Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Perusahaan dalam Kesulitan Keuangan

No description
by

Monika Karolina

on 10 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perusahaan dalam Kesulitan Keuangan

P
Perusahaan dalam Kesulitan Keuangan
"Akuntansi Keuangan Lanjutan"
Pokok Bahasan
1. RANGKAIAN TINDAKAN

2. UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

3. KELOMPOK KREDITUR

4. PERTIMBANGAN TAMBAHAN
SESI
KELOMPOK 4
Gusti Ayu Rai Surya Saraswati
Ni Ketut Dina Ambara Yani
Ni Putu Kartika Eka Putri
Putu Sita Crusita Dewi
Putu Anggadewi Darmawan Putri
Monika Karolina

U
K
R

angkaian
Tindakan
Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan karena berbagai sebab misalnya perusahaan dapat mengalami kerugian operasi terus – menerus, kredit pelanggan yang mengalami kemunduran pembayaran, pengelolaan modal kerja yang buruk, dan sejumlah alasan lain yang mengakibatkan posisi ekonomi yang baik tidak dapat dipertahankan.
Perubahaan debitur memiliki berbagai alternatif untuk melakukannya, misalkan, berupaya mencapai persetujuan dengan pihak kreditur untuk menunda pembayaran yang mesti dilakukan, menyerahkan aset kepada kreditur untuk dilikuidasi atau mengambil penyelesaian hukum dengan menyatakan kepailitan.
Tindakan Non Yudisial
Tindakan Yudisial
- Perjanjian Restrukturisasi Utang
- Manajemen Komite Kreditur
- Pengalihan Aset
Penundaan Pembayaran
Akuntansi Permulaan Baru
Rencana Reorganisasi
Pihak kreditur umumnya bersedia untuk memberikan konsesi kepada debitur daripada menghadapi risiko beban legal dan kerugian legal yang timbul dari tindakan hukum terhadap debitur yang sebelumnya sangat berharga.

Akuntansi debitur untuk restrukturisasi utang bermasalah ini diatur dalam PSAK 54 tentang “Akuntansi untuk Utang Bermasalah”. Akuntansi bagi kreditur untuk penurunan nilai utang wesel dan pinjaman juga disajikan dalam PSAK 54.
Bentuk perjanjian restrukturisasi utang yang lain adalah perjanjian komposisi (composition agreement). Dalam kasus ini, pihak kreditur bersepakat untuk menerima klaim dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pokoknya.

Keuntungan bagi pihak kreditur adalah mereka akan segera menerima pembayaran tunai dan umumnya menegosiasikan waktu pembayaran tunai yang tersisa. Meskipun pihak kreditur menerima lebih kecil dari jumlah utuh, mereka diyakinkan akan menerima sebagian besar piutangnya.
Melalui manajemen komite kreditur (creditors’ committee management), kreditur menyetujui untuk membantu pihak debitur dalam mengelola pembayaran yang paling efisien terhadap klaim kreditur.
Dalam beberapa kasus yang terekstrim, kreditur dapat memutuskan untuk mengambil alih kendali operasi perusahaan debitur. Pihak kreditur menunjukan seorang trustee untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen perusahaan debitur. Trustee tersebut memberikan laporan kepada kreditur dengan rekomendasi penyelesaian akhir klaim. Pihak trustee juga berupaya untuk menjalankan skedul pembayaran atau sebaliknya malah merekomendasikan kepailitan sebagai alternatif terbaik. Keuntungan manajemen komite kreditur dalam kasus yang ekstrim ini adalah kreditur memiliki kendali operasional terhadap debitur dan menerima laporan utuh mengenai kondisi keuangan debitur.


Kerugian bagi kreditur ketika mengambil alih kendali operasional adalah menghadapi risiko yang lebih besar jika debitur mengalami kepailitan, karena sebagai manajer sebelum terjadinya kepailitan, kreditur dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Keuntungan bagi debitur adalah bahwa kreditur berusaha untuk membantu debitur dalam mengatasi kesulitan keuagan dan masih mungkin untuk mengambil alih kembali kendali operasional jika masalah keuangan telah terselesaikan, tanpa harus melakukan tindakan hukum.

