Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

hanna vanya

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Implementasi Kebijakan Pemda Terkait Masalah Polusi di Jakarta Stasya Desnafira
Raditio Permadi
Fahrizal Indi Dirgantara
Sarah Phalosa Rani
Alviena Refani Noviatianti
Hanna Vanya Tingkat Polusi di Jakarta salah satunya
disebabkan oleh kadar partikel debu (particulate matter) Jakarta , tertinggi nomor 9 (104 mikrogram per meter kubik) dari 111 kota dunia yang disurvei oleh Bank Dunia pada tahun 2004.
jumlah hari dengan kualitas tidak sehat di Jakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun
Disamping kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) juga merupakan masalah - Penyebab paling signifikan dari polusi udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor yang menyumbang andil sebesar ±70 persen
- Jumlah penduduk jakarta 2009 :8.513.385
- Jumlah kendaraan motor 2009 : 9.993.867
- Zat berbahaya : hydrocarbon (HC), karbonmonoksida(CO) dan oksida fotokimia (Ox). Kendaraan bermotor Kebijakan-Kebijakan
Pemerintah Daerah Jakarta Perda ini tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan di propinsi daerah khusus ibukota Jakarta
Masalah yang berkaitan : Asap kendaraan umum seperti bus-bus kota yang belum ada peraturan tentang uji layak kendaraan berkala menyebabkan banyak bus yang mesinnya sudah tidak bagus sehingga menghasilkan polusi Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Perda ini tentang RTRW sampai dengan 2030
Rencana Tata Ruang Tata Wilayah ini mencangkup pengaturan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
RTH pada RTRW 2030 di targetkan sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta dengan ketentuan 20 % publik dan 10% pribadi
Diatur pula pembentukan jaringan transportasi darat yang diharapkan menjadi lebih efisien Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Perda ini mengatur tentang Perpakiran
Ruas jalan di DKI Jakarta bertumbuh kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga tidak cukup untuk kendaraan yang ada
Hal ini menyebabkan macet
Macet  polusi lebih intens
Ruas jalan ini makin dipersempit dengan tidak beraturnya ruas parkir
Maka Perda ini mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan lahan parkir Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pondok Indah
Pergub-pergub serupa juga mengatur panduan rancang tata kota di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dll
Pergub ini berisikan strategi penataan wilayah serta pengaturan RTH Pergub nomor 185 tahun 2012 Program yang berkaitan dengan pergub ini antara lain :
Pengembangan tanaman produktif
Bimbingan teknis dan penyuluhan kawasan hijau
Pemberdayaan lingkungan hijau disekolah
Pengembangan diversivikasi perkara dalam rangka perbaikan kampung di Jakarta 4 alternatif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menurut Pemda DKI Jakarta:

3 in 1
Electronic Road Pricing (ERP)
Nomor ganjil genap
Pembatasan usia kendaraan Implementasi Kebijakan Pembuat
Kebijakan OLEH Pelaksana
Kebijakan Pengawas
Kebijakan Peraturan Daerah 2/2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Gubernur No. 92/2007 Tentang Uji Emisi Dan Perawatan Kendaraan Bermotor
Petunjuk Teknis BPLHD DKI Jakarta
Peraturan Daerah No. 8/2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah No. 9/2011 Tentang BBN dan Pajak Kendaraan Bermotor Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan Pemda Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah transportasi adalah dengan Program Pengembangan Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta atau Jakarta Macro Transportation Scheme (JMaTS). Pola Transportasi Makro itu mengintegrasikan empat sistem transportasi umum, yakni bus Priority (antara lain busway), Light Rail Transit (LRT),Mass Rapid Transit (MRT) dan Angkutan Sungai Pelaksanaan kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta tertuang dalam Lembar Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Dalam bab IV mengenai penanggulangan polusi, dijelaskan mengenai Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Pelaksanaan Kebijakan Pemda Realisasi kebijakan pemerintah daerah Jakarta tak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh badan non-pemerintah. Mereka adalah badan swasta, organisasi non-profit, gabungan industri, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah WALHI, organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit di Indonesia. Respon masyarakat terhadap kebijakan pemda mengenai polusi ini tersirat melalui jumlah kendaraan bermotor yang terus melaju di jalanan DKI Jakarta setiap harinya. Transportasi di kota Jakarta yang menghawatirkan adalah salah satu penyumbang polusi terbesar. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana kemacetan di Jakarta yang sepertinya menjadi suatu hal yang biasa, bahkan dimaklumi. Tak jarang kita mendengar kalimat seperti ini: “Ya beginilah Jakarta, kalau tidak macet berarti bukan Jakarta.” Tertuang dalam Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, dalam bagian “Umum” tertulis bahwa :

“Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah” Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemda Dalam Pokok-Pokok Kebijakan juga dijelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertugas untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Ruang Terbuka Hijau Transportasi Massal Transportasi Pribadi Bahan Bakar
Ramah Lingkungan
(Nabati) Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati. (2006) Berasal dari tumbuh – tumbuhan (Singkong, Kelapa, dsb) yang dapat dan telah dibudidayakan di Indonesia Biofuel keberadaannya tidak setenar premium / BBM
Tidak semua mesin kendaraan didesain untuk biofuel
Biofuel tidak menjadi fokus utama kebijakan Bahan bakar, (terlihat dari kebijakan perda: pengendalian pencemaran udara no. 2 tahun 2005, BBM menjadi fokus utama) Implikasi dan hambatan Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati. (2006) regulasi tata niaga BBN belum sepenuhnya mendukung pengembangan pasar BBM dalam negeri.
kenaikan harga minyak dunia diikuti juga kenaikan harga CPO (komponen biaya terbesar untuk produksi biodiesel) maka biaya produksinya juga meningkat. Sementara itu, harga BBM masih tetap disubsidi sehingga perbedaan harga biodiesel dan BBM akan semakin besar dan biodiesel tetap tidak ekonomis. Hambatan
Full transcript