Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS T

No description
by

dinda bertha

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS T

Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam ranah Nasional?
2. Bagaimana kedudukan hak ulayat dalam tata hukum Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum nasional?


Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat dan Teori Hak Ulayat Adat
Analisis Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Adat dalam Ranah Nasional.
Terdapat banyak regulasi terkait dengan sumber daya alam dirasa tidak sinkron dan terkesan tumpang tindih dengan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, salah satunya adalah UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. UUPA mengklasifikasikan tanah menjadi tiga entitas atau wujud yakni, tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak. Sedangkan UU Kehutanan hanya mengenal dua jenis hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Namun UU Kehutanan mengakui dan menentukan subjeknya, yaitu persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat. Akibatnya, jika terjadi sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat terkait hutan adat, penyelesaiannya akan membingungkan.



Tinjauan Mengenai Pengertian Pengakuan
Secara terminologis, ”pengakuan” berarti proses,cara,perbuatan mengaku atau mengakui,sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada bentuk pengakuan dalam hukum negara,tetapi karena secara faktual masyarakat Indonesia bersifat majemuk (plural). Maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat.
Thank you!
Pendahuluan
Dewasa kini konflik yang berkaitan dengan masalah agraria kian marak terjadi di wilayah Indonesia. Salah satu kasus konflik agraria yang menyita perhatian publik adalah kasus konflik agraria di wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang melibatkan Suku Anak Dalam berhadapan dengan PT Asiatic Persada. Konflik lahan antara SAD dan PT Asiatic Persada sudah dimulai sejak sebuah perusahaan perkayuan dengan Bendera Asiatik Mas Coorporation, beroperasi di wilayah Sungai Bahar, Batanghari pada tahun 1986. Karena lokasi ini telah habis masa eksploitasi kayunya, maka PT. AMC pun mengajukan izin untuk mengelola lahan menjadi kebun kelapa sawit, karet dan coklat. Beberapa anak perusahaan pun akhirnya dibentuk dengan salah satunya bernama PT. Bangun Desa Utama (sekarang diganti dengan PT Asiatic Persada)
PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM
HAK MASYARAKAT
ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM TANAH NASIONAL
Studi Kasus Sengketa Lahan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dan PT Asiatic Persada dalam Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Alvin Riza Subakti E0013042
Citra Ayu E0013101
Devita Oktaria Putri E0013120
Dewi Kusuma Rahman E0013122
Dinda Bertha Ivana E0013140
Mega Dian Novita E0013272
Puspa Wargianti E0013321
Tia Antriyani Setyati E0013394

Analisis Kedudukan Hak Ulayat dalam Tata Hukum Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional
Berdasarkan kajian sejarah,ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia secara sadar
telah melakukan pengaturan secara normatif terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria merupakan turunan
dari UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjamin
kepemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia,
termasuk untuk masyarakat adat.


Persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia , hampir seluruh kehidupanya bertumpu pada bidang pertanian . itu merupakan modal utama kehidupan persekutuan.
Terhadap tanah dan seisinya yang terdapat dalam wilayahnya , maka persekutuan memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan bagi kepentingan bersama, hak inilah yang disebut hak ulayat.Terdapat hubungan timbal balik saling mengisi antara hak ulayat dengan hak perseorangan.
Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria merupakan turunan dari UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjamin kepemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk untuk masyarakat adat.UUPA sebenarnya sudah punya konsep agraria yang progressif dan berpihak kepada rakyat.Hal ini tercermin dalam salah satu prinsip di UUPA yang menyatakan bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia.

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sangat tergantung oleh syarat yang diberikan oleh negara yakni sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan jaman,sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur oleh undang-undang.
Di dalam konstitusi, hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sebagai hak konstitusional sekaligus sebagai hak asasi manusia, dengan demikian sebagai pembaharuan hukum nasional sepantasnya hukum adat ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan undang-undang.
Kesimpulan