Beberapa debitur dalam kesulitan keuangan dapat mengalihkan aset.

Sebagai contoh, debitur dengan kebutuhan akan uang tunai dapat melakukan anjak piutang usaha dengan nilai diskon, dan kontrak yang dibuat dapat menentukan apakah piutang tersbut dijual “bersyarat” (with recourse) atau “tanpa syarat” (without recourse). Ketentuan bersyarat (with recourse) berarti pihak debitur harus menerima pengembalian setiap piutang usaha yang tak tertagih yang sebelumnya telah dialihkan.
Masalah akuntansi yang timbul adalah menentukan apakah pengalihan ini harus dicatat sebagai penjualan piutang atau sebagai perjanjian pendanaan antara perusahaan debitur dengan perusahaan anjak piutang. PSAK 54 menetapkan bahwa pengalihan aset keuangan dianggap sebagai penjualan hanya jika pihak yang melakukan pengalihan (transferor atau perusahaan debitur) telah menyerahkan kendali atas aset yang dialihkan tersebut.
Kepailitan atau kebangkrutan merupakan tindakan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman dalam undang – undang Kepailitan No.37/2004.
UU kepailitan memberikan dua alternatif utama berdasarkan perlindungan niaga. Dua alternatif ini sering kali dikenal penundaan pembayarn (suspension of payments), di mana pihak debitur memperoleh perlindungan yudisial selama periode rehabilitasi, yaitu waktu yang digunakan untuk menghapuskan operasi yang tidak menguntungkan, memperoleh kredit baru, mengembangkan struktur yang baru dengan operasi yang berkesinambungan dan melakukan perjanjian kebangkrutan dan likuidasi adalah bahwa setelah reorganisasi debitur tetap melanjutkan usahanya, sedangkan untuk likuidasi usaha tersebut dihentikan.
Penundaan pembayaran memungkinkan untuk perlindungan legal dari tindakan kreditur selama periode waktu yang diperlukan untuk mereorganisasi perusahaan debitur dan mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Reorganisasi dilakukan oleh pengendalian niaga dan trustee sering kali diangkat oleh pengadilan untuk mengarahkan proses reorganisasi.
Neraca perusahaan dalam reorganisasi memiliki bebrapa sifat khusus, yaitu:

1. Kewajiban prapetisi yang akan dikompromikan sebagai bagian dari rencana reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari kewajiban yang tidak akan dikompromikan.

2. Kewajiban harus dilaporkan sebesar perkiraan jumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan niaga.

Laporan laba rugi untuk perusahaan dalam reorganisasi memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Jumlah dalam laporan laba rugi yang berkaitan langsung dengan reorganisasi, seperti biaya jasa hukum dan kerugian atas penjualan aset, harus dilaporkan secara terpisah sebagai pos reorgansasi pada periode terjadinya.

2. Sebagian pendapatan bunga yang diperoleh selama proses reorganisasi merupakan hasil dari debitur yang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya dan menginvestasikan sumber daya yang tersedia pada instrumen yang menghasilkan bunga.

3. Laba per saham diungkapkan, namun antisipasi perubahan jumlah lembar saham biasa atau setara saham biasa yang terjadi sebagai akibat proses reorganisasi harus diungkapkan.
Laporan arus kas sebuah perusahaan dalam reorganisasi memiliki karakter khusus sebagai berikut:

1. PSAK 2 tentang “Laporan Arus Kas” lebih menyarankan penggunaan metode langsung untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, namun jika metode tidak langsung yang digunakan, maka perusahaan harus juga mengungkapkan secara terpisah arus kas dari aktivitas operasi yang berkaitan dengan proses reorganisasi.

