Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PRO-KONTRA UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD

No description
by

LA Setyabudi

on 23 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRO-KONTRA UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD

Anggota Kelompok
Trian Lesmana 122010051
Lolly Andika Setyabudi 122010067
Regina 122010070
Moch Ridwan Hardian 122010077
Ahmad Sairoji 122010081
Indriana Fitrianti 122010082
Kurnia 122010090
Karena itu tidaklah mengherankan, dari tahun 2010, telah dimasukkan RUU Revisi tentang UU 28 Tahun 2009 dalam Prolegnas 2011 (Prolegnas Nomor 26), tahun 2012 (Prolegnas Nomor 40 ) , tahun 2013 (Prolegnas Nomor 48), dan tahun 2014 (Prolegnas Nomor 37) untuk dilakukan perubahan.
Secara umum, kita bisa melihat nuansa kebatinan Anggota DPR yang merasa prihatin terhadap kondisi DPR yang “terinjak-injak” menjadi bahan pergunjingan di media massa dan masyarakat. Disebut sarang koruptor, tidak aspiratif, dan sebagainya. Karena merasa sebagai pemilik kewenangan dalam membentuk undang-undang, mereka pun bersepakat merubah UU MD3 agar mampu keluar dari gunjingan masyarakat tersebut.
Dalam pengantar pembahasan Revisi UU MD3 ini, disebutkan “Ada keinginan dari Dewan untuk mereformasi parlemen, agar bisa kuat, akuntabel, dan kedap korupsi. Inilah desain besar dari parlemen ke depan”. Alasan selanjutnya disebutkan bahwa latar belakang perubahan UU MD3 di antaranya adalah belum tertatanya alat kelengkapan dewan di DPR. Selain itu relasi antar lembaga parlemen terutama DPR dan DPD belum tertata dengan baik. Kesekjenan DPR juga perlu diperkuat lewat perubahan UU MD3 ini. Argumentasi lainnya dari perubahan ini adalah MPR dan DPD selama ini dalam menjalankan kewenangannya masih terjebak pada seremonial kenegaraan saja. Lalu, kedudukan DPD juga masih lemah, karena menjadi bagian dari birokrasi Pemda.
Dan terkait isu-isu yang dipermasalahkan yang menjadi fokus diskusi:
1. Isu Hak untuk Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan Oleh Anggota DPR. Hak ini, terdapat dalam Pasal 80 huruf (j) bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya. Hak ini muncul dengan berbagai alasan, yaitu Sistem pemilu legislatif yang memilih langsung Anggota DPR, membuat Caleg banyak mengumbar janji, sehingga harus dibukakan kanal terhadap pelaksanaan janji tersebut. Sehingga hak ini sebagai respon Anggota DPR yang sering ditagih konstituennya di daerah dalam memperjuangkan progam pembangunan daerah.
2. Sebagai respon terhadap klaim eksekutif baik pusat maupun daerah terkait program pembangunan daerah, sehingga Anggota DPR sering dianggap tidak dapat bekerja dan merealisasikan pembangunan daerah. Karena itu, hal ini dianggap merupakan hak yang wajar muncul akibat sistem pemilu dan budaya masyarakat ketika bertemu pejabat akan menagih kemampuannya memperjuangkan pembangunan daerahnya. Apalagi, berdasarkan studi banding dengan parlemen di Amerika Serikat, Anggota Parlemennya memiliki anggaran khusus untuk program pembangunan.
Hak memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan ini juga merupakan implikasi sumpah Anggota DPR yang tertuang dalam Pasal 78 UU 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili tersebut juga merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 81 khususnya huruf (e)[11], (i)[12] dan (j)[13]. Karena itu, secara sistematis dengan keberadaan sumpah dan kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat, maka juga diberikan hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
Selanjutnya, hal tersebut diatur dalam Tata Tertib DPR yang disahkan dalam Paripurna DPR Selasa, 16 September 2014. Dalam Pasal 195 disebutkan :
1. Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
2. Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.
3. Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
4. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap daerah pemilihannya selama 1 (satu) menit atau setara 1 (satu) lembar kertas A4 pada setiap rapat paripurna DPR.
5. Paling lambat (1) hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR.
6 Pimpinan DPR meneruskan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.
7. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.
8. Badan Anggaran menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada komisi terkait dan selanjutnya komisi terkait memberitahukan kepada Anggota yang mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya.
9. Anggota yang bersangkutan memberitahukan tindak lanjut usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Latar Belakang
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (UU MD3 Lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lembaga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pada taraf implementasinya, dipandang banyak mengandung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 ini menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap “buruk”, baik dalam kinerjanya maupun dalam tingkah lakunya (banyak yang terjerat korupsi, ada pula yang melakukan perbuatan tercela). Tidak sedikit pula yang mengujinya di Mahkamah Konstitusi.
PRO-KONTRA UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Dasar-Dasar Anggota DPR Merevisi UU MD3 2009
Pasal 20 UUD 1945 Amandemen ke-4:
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setiap rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pembahasan
Definisi Undang-Undang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat.
UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)
Kepanjangan UU MD3 adalah Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014, yang secara keseluruhan mengatur tentang fungsi, tujuan, hingga mekanisme-mekanisme teknis atas institusi-institusi legislatif di Indonesia, yg mencakup 408 pasal.

