Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Latar Belakang

No description
by

aditya p jati

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Latar Belakang

Politik Etis
Latar Belakang
Sebelum Politik Etis diberlakukan, keadaan sosial dan ekonomi pribumi di Indonesia jauh dari kata sejahtera. Hal tersebut disebabkan oleh sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia.
Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial democrat, Von Deventer yakni Bapak Pangeran Etis yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Van Deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan atas segala kekayaan yang telah diberikan bangsa Indonesia terhadap negara Belanda.

Lahirnya Politik Etis
• Pada permulaan abad 20, Belanda memperoleh wilayah baru. Kebijakan kolonial Belanda untuk mengeksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang, dan digantikan dengan pertanyaan-pertanyaan keperihatinan atas kesejateraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini di namakan Politik Etis. Namun Politik Etis hanya menampilkan banyak janji-janji dari pada implementasinya, dan fakta-fakta penting tantang eksploitasi dan penaklukan dalam kenyataan tidak mengalami perubahan.

• Politik Etis atau politik balas budi berakar pada masalah kemanusiaan maupun keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang di lontarkan dalam novel Max Havelaar mulai menuai hasil. Semakin banyak yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Indonesia.
Isi Politik Etis di Indonesia
Ada tiga isi dari Politik Etis :

1. Irigasi (Pengairan) dan Infrastruktur:
Merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama di bidang pertanian dan perkebunan, serta perbaikan prasarana infrastruktur. Disini masyarakat pribumi diberi pengetahuan teknologi dalam bidang pengairan yang lebih modern, untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik dengan cara yang efektif.

Penyimpangan
Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut:
1. Irigasi
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Kesimpulan
Lahirnya Politik Etis di karenakan Belanda ingin membalas budi pada bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan hasil kekayaan alam dan tenaga masyarakat pribumi untuk Belanda. Politik Etis di prakarsai oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan” yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak di ambil oleh Belanda.

Isi Politik Etis ada tiga yaitu :
pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk, yang di dasarkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia.

Politik Etis tidak semata-mata untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk Belanda. Karena dari politik etis terciptanya golongan terpelajar yang dapat di pergunakan oleh Belanda untuk di jadikan pegawai, dan hasil pertanian yang di lakukan oleh rakyat pribumi di ambil oleh Belanda. Jadi politik etis hanya penghalus dari kata tanam paksa.


• Selama zaman liberal (1870-1900) kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potesial yang standar hidupnya perlu di tingkatkan. Belanda mancari peluang-peluang baru dalam eksploitasi bahan-bahan mentah, dan tenaga kerja Indonesia mulai dibutuhkan dalam perusahaan-perusahaan modern. Oleh kerena itu, maka kepentingan perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin intensif untuk mencapai ketenteraman, kesejatraan, keadilan dan moderitas.Kemudian lahirlah Politik Etis.
• Pada tahun 1899 C Th. Van Deventer, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Een eereschuld (suatu hutang kehormatan) di dalam majala berkala Belanda de Gids. Ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah dieksploitasi. Hutang ini harus dibayarkan dengan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia.
Lahirnya Politik Etis
• Pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejateraan masyarakat yang berada di Jawa, dan demikian politik etis secara resmi di sahkan.

• Pada tahun 1902 Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan Daerah-daerah Jajahan, sehingga beliau mempunyai peluang besar mempraktekan pemikiran-pemikiran politik Etis.

• Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar Politik Etis: edukasi, imigrasi, dan irigasi. Untuk melaksanakan proyek tersebut di perlukan adanya dana, pendidikan massa sehingga Politik Etis dapat berjalan.

Inti dari Politik Etis adalah Pendidikan dan Emansipasi Bangsa Indonesia. Jadi Indonesia harus berkembang menjadi kebudayaan Barat. Pada tahap pertama golongan aristokrasi yang harus terkena pengaruhnya kebudayaan Barat. Usaha westernisasi penduduk asli kemudian dikenal sebagai asosiasi. Tujuannya ialah menjembatani Timur dan Barat.
Lahirnya Politik Etis
Isi Politik Etis di Indonesia
2. Educate (pendidikan):
Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, pelajar yang berkualitas dapat di jadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu tujuan Belanda melakukan Politik Etis untuk menggalih potensi masyarakat pribumi.

Isi Politik Etis di Indonesia
3. Emigrasi (transmigrasi):
Merupakan program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya, Akan tetapi kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan untuk pemerintah Belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi Indonesia.


• Bahasa belanda dimasukan sebagai pelajaran di beberapa Sekolah Kelas Satu dan sejumlah kursus di buka dengan maksud itu, akan tetapi bahasa Belanda tak kunjung menjadi bahasa rakyat.
• Orang Belanda keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaan Belanda, sebagian hanya untuk merusak adat istiadat Indonesia, tetapi Belanda takut jika orang-orang Indonesia menguasai kebudayan, pengetahuan, teknik, dan organisasi.
• Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk mengatasi menjamurnya pendidikan pesantren.
Penyimpangan
2. Edukasi
- Pendirian sekolah oleh pemerintahan kolonial Belanda, bertujuan memecah belah pribumi
Islam, sejak kanak-kanak.
- Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah.
- Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.
- Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu.
- Terjadi diskriminasi pendidikan

- Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, sesuatu politik yang di dominasi oleh golongan-golongan yang berkuasa dan tidak di dorong oleh nilai-nilai etnis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahan.
sejumlah ciri politik dan praktis pendidikan yaitu:


1) Gradualisme yang luar biasa dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
2) Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi.
3) Control sentral yang kuat
4) Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai factor penting dalam perkembangan pendidikan
5) Prinsip konkordasi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda.
6) Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis utuk pendidikan anak pribumi.
Dampak Politik Etis
Hampir semua program dan tujuan awal dari Politik Etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan.
Program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah:
- bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad.

Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :
1. Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia
2. Sosial : Lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
3. Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia.

Permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan pada periode politik etis, diantaranya seperti :
1. Ada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, ada sekolah-sekolah rendah Eropa dengan Bahasa pengantar Belanda dan Sekolah rendah pribumi (kristen) dengan bahasa pengantar melayu dan Portugis.
2. Pendirian sekolah tidak merata, hal ini disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah-rempah. Sekolah kejuruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum terniat oleh mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat.
3. Juga ada kesedihan bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan karena VOC mengusir paderi-paderi dan gereja-gereja. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Katolik ditutup. Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis.
Full transcript