2. Arus kas yang berkaitan dengan proses reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari arus kas yang berasal dari operasi rutin.
Pelaporan permulaan baru harus digunakan per tanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika dua kondisi berikut ini terjadi:

1. Nilai reorganisasi aset dari entitas yang akan muncul sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil daripada total seluruh kewajiban dan klain pascapetisi.

2. Pemegang saham dengan hak suara yang ada sesaat sebelum konfirmasi menerima kurang dari 50% saham dengan hak suara dari entitas yang akan muncul.

Perusahaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Akuntansi Permulaan Baru

Perusahaan –perusahaan yang tidak memenuhi dua kondisi untuk akuntansi permulaan baru harus menentukan apakah asetnya mengalami penurunan nilai. Selain itu, mereka harus melaporkan kewajiban selumlah nilai sekarang jumlah yang akan dibayarkan, dengan keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali kewajiban dicatat sebagai pos luar biasa atau biasa.

Rencana reorganisasi umumnya terdiri dari pembahasan penuh mengenai tindakan-tindakan utama yang akan ditempuh selama proses reorganisasi. Kebanyakan rencana ini berisi pembahasan yang terperinci mengenai hal-hal berikut:

1. Penghapusan operasi yang tidak menguntungkan, melalui penjualan atau likuidasi.

2. Restrukturisasi utang dengan kreditur tertentu.

3. Revaluasi aset dan kewajiban.

4. Pengurangan atau penghapusan klaim
pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditur atau pihak lainnya.
Ilustrasi Reorganisasi

Neraca PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X6 disajikan dalam Figur 1. Pada tanggal 2 Januari 20X7, manajemen PT Induk mengajukan petisi pada pengadilan niaga dalam rangka penundaan pembayaran untuk memperoleh penangguhan pembayaran utang dan waktu untuk merehabilitasi perusahaan serta mengembalikannya pada operasi yang menguntungkan.

Berikut adalah garis waktu yang menunjukkan tanggal-tanggal yang relevan untuk contoh ini.
Proses Reorganisasi
2 Jan 20X7 1 Juli 20X7 31 Des 20X7 2 Jan 20X8 1 Apr 20X8

Petisi Rencana Akhir Rencana Reorganisasi
diajukan reorganisasi tahun reorganisasi selesai
diajukan fiscal diajukan
Periode
prapetisi
FIGUR 1
Neraca pada Tanggal Insovabilitas Perusahaan
PT INDUK
Neraca
31 Desember 20X6
Aset

Kas Rp 2.000.000
Efek yang dapat Dipasarkan 8.000.000
Piutang Usaha Rp 20.000.000
Dikurangi : Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2.000.000)
Persediaan 18.000.000
Aset Dibayar di Muka 45.000.000
Jumlah Aset Lancar 1.000.000
Aset Tetap Rp 74.000.000
Biaya Akumulasi Penyusutan Biaya belum Disusutkan
Tanah Rp 10.000.000 Rp -0- Rp 10.000.000
Bangunan 75.000.000 20.000.000 55.000.000
Peralatan 40.000.000 4.000.000 36.000.000
Total Rp 125.000.000 Rp(24.000.000) Rp 101.000.000 101.000.000
Total Aset Rp 175.000.000

Kewajiban

Utang Usaha Rp 26.000.000
Wesel Bayar :
Dijaminkan sebagian Rp 10.000.000
Tidak dijaminkan, bunga 10% 80.000.000 90.000.000
Akrual Bunga 3.000.000
Upah yang Masih Harus Dibayar 14.000.000
Jumlah Kewajiban Lancar Rp 133.000.000
Utang Hipotek 50.000.000
Total Kewajiban Rp 183.000.000
Ekuitas Pemegang Saham
Saham Istimewa Rp 40.000.000
Saham Biasa (nilai nominal Rp 1.000) 10.000.000
Saldo Laba (Defisit) (58.000.000)
Total Ekuitas Pemegang Saham (8.000.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham Rp 175.000.000


