Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

No description
by

Cahya Trisna

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM
Langkah Preventif dalam Upaya Penegakan HAM
Langkah preventif adalah
upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM.
Penegakan HAM melalui langkah preventif dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut.
Langkah Represif dalam Upaya Penegakan HAM
Langkah represif adalah
upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan HAM melalui langkah represif dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut.
Kesimpulan
Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini dibuktikan dengan
dimasukkannya persoalan yang mengatur tentang HAM dalam konstitusi.
Pancasila
Dasar Hukum Penegakan dan Instrumen HAM di Indonesia
HAM untuk Semua Tanpa Terkecuali
Aturan hukum yang memberikan jaminan terhadap upaya penegakan HAM dan sekaligus menjadi instrumen hukum HAM di Indonesia adalah sebagai berikut.
Dimasukkannya jaminan HAM dalam konstitusi negara memiliki arti sangat besar dalam upaya kemajuan dan penegakan HAM dalam sebuah negara, hal tersebut
menunjukkan keseriusan suatu negara dalam menegakkan HAM.
Pembukaan UUD 1945
Pasal-Pasal UUD 1945
Tap MPR
Undang-Undang
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman pertama pelaksanaan upaya penegakan HAM di Indonesia.
Pelaksanaan HAM dalam Pancasila didasari oleh sila ke-2 dan dijiwai oleh sila-sila lainnya.
Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Pasal 27 - 34 UUD 1945
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
disahkan oleh Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Oleh Kelompok 3 - XI MIA 3
Anggota :
3, 5, 10, 12, 16, 22, 35, 33, 36, 39

Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, termasuk ratifikasi berbagai instrumen HAM.
Dibuatnya lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM yang disertai dengan hak dan wewenang yang dijamin oleh negara.
Sosialisasi HAM kepada masyarakat.
Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses pengadilan di Pengadilan HAM.
Penyelesaian perkara melalui perdamaian, engosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan proses ini adalah Komnas HAM.
Investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM.
Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
SMA Negeri 1 Tabanan
Langkah Strategis Penegakan HAM
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993.
Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam UUD RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden.
Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.
Tujuan Komnas HAM
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Fungsi Komnas HAM
Fungsi Kajian dan Penelitian
Fungsi Penyuluhan
Fungsi Pemantauan
Fungsi Mediasi
Wewenang Komnas HAM
Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk meyelesaikan sengketa di pengadilan.
Pembentukan Instrumen HAM
Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM.
Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM.
Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.
Langkah Preventif dan Represif Penegakan HAM
Upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM harus dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun rakyat. Oleh karena itu, kita harus memiliki kepekaan sosial untuk dapat berpartisipasi dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM.
Full transcript