Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

No description
by

johan green

on 17 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
POKOK BAHASAN
Susunan lembaga peradilan
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata usaha Negara
Mahkamah Agung
Mahkamah konstusi
Komisi Yudisial
Lembaga Peradilan Di Indonesia

PERADILAN UMUM
Peradilan umum adalah badan peradilan yang mengadili rakyat indonesia pada umumnya atau rakyat sipil.


A. Susunan lembaga peradilan di Indonesia
Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986)
Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)
Peradilan Militer (UU No. 5 Tahun 1950)
Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986)
PERADILAN AGAMA


Peradilan agama adalah peradilan agama islam. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat islam.


Lingkungan peradilan umum meliputi :
Pengadilan negeri : Yaitu pengadilan kita sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara
Pengadilan Tinggi : Pengadilan banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Tempat pengadilan tinggi di Ibukota provinsi



Kelompok 2 :

Denny Pinastiko P.
Gregorius Bimo E. D.
Hafizh Mega K.
Rifqi Zain N.

PERADILAN MILITER


Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.



PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.


Masalah-masalah yang menjadi jangkauan PTUN :
Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan surat izin
Bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agraria, dsb.
Bidang Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atu kedudukan seseorang. Contoh bidang kepegawaian, pemecatan (PHK) dll.
Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu gugatan atua permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum


BADAN PERADILAN NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi berkedudukan di Ibukota negara.

Tugas MA sebagai berikut:
Permohonan kasasi
Peninjauan kembali
Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia
Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi


Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan tinggi militer ketentuannya sbb:
a. peradilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat Mayor ke atas.
b. Peradilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh peradilan militer dalam daerah hukumannya yang dimintakan banding.

Kedudukan MK di ibukota negara RI
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
1) Menguji UU terhadap UUD NKRI tahun 1945
2) Memutus sengketa kewenangan negara
3) Memutus pembubaran partai politik
4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
5) Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wapres dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres


KOMISI YUDISIAL
Komisi yudisial merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang mengsulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjada dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim.



Wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut:
a.Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR (dalam hal ini Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR).
b.Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan.


Tugas pengawasan Komisi Yudisial meliputi sebagai berikut:
a.Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim.
b.Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim.
c.Memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
d.Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang di duga melanggar kode etik perilaku hakim.
e.Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ Mahkamah Konstitusi, yang tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.


Terima
kasih
Full transcript