FIGUR 2
Rencana Reorganisasi
PT INDUK
Rencana Reorganisasi
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tentang Penundaan Pembayaran
Diajukan pada tanggal 1 Juli 20X7

a. Utang usaha sebesar Rp 26.000.000 diperlakukan sebagai berikut : (1) sebanyak Rp 6.000.000 akan dihapuskan, (2) sebanyak Rp 4.000.000 akan dibayar secara tunai, (3) sebanyak Rp 12.000.000 dari utang yang ada ditukarkan dengan utang subordinasi, dan (4) utang sebesar Rp 4.000.000 akan dipertukarkan dengan 4.000 lembar saham biasa yang dikeluarkan.
b. Wesel bayar yang sebagian dijamin sebesar Rp 10.000.000 akan diperlakukan sebagai berikut : (1) sebanyak Rp 2.000.000 akan dibayar secara tunai, dan (2) sisanya sebesar Rp 8.000.000 akan ditukar menjadi utang prioritas yang dijamin denga peralatan.
c. Wesel bayar yang tidak dijamin sebesar Rp 80.000.000 akan diperlakukan sebagai berikut : (1) sebanyak Rp 12.000.000 akan dihapuskan, (2) sebanyak Rp 14.000.000 akan dibayarkan tunai, (3) sebanyak Rp 49.000.000 akan ditukarkan menjadi utang prioritas yang dijamin dengan agunan terhadap aset tetap, dan (4) sebanyak Rp 5.000.000 akan ditukar dengan 5.000 lembar saham biasa baru yang dikeluarkan.
d. Beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 3.000.000 akan diperlakukan sebagai berikut : (1) sebanyak Rp 2.000.000 akan dihapuskan dan (2) sisanya sebesar Rp 1.000.000 akan dibayar tunai.
e. Beban upah yang masih harus dibayar Rp 14.000.000 akan diperlakukan sebagai berikut : (1) sebanyak Rp 12.000.000 akan dibayar tunai dan (2) sisanya sebesar Rp 2.000.000 akan ditukarkan dengan 2.000 lembar

Figur 3
Neraca untuk Perusahaan dalam Proses Reorganisasi
PT INDUK
(Berada di bawah Penguasaan Debitur)
Neraca
31 Desember 20X7
Aset

Kas Rp 40.000.000
Piutang Pengembalian Pajak Penghasilan 12.000.000
Efek yang Dapat Dipasarkan 8.000.000
Piutang Usaha Rp 6.000.000
Dikurangi : Penyisihan Piutang Tak Tertagih (1.000.000) 5.000.000
Persediaan 37.000.000
Jumlah Aset Lancar Rp 102.000.000
Aset Tetap Rp 104.000.000
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan 26.000.000 78.000.000
Total Aset Rp 180.000.000

Kewajiban
Kewajiban yang Tidak Dikompromikan :
Kewajiban Lancar (Pascapetisi) :
Pinjaman Jangka Pendek Rp 15.000.000
Utang Usaha 10.000.000
Kewajiban Tidak Lancar
Utang Hipotek, Dijamin Penuh 48.000.000
Total Kewajiban yang Tidak Dikompromikan Rp 73.000.000
Kewajiban yang Dikompromikan :
Utang Usaha Rp 28.000.000
Wesel Bayar, sebagian dijaminkan 10.000.000
Wesel Bayar, tidak dijamin 80.000.000
Akrual Bunga 3.000.000
Upah yang Masih Harus Dibayar 14.000.000
Total Kewajiban yang dikompromikan 133.000.000
Total Kewajiban Rp 206.000.000
Ekuitas Pemegang Saham