Pemerintah harus mengkaji ulang mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam khususnya terkait dengan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tempat tinggal dari masyarakat suku adat yang ditujukan untuk tercapainya sinkronisasi kebijakan antar sektor dan terwujudnya peraturan perundang- undangan yang didasarkan pada prinsip Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR RI No. IX/MPR/2001).
Saran
Selain itu peraturan perundang-undangan yang nantinya akan lahir diharapkan untuk dapat melindungi hak-hak ulayat dari masyarakat suku adat. Harus ada pembaharuan hukum tanah nasional dimana hukum adat ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan undang-undang. Kesejajaran ini akan memberikan alternatif bagi masyarakat hukum adat maupun pihak luar untuk melakukan pilihan hukum ketika terjadi suatu hubungan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan mereka.
Pendahuluan
PT. Bangun Desa Utama mendapat izin prinsip HGU berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 01 September 1986 dengan SK Nomor 46/HGU/DA/86 sampai akhirnya terbitlah sertifikat HGU No. 1 Tahun 1986 pada tanggal 20 Mei 1987. Tanah yang dicadangkan oleh Gubernur Jambi untuk dikelola oleh PT BDU pada waktu itu adalah seluas 40.000 Ha. Dalam hal ini ternyata Menhut hanya melepaskan izin prinsip seluas 27.150 Ha. Ketika diinventarisasi oleh BPN, luas tanah yang dikeluarkan ijin HGU-nya dan dinyatakan layak untuk dikelola sebagai kawasan perkebunan hanya seluas 20.000 Ha. Sisa luasan sebasr 7.150 Ha yang secara prinsip telah dikeluarkan peruntukannya oleh Menteri, kemudian diberikan oleh gubernur kepada 2 perusahaan di bawah Wilmar Group lainnya yaitu PT Jammer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit. Pada tahun 1992, akhirnya PT. BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada. Keberadaan HGU PT. Bangun Desa Utama yang kemudian berubah menjadi PT.Asiatic Persada sejak tahun 1986 telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat SAD. Banyak masyarakat yang terpaksa pindah karena tergusur maupun sengaja melarikan diri karena tekanan dari perusahaan. Tercatat dua tahun sejak terbitnya HGU ditahun 1987, perusahaan telah melakukan penggusuran 3 dusun, yaitu Dusun Tanah Menang, Dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak.
Tinjauan Mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya
Salah satu Hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat (2) ”negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3)” Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian ketentuan tersebut memerintahkan untuk mengatur hak ulayat dalam bentuk undang-undang. Namun sampai saat ini, undang-undang yang khusus mengatur lebih lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya belum dibuat. Hal ini menyebakan pengaturan tanah hak ulayat dalam hukum positif Indonesia yang diberikan oleh negara demi tercapainya kepastian hukum penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas
Seperti yang terjadi pada 7 Desember 2013 hingga Maret 2014. Sekitar 700 rumah gubuk SAD sudah dihancurkan aparat keamanan dan perusahaan sawit PT Asiatic Persada. Sekitar 3000 jiwa lebih warga SAD sejak itu terusir dari tanah mereka dan tak bisa pulang. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan bahwa tanah ulayat yang seharusnya dikelola oleh masyarakat adat, namun ironisnya masyarakat adat sendirilah yang harus terusir dari wilayahnya. Selain itu eksistensi masyarakat adat beserta semua hak-hak ulayatnya telah diakui secara eksplisit tercantum dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945.Tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, yang dalam hal ini khususnya terkait dengan hak ulayat masyarakat adat juga terlihat dalam UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya dalam pasal 20 dan pasal 21. kalau kita amati lebih jauh pasal 20 dan 21 UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan terasa tumpang tindih dengan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana dalam pasal 67 ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (UU No.41 Tahun 1999 Pasal 67).

Selain itu pasal 20 dan 21 UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan juga bertentangan dengan pasal 3 UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria yang secara implisit mengatakan bahwa hak-hak ulayat masyarakat adat harus dilindungi yakni bahwa : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hak ulayat masyarakat adat yang dalam hal ini adalah hak ulayat Suku Anak Dalam memang sudah diakui oleh negara melalui UUPA namun dalam prakteknya pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat ini tidak berjalan dengan optimal.
Apabila pelaksanaan UUPA berjalan dengan baik maka kasus sengketa lahan seperti yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT Asiatic Persada tidak mungkin terjadi. Akan tetapi banyak ketentuan-ketentuan dari berberapa Undang-Undang sektoral tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam UUPA. Munculnya Undang-Undang sektoral tersebut lebih menitikberatkan pada arah kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan hanya berpihak pada para pemilik modal saja (baik investor asing maupun domestik).Ketidaksinkronan materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang sektoral dengan materi muatan UUPA, dapat menyebabkan terjadinya konflik hukum (Conflict of Law).
Full transcript