegal logging di Kabupaten Cianjur selama ini dilakukan dengan modus operandi antara lain :
1. Mengerjakan, menduduki, dan menggunakan kawasan hutan secara tidak syah;
2. Perambahan kawasan hutan;
3. Penebangan pohon;
4. Perdagangan kayu (menerima, membeli dan menjual)
5. Pemilikan hasil hutan secara tidak syah.
6. Menguasai dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau palsu.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan illegal looging adalah :
Perbuatan yang memenuhi unsur :
1. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil htan (berupa kayu) di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf e);
2. menerima, membeli atau menjual, menrima tukar, meneima titipan, menyimpan atau memilki hasil hutan yang diketahui ataupatut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (pasal 50 ayat 3 huruf u);
3. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan (berupakayu) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf h);
4. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untukmengangkut kayu hasil hutan (berupa kayu) di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf j);
5. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menbang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf k).

menerima laporan dari Perhutani dan masyarakat tentang adanya tindak pidana illegal logging di Kabupaten Cianjur;
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging;
berpean aktif dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging tanpa menunggu adanya laporan;
membentuk nota kerjasama antara Polda Jawa Barat dengan Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.
Cianjur adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki luas 350.148 km2 dengan kepadatan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 2.138.465 jiwa. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong subur, yang menyebabkan 52% dari jumlah masyarakatnya mengandalkan sector pertanian sebagai mata pencaharian utama disamping sector perdagangan yaitu sekitar 23%.
Dari luas wilayah 350.148 km2 Kabupaten Cianjur memiliki luas hutan sekitar 70.064,40 ha yang dibagi kedalam 2 SKPH (Sub Kph) utara dan selatan serta ada 8 BKPH. Hutan di kabupaten Cianjur memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan hutan di kawasan lain Jawa Barat, karena hutan di Kabupaten Cianjur terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung.
Full transcript