Saham Istimewa Rp 40.000.000
Saham Biasa (nilai nominal Rp 1.000) 10.000.000
Saldo Laba (Defisit) (76.000.000)
Total Ekuitas Pemegang Saham (26.000.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham Rp 180.000.000
Kewajiban pascapetisi Rp 73.000.000
Kewajiban yang ditangguhkan karena penundaan pembayaran 133.000.000
Jumlah kewajiban pascapetisi dan klaim yang diperbolehkan Rp 206.000.000
Nilai Reorganisasi (195.000.000)
Kelebihan kewajiban dari nilai reorganisasi Rp 11.000.000
FIGUR 4
Neraca untuk Perusahaan Dalam Proses Reorganisasi
PT INDUK
(Berada di Bawah Penguasaan Debitur
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X7
Pendapatan
Penjualan Rp 120.000.000
Biaya dan Beban
:
Beban Harga Pokok Penjualan Rp 110.000.000
Penjualan, Operasi, dan Administrasi 21.000.000
Bunga (bunga kontraktual Rp 6.000.000 3.000.000 134.000.000
Kerugian sebelum Pos Reorganisasi dan Manfaat Pajak Penghasilan Rp 14.000.000
Kerugian Penghapusan Aset Rp (10.000.000)
Imbalan Jasa Profesional (8.000.000)
Bunga yang Dihasilkan dari Akumulasi Kas 2.000.000
Dari Penundaan Pembayaran
Total Pos Reorganisasi (16.000.000)
Kerugian Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan Rp 30.000.000
Manfaat Pajak Penghasilan 12.000.000
Kerugian Neto Rp 18.000.000
Kewajiban pascapetisi Rp 25.000.000
Utang hipotek pascapetisi 48.000.000
Utang senior 57.000.000
Utang subordinasi 12.000.000
Saham biasa (baru) 20.000.000
Total struktur modal pascapetisi Rp 162.000.000
Figur 5
PT INDUK
(Berada di Bawah Penguasaan Debitur)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X7
Kas yang diperoleh dari kegiatan operasi:
Kas yang diterima dari pelanggan 133.000.000
Kas yang dibayar ke supplier dan karyawan (109.000.000)
Bunga dibayar (3.000.000)

Arus kas neto yang diperoleh dari kegiatn operasi sebelum pos reorganisasi 21.000.000
Arus kas operasi yang digunakan oleh kegiatan reorganisasi:
Imbalan jasa professional (8.000.000)
Bunga yang diterima dari akumulasi kas dari penundaan pembayaran 2.000.000
Arus kas neto yang digunakan untuk kegiatan reorganisasi (6.000.000)
Arus kas neto yang diperoleh dari kegiatn operasi dan reorganisasi 15.000.000
Arus kas operasi yang digunakan oleh kegiatan investasi:
Hasil yang diperoleh dari penjualan aset akibat penundaan pembayaran 10.000.000
Arus kas neto yang diperolah dari kegiatan investasi 10.000.000
Arus kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan:
Pinjaman neto berdasarkan rencana pendanaan jangka pendek 15.000.000
Imbalan jasa professional (2.000.000)
Bunga yang dihasilkan dari akumulasi kas dari penundaan pembayaran 13.000.000

Penambahan neto kas 38.000.000
Kas pada 1 januari 20X7 2.000.000
Kas pada 31 desember 20X7 40.000.000
Ayat Jurnal

1 Januari – 1 April 20X3
(1) Kewajiban yang Dikompromikan 133.000.000
Kas 33.000.000
Utang Prioritas 57.000.000
Utang Subordinasi 12.000.000
Saham biasa (baru) 11.000.000
Keuntungan Pembebasan Utang 20.000.000
Mencatat pembebasan utang

1 Januari – 1 April 20X8
(2) Saham Istimewa 40.000.000
Saham Biasa 10.000.000
Saham Biasa (baru) 9.000.000
Tambahan Modal disetor 41.000.000
Mencatat pertukaran saham lama dengan saham baru

