Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

No description
by

Iqbal Tawaqal

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

KETENTUAN UMUM
MONOPOLI
adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
PRAKTEK MONOPOLI
adalah kegiatan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
KETENTUAN UMUM
PEMUSATAN KEKUATAN EKONOMI
adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
KETENTUAN UMUM
PELAKU USAHA
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
PASAR BERSANGKUTAN
adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
PANGSA PASAR
adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
ASAS
"demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum"
TUJUAN
menjaga
kepentingan umum
dan meningkatkan
efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
mewujudkan
iklim usaha
yang
kondusif
melalui pengaturan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha
yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
mencegah
praktik
monopoli
dan atau
persaingan tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
terciptanya
efektivitas
dan
efisiensi
dalam
kegiatan usaha.
PERJANJIAN YANG DILARANG
OLIGOPOLI
PENETAPAN HARGA
PEMBAGIAN WILAYAH
PEMBOIKOTAN
KARTEL
PERJANJIAN TERTUTUP
OLIGOPSONI
INTEGRASI VERTIKAL
PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
TRUST
KEGIATAN YANG DILARANG
MONOPOLI
MONOPSONI
PENGUASAAN
PASAR
PERSENGKOKOLAN
POSISI DOMINAN
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan untuk :
a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing;
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
PELAKU USAHA = POSISI DOMINAN
SATU PELAKU USAHA MENGUASAI >= 50% PANGSA PASAR U/ SATU JENIS BARANG/JASA
2 atau 3 PELAKU USAHA MENGUASAI >= 75% PANGSA PASAR U/ SATU JENIS BARANG/JASA
JABATAN RANGKAP
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut
berada dalam pasar bersangkutan sama
memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha
secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu
PEMILIKAN SAHAM
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaam yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan
kondisi sbb
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN SAHAM
APABILA MENGAKIBATKAN PRAKTEK MONOPOLI / PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
HAL - HAL YANG DIKECUALIKAN DARI UU 5/1999
Perjanjian:
HAKI
Waralaba
standar teknis produk barang/jasa
keagenan (tidak memuat perjanjian tertutup)
penelitian
perjanjian international
Perbuatan:
pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil
kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya
Perjanjian dan/atau Perbuatan:
perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak menganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
ORANG YANG MENGETAHUI PELANGGARAN
PIHAK YANG DIRUGIKAN
PEMERIKSAAAN PENDAHULUAN
30 HARI SEJAK
MENERIMA LAPORAN
PEMERIKSAAAN LANJUTAN
60 HARI SEJAK
DIMULAI PEMERIKSAAN LANJUTAN
DAPAT DIPERPANJANG 30 HARI
(dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain)
HASIL PENGEMBANGAN KPPU (tidak perlu laporan)
PEMUTUSAN TERJADI
PELANGGARAN ATAU TIDAK
30 HARI SEJAK SELESAI PEMERIKSAAN LANJUTAN
MELAKSANAKAN PUTUSAN KOMISI
DALAM WAKTU 30 HARI
MENOLAK PUTUSAN KOMISI
DISERAHKAN KEPADA PENYIDIK
TIDAK MENERIMA PUTUSAN KOMISI
SELAMBAT2NYA 14 HARI
PENGADILAN NEGERI
KEBERATAN
TIDAK MENERIMA PUTUSAN BANDING PN
KASASI
MAHKAMAH AGUNG
SELAMBAT2NYA 14 HARI
Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.;
R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.;
Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.;
Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.;
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.;
Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.;
Saidah Sakwan, M.A.;
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.;
Kamser Lumbanradja, M.B.A.
SANKSI
SANKSI TINDAKAN ADMINISTRATIF
SANKSI PIDANA POKOK
SANKSI PIDANA TAMBAHAN
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada
pihak lain
ANGOTA KPPU
periode 2013 - 2017
TERIMA KASIH
Full transcript