Dasar-Dasar Anggota DPR Merevisi UU MD3 2009
Pasal 20 UUD 1945 Amandemen ke-4:
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setiap rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pengaturan mengikatnya hasil rapat kerja komisi tersebut yang menjadi pembeda dengan yang diatur dalam UU MD3 lama. Hal inilah yang menjadi salah satu semangat Revisi UU MD3. Karena itu, secara rasional, penghapusan BAKN dapatlah diterima. Namun demikian, patut untuk terus dipantau dan diawasi, jangan sampai komisi tidak fokus dalam mempertajam analisis pengelolaan keuangan negara, akibat dihapuskannya BAKN tersebut. Setiap komisi harus membentuk Panitia Kerja yang fokus membahas pengelolaan akuntabilitas keuangan negara untuk kemudian dibawa ke Komisi dan dibahas dalam rapat pengawasan. Dari aspek badan penunjang keahlian, semestinya dibentuk sebuah badan yang berisikan pakar dan professional dibawah DPR sebagai Pusat Pengkajian dan Analisis APBN serta Pengelolaan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Turunnya Angka Kuorum Pengambilan Keputusan DPR Dalam Hal Hak Menyatakan Pendapat
Turunnya angka kuorum pengambilan keputusan DPR dalam hal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terdapat dalam Pasal 210 Ayat (3) UU MD3 Baru sebagai Perubahan Pasal 184 Ayat (3) UU MD3 Lama.
Pasal 184 Ayat (3) UU MD3 Lama:
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Pasal 210 Ayat (3) UU MD3 Baru:
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Latar belakang turunnya angka kuorum ini adalah pengalaman DPR Periode 2009-2014 yang kesulitan untuk melanjutkan Hasil Hak Angket Kasus Bail Out Bank Century (yang menyatakan Bail Out Bank Century tidak dibenarkan dan dinyatakan telah terjadi pelanggaran pidana) untuk dibawa Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Untuk itu diperlukan penurunan angka kuorum.
Apabila dicermati, dalam Pasal 7B Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan “Pengajuan permintaan Dewan perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.
Pasal 7B Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 inilah yang menjadi acuan, mengingat untuk proses “impeachment” saja syaratnya 2/3 hadir dan didukung 2/3 yang hadir, mengapa HMP harus dinaikkan menjadi ¾ hadir dan didukung ¾ yang hadir. Jadi keberadaan syarat HMP pada UU MD3 lama sebenarnya sudah menyalahi konstitusi, oleh karena itu juga sudah seharusnya dirubah.
Selain isu-isu tersebut, ada beberapa isu lain yang muncul, yaitu:
Pertama, minimnya ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan DPR dengan menghapus kewajiban fraksi melakukan evaluasi kinerja anggotanya, dan melaporkan kepada publik. Tidak hanya itu. Kewajiban DPR melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 73 ayat 5 UU No 27 Tahun 2009 pun turut dihapus. DPR juga masih akan mempertahankan berlangsungnya rapat-rapat tertutup apabila disetujui peserta rapat.
Kedua, soal Tren Penambahan Kewenangan MPR. Jika diamati sejak UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) hingga UU MD3 yang baru (sebagaimana yang disahkan pada 8 Juli 2014), ada kecenderungan penambahan kewenangan MPR. Sebagian besar penambahan kewenangan praktis hanya untuk kepentingan sosialisasi dan ini tentu saja akan berdampak pada pembengkakan anggaran. Selain itu, potensi penganggaran ganda bisa ditemui pada pelaksanaan tugas MPR berupa penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Mengingat anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang pada saat bersamaan mendapatkan pula alokasi anggaran untuk kegiatan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Pasal-Pasal yang Direvisi
Pasal 84 UU nomor 17 Tahun 2014 (Sebelumnya ada di pasal 82 & 83 UU No. 27/2009) terkait Pimpinan. Pasal 97 (Sebelumnya ada di Pasal 93-95 UU 2009) terkait Komisi.
Pasal 104 (Sebelumnya ada di Pasal 99-101 UU 2009) terkait Badan Legislasi.
Pasal 109 terkait Badan Anggaran.
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (UU MD3 Lama), BAKN merupakan salah satu alat kelengkapan DPR (diatur dalam Pasal 110-116). Sehingga BAKN dihapuskan dan memberikan kewenangan lebih kepada Komisi, yang tersebut dalam Pasal 98 Ayat (3) UU MD3 Baru
Pasal 115 (Sebelumnya ada di Pasal 104-106 UU 2009) terkait Badan Kerjasama Antar-Parlemen.
Pasal 121 (Sebelumnya ada di Pasal 123-126 UU 2009) terkait Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pasal 152 (Sebelumnya ada di Pasal 130-132 UU 2009) terkait Badan Urusan Rumah Tangga.
Pasal 166 ayat 2 (Sebelumnya ada di Pasal 142-154 UU 2009) terkait Pelaksanaan Wewenang dan Tugas (Pembentukan Undang-Undang)
Turunnya angka kuorum pengambilan keputusan DPR dalam hal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terdapat dalam Pasal 210 Ayat (3) UU MD3 Baru sebagai Perubahan Pasal 184 Ayat (3) UU MD3 Lama.
Mengenai Imunitas Hukum Bagi Anggota DPR Pasal 224
Pasal 245 (Sebelumnya ada di Pasal 66 UU 2009) terkait Penyidikan.
Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen dan pemberitaan media yang tersedia secara publik (sampai dengan 10 Juli 2014), revisi atas Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009, memiliki 10 poin penting:
1. DPR menghapus kewajiban fraksi melakukan evaluasi kinerja (anggotanya) dan melaporkan kepada publik.
2. DPR tidak wajib lagi lapor pengelolaan anggaran keuangan pada publik di laporan kinerja tahunan.
3. DPR (masih) mempertahankan rapat-rapatnya berlangsung tertutup.
4. Kewenangan MPR ditingkatkan – dan anggaran bengkak mainly untuk kepentingan sosialisasi.
5. Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang tidak konsisten (Pasal 84) dan melanggar prinsip keterwakilan.
6. Dihapusnya ketentuan Keterwakilan Perempuan padahal jumlahnya di DPR turun terus.
7. Proses penyidikan DPR untuk pidana (tertentu) perlu persetujuan Mahkamah Kehormatan, padahal Mahkamah Kehormatan anggota DPR juga – tidak independen & konflik kepentingan.
8. Butuh 30 hari izin untuk menyidik DPR – bisa dipakai untuk menghilangkan bukti atau lari.
9. Hilangnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam alat kelengkapan DPR.
10. DPR bisa mengusul program “pembangunan dapil’ tanpa penjelasan yg transparan dan akuntabel.
Pro-Kontra UU MD3 2014:
Pro UU MD3
Terjadi demokratisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi ketua DPR, karena pada pileg, masyarakat tidak memilih ketua legislatif melainkan hanya memilih anggota legislatif saja.
Hasil revisi UU MD3 tersebut berarti memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi Ketua DPR. Revisi ini tidak mengabaikan atau menangguhkan hak anggota untuk menjadi ketua legislatif.