1 April 20X8
(3) Efek yang Dapat Dipasarkan 2.000.000
Aset Tetap 7.000.000
Kelebihan Nilai Reorganisasi atas Jumlah yang 10.000.000
Dialokasikan terhadap Aset yang Dapat Diidentifikasi
Keuntungan Pembebasan Utang 20.000.000
Tambahan Modal Disetor 41.000.000
Persediaan 4.000.000
Saldo Laba - Defisit 76.000.000
Mencatat akuntansi permulaan baru dan menghapuskan defisit
Nilai Buku Nilai Wajar Selisih
Kas 7.000.000 7.000.000 0
Piutang dana pajak penghasilan 12.000.000 12.000.000 0
Efek yang dapat dipasarkan 8.000.000 10.000.000 2.000.000
Piutang usaha (neto) 5.000.000 5.000.000 0
Persediaan 37.000.000 33.000.000 (4.000.000)
Aset tetap 78.000.000 85.000.000 7.000.000
Kelebihan nilai reorganisasi atas jumlah yang
dialokasikan terhadap aset yang dapat diidentifikasi 0 10.000.000 10.000.000
Total 147.000.000 162.000.000 15.000.000
ndang
ndang
Kepailitan &
Likuidasi
Pengadilan menunjuk akuntan, pengacara atau manajer usaha yang berpengalaman sebagai trustee untuk melakukan likuidasi yang diselesaikan dalam waktu 6 -12 bulan, trustee harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pengadialan niaga. Seluruh proses likuiditas diatur dalam UU Kepailitan, yang menjelaskan prosedur khusus yang harus diikuti dan laporan yang harus dibuat.
elompok
reditur
UU Kepailitan menentukan 3 kelompok kreditur, yaitu:

Kreditur yang Dijamin
Memiliki keterkaitan atau kepentingan pengamanan, terhadap asset khusus yang sering kali disebut sebagai “jaminan atau agunan” (collateral). Seseorang kreditur yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu asset khusus memiliki prioritas paling tinggi terhadap aset tersebut.
Kreditur dengan Prioritas
Merupakan kredit yang tidak terjamin, yaitu mereka yang tidak memiliki klaim jaminan terhadap asset tertentu, yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada kreditur yang tidak dijamin lainnya. Kreditur dengan prioritas dibayar lebih dahulu dari uang yang tersisa bagi kreditur yang tidak dijamin.
Dalam bisnis kewajiban berikut dianggap sebagai prioritas:

1. Biaya pengurusan kepailitan, termasuk biaya akuntansi dan legal untuk para ahli yang ditunjuk oleh pengadilan niaga.

2. Kewajiban yang timbul karena aktivitas bisnis normal selama proses kepailitan.

3. Upah, gaji, komisi, termasuk tunjangan dan uang kesehatan yang diperoleh karyawan dalam waktu 180 hari semenjak tanggal petisi diajukan akan tetap dibatasi sebesar Rp 10.000.000 tiap orang.

4. Kontribusi pada program manfaat karyawan untuk 180 hari terakhir yang tersisa setelah penghapusan kompensasi dalam poin 3, namun dibatasi dengan batasan tersisa sebesar Rp 10.000.000 tiap orang.

5. Deposit atau simpanan dari pelanggan yang telah melakukan pembayaran sebagian untuk pembelian atau sewa guna usaha barang atau jasa yang tidak terkirim. Prioritas diberikan pertama-tama sebesar Rp 1.800.000 per orang, sisa deposit yang masih ada ditambahkan pada klaim yang tidak dijamin.

6. Klaim pajak unit pemerintah yang tidak dijamin, seperti pajak penghasilan, pajak bangunan, pajak pungutan, dan pajak lainnya.
Kreditur Umum yang Tidak Dijamin
Kreditur umum yang tidak dijamin adalah kreditur-kreditur yang hanya dibayar setelah kreditur yang dijamin dan kreditur dengan prioritas mendapatkan bayarannya. Dalam hal ini kreditur umum yang tidak dijamin biasanya memperoleh jumlah yang lebih kecil dari nilai penuh klaim yang diajukan. Pembayaran kepada kreditur yang tidak dijamin sering disebut dividen.
Statement of Affairs

