Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

SISTEM PEMILU

No description
by

Kharis azana

on 13 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEM PEMILU

SISTEM PEMILU
2. Zaman Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselanggarakan pemilihan umum.
3. Zaman Demokrasi Pancasila
(1965-1998)
Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, banyak orang berharap sebuah sistem politik yang demokratis & stabil.
4. Zaman Reformasi
(1998- Sekarang)
4. Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.
UU Pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 dan 2014
Pemilu 2014, E-Votting dan Rekayasa Politik
Beda Pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 dan 2014
perbedaan undang undang pemilihan umum pada tahun 2009 dan 2014
Berkembangnya sistem pemilihan umum di Indonesia bukan hanya dilihat dari sistem pelaksanaan yang terus berubah akan tetapi juga mampu dilihat dari undang undang pemilihan umum yang terus mengalami perkembangan. Undang undang ini bukan hanya mengikat model pelaksanaan pemilihan umum saja akan tetapi juga lebih pada visi misi yang ada nantinya dalam menjalankan dinamika dinamika yang terjadi pada sistem pemilihan umum tersebut. Undang undang yang berkaitna dengan pemilihan umum tahun 2014
Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955).
Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional.
Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik.
1. Zaman Demokrasi Parlementer
(1945-1959)
Sistem Pemilu Yang Pernah Digunakan Indonesia
Jenis Sistem Pemilu
untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik
dari hasil diskusi menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik
Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian, diantaranya:
a. Sistem pemungutan suara
Pada Pemilu 2014, Peserta Pemilih Sementara mendaftar berbasis domisili (de facto). Sementara Pemilu 2009 berbasis de jure (berbasis KTP).
Pada pemilu 2014, sistem pemungutan suara hanya diperbolehkan mencoblos satu kali. Kalau di 2004 pengaturan berapa kalinya kan dengan peraturan KPU. Demikian juga pada pemilu 2009. Ini harus dicermati oleh KPU pusat agar tidak membingungkan pemilih. Karena di pemilu sebelumnya kan boleh menandai lebih dari satu kali. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka
b. Peserta pemilu
E-Votting adalah salah satu wacana yang berhembus pada pemlu tahun 2014 nanti mengingat telah dilaksanakannya pembuatan e-ktp sejak beberapa tahun yang lalu. Manfaat e-ktp dan semua kemudahannya diharapkan mampu untuk terwujud terutama pada pemilu 2014 ini. Pemilu diharapkan tidak lagi tergantung pada TPS dengan sistem yang lamban, akan tetapi pada kenyataannya pelaksnaan e-ktp yang belum merata dan secara keseluruhan belum maksimal maka pelaksanaan e-votting juga tidak mungkin berlangsung.
Pada pelaksanaan daftar pemilih tetap yang menggunakan sistem elektronik dengan e-ktp saja banyak kekeliruan yang terjadi menurutdata resmi dari mendagri sebanyak 173,7 juta warga sudah mendaftarkan diri dalam e-KTP. Dan masih ada waktu perekaman untuk penyusunan daftar pemilih yang pada nantinya berbasis pada perekaman e-KTP. Selain itu, data dari e-KTP masih akan digabung dengan daftar pemilih yang berada di luar negeri., jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memiliki hak pilih di Pemilu 2014 diperkirakan sebanyak 4.694.484 orang. Kumlah agregat pemilik hak pilih itu masih bisa berubah karena daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap akan diveridikasiulang menjelang hari pemilu.
Dari data tersebut sebenarnya banyak hal yang membuat e-votting tidak mungkin dilaksanakan dengan maksimal mengingat pelaksanaan e-ktp yang belum merata dan juga sosialisasi yang urung dilakukan oleh pemerintah. E-votting dianggap rawan untuk terjadi penyalah gunaan oleh pihak tertentu sebab bukan hanya masalah pelaksanaan saja akan tetapi mekanisme pemilihan yang dianggap sulit untuk beberapa kalangan masyarakat yang masih miskin pengetahuan teknologi dan informasinya.
e-ktp memang adalah salah satu upaya rekayasa politik untuk meningkatkan kuantitas dalam pemilihan umum sehingga tidak ada lagii warga negaranya yang memilih golput, dengan fleksibelitas yang menghemat waktu dan hambatan lainnya mengingat pula tuntutan kehidupan metropolitan yang menuntut waktu akan tetapi ini tak semudah yang dibayangkan karena belum lagi maksimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam hal sumber daya yang memadai.
Merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen.

Pengertian sistem pemilu

Pengertian Pemilu
Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

1)
Single member constituency
( satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut system distrik )

2.
Multy member constituency
( satu daerah pemlihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional ).
System distrik merupakan system pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geograis ( yang biasa disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup ) memperoleh satu kursi daalm parlemen. Untuk itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya.
Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :
Dalam system proporsional, suatu wilayah dianggap sebagai suatu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai kursi yang diperoleh oleh para kontestan , secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Dalam system proporsional tidak ada suara yang terbuang atau hilang seperti yang terjadi dalam system distrik.
Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu 2014 yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI, yaitu parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT-red) pada pemilu 2009, parpol tersebut harus mendaftar di KPU.
Syarat-syarat yang paling menonjol adalah parpol tersebut harus mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan parpol tersebut harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Ini adalah dua hal yang sangat prinsip dan harus diperhatikan oleh parpol agar lolos verifikasi.
KELOMPOK 5
SHARA PUTRI NUR ANGGRAINI
ROSALIA IKA PURNAMASARI
FIDYA AYU FITRI WULANDARI
BAIQ KHARISMA NUR AZANA
NUR CHAFIFA SADATA
ANDINA ARIZA
ANY RIZKY SET P
ANNA HAMIDAH

TERIMA KASIH :*
Full transcript