Kontra UU MD3
Memberi perlindungan ekstra kepada anggota DPR ketika berhadapan dengan hukum, utamanya kasus korupsi.
UU MD3 memberikan hak imunitas kepada DPR jika menghadapi masalah hukum. Dalam kasus korupsi, misalnya, penegak hukum diharuskan meminta izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR.
Aturan tentang prosedur izin ke MKD aneh, karena anggota DPR menjadi tidak tersentuh oleh hukum. Padahal, Konstitusi telah menegaskan bahwa semua orang kedudukannya sama di mata hukum.
Membubarkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang mempertajam fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
UU MD3 terbaru akan menjadikan DPR tidak transparan dan akuntabel, karena kewajiban fraksi mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik dihapus.
Dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan Alat Kelengkapan DPR.
Penutup (Kesimpulan dan Saran)
Kesimpulan:
Berdasarkan isu-isu terkait UU MD3 yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain:
DPR menghapus kewajiban fraksi melakukan evaluasi kinerja (anggotanya) dan melaporkan kepada publik.
DPR tidak wajib lagi lapor pengelolaan anggaran keuangan pada publik di laporan kinerja tahunan.
DPR (masih) mempertahankan rapat-rapatnya berlangsung tertutup.
Kewenangan MPR ditingkatkan – dan anggaran bengkak mainly untuk kepentingan sosialisasi.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR yang tidak konsisten (Pasal 84) dan melanggar prinsip keterwakilan.
Dihapusnya ketentuan Keterwakilan Perempuan padahal jumlahnya di DPR turun terus.
Proses penyidikan DPR untuk pidana (tertentu) perlu persetujuan Mahkamah Kehormatan, padahal Mahkamah Kehormatan anggota DPR juga – tidak independen & konflik kepentingan.
Butuh 30 hari izin untuk menyidik DPR – bisa dipakai untuk menghilangkan bukti atau lari.
Hilangnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam alat kelengkapan DPR.
DPR bisa mengusul program “pembangunan dapil’ tanpa penjelasan yg transparan dan akuntabel.

Saran
Terbitnya sebuah peraturan seharusnya untuk menertibkan seluruh komponen yang ada, yaitu untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi hendaknya DPR dalam menerbitkan UU, tidak memikirkan kepentingan dirinya dan kelompok, karena setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dampak besarnya adalah kepada masyarakat.

Full transcript