Accounting Statement of Affairs merupakan laporan keuangan dasar yang dimulai pada awal proses likuidasi untuk menyajikan perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset, urutan klaim kreditur dan perkiraan jumlah kreditur tidak dijamin yang akan menerima sebagai hasil likuidasi.
Misalkan, alih-alih melakukan reorganisasi, PT Induk memutuskan pada tanggal 31 Desember 20X6 untuk menggunakan UU Kepailitan. Contoh berikut ini dimulai dengan Statement of affairs bagi PT Induk tertanggal 31 Desember 20X6, yang disajikan sebagai berikut:

PT Induk
Statement of affairs
31 Desember 20X6
Nilai Buku Estimasi Nilai Kini Estimasi Jumlah yang Estimasi Keuntungan
Tersedia untuk Klaim yang atau (Kerugian) dari
Tidak Dijamin Realisasi
Aset
(1) Aset yang Dijaminkan pada Kreditur yang Dijamin Penuh
Rp 10.000.000 Tanah Rp 15.000.000 Rp 5.000.000
55.000.000 Bangunan (neto) 40.000.000 (15.000.000)
Rp 55.000.000
Dikurangi: Utang Hipotek (50.000.000)
Rp 5.000.000
(2) Aset yang Dijaminkan pada Kreditur yang Dijamin Sebagian
8.000.000 Efek yang dapat dipasarkan Rp 9.000.000 Rp 1.000.000
Dikurangi: Wesel Bayar (10.000.000)
(3) Aset Bebas
2.000.000 Kas Rp 2.000.000 2.000.000
18.000.000 Piutang Usaha (neto) 18.000.000 16.000.000
45.000.000 Persediaan 26.000.000 26.000.000 (19.000.000)
1.000.000 Aset Dibayar di Muka -0- -0- ( 1.000.000)
36.000.000 Peralatan (neto) 12.000.000 12.000.000 (24.000.000)
Estimasi jumlah yang tersedia Rp 63.000.000
Dikurangi: Kreditur dengan Prioritas (18.000.000)
Estimasi jumlah neto yang tersedia untuk kreditur yang tidak dijamin
(Rp 0,41 untuk setiap Rp 1 Terutang: Rp 45.000.000/Rp 110.000.000) Rp 45.000.000
Estimasi kekurangan bagi kreditur yang tidak dijamin 65.000.000
Rp175.000.000 Rp (53.000.000)
Total utang tidak dijamin (dari kewajiban) Rp 110.000.000
Estimasi Jumlah
yang Tidak Dijamin
Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham
Rp 50.000.000 (1) Kreditur yang Dijamin penuh:
Utang Hipotek Rp 50.000.000
10.000.000 (2) Kreditur yang dijamin sebagian:
Wesel Bayar-Dijamin Sebagian 10.000.000
Dikurangi: Efek yang Dapat Dipasarkan (9.000.000) Rp 1.000.000
(3) Kreditur dengan prioritas:
-0- Estimasi beban likuidasi Rp 4.000.000
14.000.000 Upah yang masih harus dibayar 14.000.000
Rp 18.000.000
(4) Sisa kreditur yang tidak dijamin:
26.000.000 Utang Usaha 26.000.000
80.000.000 Wesel Bayar-Tidak Dijamin 80.000.000
3.000.000 Bunga Akrual 3.000.000
(5) Ekuitas Pemegang Saham:
40.000.000 Saham Istimewa
10.000.000 Saham Biasa
(58.000.000) Saldo Laba (Defisit)
Rp175.000.000 Rp110.000.000
ertimbangan
Tambahan
4.1. Akuntansi dan Pelaporan Trustee
Dalam UU kepailitan dan likuidasi, pihak trustee umumnya memiliki tanggung jawab untuk melikuidasi dengan segera perusahaan yang pailit dan membayar kreditur sesuai dengan status legal bagian mereka yang dijamin atau tidak dijamin.
Catatan akuntansi trustee berisi kewajiban trustee yang tercipta karena mengakui kepemilikan debitur atas aset yang telah diterima oleh trustee Akun yang baru ini dikredit sebesar nilai buku aset yang diterima dan umumnya dinamakan sebagai Perusahaan Debitur-Dalam Posisi Pihak Penerima. Ayat jurnal pihak trustee saat menerima aset perusahaan debitur sebagai berikut:

