Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

KASUS DOM DI ACEH

No description
by

Raden Aniska

on 24 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KASUS DOM DI ACEH

PELANGGARAN HAM DI ACEH
(DAERAH OPERASI MILITER) ACEH
Kasus posisi
Kekayaan alam di tanah Aceh (berupa minyak & gas) diserahkan pemerintah kpd pihak asing.
Tp, masyarakat Aceh tdk dpt merasakan scr lsg SDA tsb.
Lalu muncul bentuk perlawanan dari masyarakat Aceh.
Sehingga muncul lah konflik.
Koflik tsb berupa gerakan2 yg menentang dampak indutrialisasi.

Ttpi pemerintah menganggap gerakan tsb sbg Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) & Gerakan Aceh Merdeka, yg sdh ada sjk 1976.
Lalu presiden Soeharto th 1989 memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) dgn sandi Operasi Jaring Merah.

DOM yg diberlakukan awalnya bertujuan u/ menciptakan rasa aman & kesejahteraan kpd masyarakat Aceh
Ttpi, kenyataannya malah sebaliknya, byk teror & tindak kekerasan yg dilakukan o/ aparat militer
Hal tersebut dilakukan u/ memperoleh keterangan/pengakuan terkait keterlibatan yg bersangkutan/keluarganya

Disusun oleh:
Karina Noviani (2012 200 004)
Veronica Annisa (2012 200 014)
Nora (2012 200 068)
R. Ajeng K. Aniska (2012 200 162)
Yuliani Syifaa Putri (2012 200 182)

KELAS: B
Rumusan Masalah

• Bagaimana sejarah terjadinya kasus DOM di Aceh ?
• Apakah kasus DOM di Aceh termasuk ke dalam pelanggaran HAM?
• Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus DOM di Aceh terjadi kembali?
Analisis Masalah

HAM mempunyai arti yg penting bagi kehidupan manusia. HAM memberikan standar normatif u/ mengatur hubungan negara dgn warganegara & hubungan dgn sesama warganegara. Perlindungan HAM diperlukan u/ memberikan perlindungan bagi hak2 warganegara.
Pelanggaran HAM adlh pelanggaran yg dilakukan individu maupun aparat ataupun institusi.
Terkait pelanggaran HAM yg ada di Aceh yg dilakukan DOM adlh pelanggaran HAM yg dilakukan oleh aparat militer.

Apabila dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM Daerah Operasi Militer di Aceh, berdasarkan pengertian tersebut. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kasus tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Terbukti dengan banyaknya warga sipil yang menjadi korban dari perilaku aparat militer yang sewenang-wenang. Perbuatan yang dilakukan aparat militer tersebut menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, para wanita menjadi korban pemerkosaan, dan meningkat angka yatim piatu dan janda.
Kesimpulan

Daerah Operasi Militer di Aceh, terbentuk krn berbagai reaksi protes masyarakat Aceh yg menuntut keadilan serta gerakan-gerakan yang menentang dampak industrialisasi justru o/ pemerintah dianggap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Munculnya GPK  maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 1976, akhirnya Presiden Soeharto untuk memberlakukan Daerah Operasi  Militer (DOM) di sana. Dengan sandi Operasi Jaring Merah, DOM resmi diberlakukan tahun 1989.
DOM dicabut 7 Agustus 1998 & baru diketahui bahwa aparat ternyata telah mempergunakan Rumah Geudong tidak hanya sebagai Pos Sattis melainkan juga sebagai tempat untuk melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan.
Apabila dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan tentang HAM yang ada di Indonesia, maka kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Karena, ada beberapa rumusan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar dan sejalan dengan pengertian pelanggaran HAM dari Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sejalan dgn konsep Negara stlh abad pertengahan yaitu Negara Kesejahteraan dmn Negara turun langsung & melibatkan diri u/ menciptakan kesejahteraan, bkn lg Negara yg baru sj akan bertindak apabila ada suatu permasalahan. Jika ditinjau dari sudut pandang HAM. Maka, Negara hrs proaktif dlm menegakkan peraturan per-UU-an mengenai HAM agar tercipta perlindungan yg maksimal bg warga negaranya. Pemerintah jg sebisa mgkn melengkapi brbgai peraturan yg berkaitan dgn perlindungan & penegakan HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dgn cara:
Mmbntuk brbgai peraturan dasar & peraturan per-UU-an yg materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM.
Peningkatan diseminasi & pendidikan HAM.
Langkah ini dilaksanakan antara lain dgn mengembangkan & menyebarluaskan bahan2 pengajaran HAM, cntohnya sprti sosialisasi kpd masyarakat mngenai HAM.
Serta, tdk hnya peran dari Negara yg dibutuhkan u/ memberantas pelanggaran HAM, akan ttpi partisipasi dari masyarakat jg hrs disertakan. Oleh sebab itu, sebisa mgkn meningkatkan kepatuhan & kesadaran diri dari masyarakat. Agar mereka dpt slg menghormati & menjaga hak asasi manusia dari masing2 individu.
Tp, informasi mengenai hal ini tdk diketahui masyarakat luas & dunia intl, krn:
• Korban pemerkosaan terutama Aceh, sering dianggap aib dan memalukan. Akibatnya korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut.
• Adanya ancaman dari pelaku untuk “tidak mengungkap” kejadian tersebut pada orang lain, kerena pelakunya aparat yang sedang bertugas di daerah tersebut, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi.
• Penderitaan dan trauma yang dialami korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi korban untuk menceritakan pengalaman buruknya, apalagi kepada orang yang tidak terlalu dikenalnya.
• Adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap orang ataupun LSM yang mendampingi korban.

Hingga akhirnya baru diketahui Rumah Geudong bkn hnya jd Pos Sattis, tp jd tmpt u/ mlkn tindkn diluar batas kemanusiaan.
Hingga akhirnya DOM dicabut pada 7 Agustus 1998.
terima kasih
LATAR BELAKANG

Pd thn 1990-1998 trdpt Operasi Militer Indonesia di wil. Aceh yg disebut dgn Operasi Jaring Merah. Hal tsb bertujuan u/ melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yg tlh ada di Aceh sjk 1976. Namun sjk Aceh dinyatakan sbg Daerah Operasi Militer (DOM), yg trjd adlh banyaknya pelanggaran HAM. Selain itu trjd jg pembantaian peradaban religius. Byk masyarakat Aceh yg tdk mmpunyai hub dgn GAM dan DOM mnjd korban. Shgga byk disebut jg sbg pemusnahan & pembantaian peradaban muslim pd masa Soeharto.
Pelanggaran2 HAM tsb dilakukan o/ aparat militer yg shrsnya bertugas sbg alat pertahanan negara, bukan pelanggar HAM.
Dlm konstitusi Indonesia (UUD 1945), konsep HAM ada di dlm psl 28A yg berbunyi “Setiap org berhak u/ hidup srta berhak mmperthankan hdup & kehidupannya”, yg slnjutnya konsep HAM dituangkan jg dlm UU No. 29/1999 ttg HAM. Sbnrnya negara Indonesia mrpk negara yg menghormati HAM & memiliki tujuan u/ menegakkan HAM yg trlht dari brbgai peraturan dgn konsep HAM didlmnya, ttp pd kenyataannya, ada bbrp pelanggaran yg dilakukan justru o/ aparat militer yg mrpkn slh satu alat kelengkapan negara.
Full transcript