Aset xxx
Perusahaan Debitur-Dalam Posisi Pihak Penerima xxx

Laporan bulanan yang disusun untuk pihak pengadilan niaga disebut laporan realisasi dan likuidasi. Laporan ini memiliki tiga bagian utama yaitu: aset, pos-pos tambahan dan kewajiban.
ASET
Aset yang akan direalisasikan
Aset yang diperoleh
Aset yang direalisasi
Aset yang tidak direalisasi
POS-POS TAMBAHAN
Beban Tambahan
Kredit Tambahan
KEWAJIBAN
Kewajiban terlikuidasi
Kewajiban tidak likuidasi
Kewajiban akan terlikuidasi
Kewajiban yang timbul
1. Laporan ini dimulai dengan akuntansi aset yang diterima dari PT Induk dan aset diperoleh pihak Trustee. Bagian aset yang direalisasi melaporkan penerimaan hasil penjualan aset. Sebagai contoh, efek yang dipasarkan dijual dengan harga Rp 9.000.000, berarti lebih besar Rp 1.000.000 dari nilai bukunya. Penjualan persediaan juga dilaporkan sebesar jumlah penerimaan dana secara keseluruhan. Ini merupakan pendekatan tradisional yang paling banyak digunakan dalam praktik, meskipun terkadang alternative lain yang ditemukan adalah untuk mengakui penjualan aset sebesar nilai bukunya, dengan elemen laba atau keuntungan yang diakui sebagai kredit tambahan. Kedua metode tersebut, yang penerimaan bruto atau penggunaan nilai buku, diperolehkan dalam praktik. Aset yang tidak terealisasi menunjukkan nilai buku akhir dari aset yang tersisa per tanggal 31 Januari 20X7. Kas tidak dimasukkan dalam laporan, karena telah menjadi aset yang direalisasi. Kas dilaporkan dalam laporan yang terpisah oleh pihak trustee.

2. Pos-pos pendukung mencakup beban operasi yang dibayarkan sebesar Rp 13.000.000 beban penerima sebesar Ro 5.000.000 dan keuntungan neto sebesar Rp 4.000.000 sebagai pos penyeimbang (balancing item). Penting untuk diperhatikan bahwa alokasi biaya tidak dimasukkan dalam pos tambahan. Sebagai contoh, pihak trustee mengakui beban depresiasi sebesar Rp 10.000.000, beban piutang tak tertagih sebesar Rp 3.000.000, dan kadaluwarsa aset yang dibayar di muka sebesar Rp 1.000.000. Hal ini tidak akan terlihat secara langsung di dalam laporan, tetapi disajikan secara tidak langsung. Sebagai contoh, di bawah aset yang akan direalisasikan, aset yang dapat didepresiasikan dilaporkan sebesar Rp 101.000.000, sedangkan di bawah aset yang tidak direalisasikan, aset yang dapat disusutkan neto disajikan sebesar Rp 91.000.000. Perbedaan sebesar Rp 10.000.000 merupakan beban penyusutan untuk periode berjalan. Beban piutang tak tertagih dan beban dibayar di muka diperlakukan dengan cara yang serupa.

3. Bagian terakhir laporan ini melaporkan kewajiban. Pihak trustee bertanggung jawab untuk melikuidasi utang yang ada sebelumnya sebesar Rp 183.000.000 dan telah menimbulkan utang tambahan sebesar Rp 20.000.000 selama bulan berjalan. Total utang sebesar Rp 34.000.000 telah dilikuidasi, sehingga masih terdapat kewajiban sebesar Rp 169.000.000 yang harus dilikuidasi.

4. Saldo laporan adalah sebesar Rp 503.000.000, yang mengindikasikan seluruh pos yang dilaporkan.
DISKUSI
Full transcript