Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Single Rate PPN

from the Prezi team
by

Resti Fauziah

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Single Rate PPN

TARIF UMUM & TARIF EFEKTIF PERUBAHAN TARIF THANKS ! Dampak Penggunaan Single Rate tarif PPN adalah flat rate 10% untuk semua pembeli baik yang mampu maupun tidak mampu. Selama pembeli tersebut membeli sebuah BKP atau memanfaatkan JKP, maka dia akan dikenakan PPN sebesar 10%. Tidak peduli apakah pembeli menggunakan uang hasil dari hutang atau mungkin penghasilannya tidak mencukupi. Kondisi subjek pajak bukanlah hal yang relevan dalam mengenakan PPN. Tidak ada batas minimum pengenaan pajak seperti dalam Pajak penghasilan yang ditunjukkan dengan adanya PTKP, tidak adanya tarif progresif yang mengenakan Pajak semakin tinggi pada subjek yang memiliki penghasilan semakin tinggi. Semuanya dikenakan sama, 10%. dan pengecualian objek PPN hanya dilihat dari objek yang diserahkan, bukan dari subjeknya seperti yang terkandung dalam pasal 4A ayat 2 dan 3 UU PPN 1984. FOR YOUR ATTENTION TARIF PPN 0% KELOMPOK 4 : 1. Andyka S (04)
2. Edwin H G (11)
3. Husnul Y (18)
4. Resti F (25)
kelas 3t pajak 5. Sonia P D (32) KARAKTERISTIK PPN
" TARIF TUNGGAL " UU PPN 1984 pasal 7 ayat 1 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini akan menimbulkan regresivitas pengenaan PPN yang mana kurang memberikan rasa adil bagi rakyat yang dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda – beda DAMPAK NEGATIF DAMPAK POSITIF Dilihat dari sisi positif, tarif ini akan
membuat mudah dan lebih sederhana dalam pemungutan dan pengawasan PPN. SOLUSI UU PPN Indonesia mengenakan PPnBM sebagai pajak tambahan di samping PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Dalam kenyataannya, penggunaan tarif 10% itu tidak mempertimbangkan tarif 0% bagi kegiatan ekspor barang kena pajak dan pengecualian terhadap beberapa objek yang dipandang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari termasuk kebutuhan akan perawatan kesehatan. dalam harga ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri sehingga dapat dijamin bahwa netralitas PPN terhadap perdagangan International benar-benar dapat direalisasi.
Seorang eksportir yang telah membayar PPN pada saat beli barang yang akan diekspor maka PPN tersebut akan dikembalikan pada saat ekspor baik melalui restitusi maupun melalui kompensasi. Tarif umum maksudnya tarif PPN 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) semua (100%) harga jual. Sedangkan tarif efektif adalah tarif PPN 10% dengan DPP tidak atau kurang dari 100% harga jual. Contohnya : tarif PPN rokok adalah 8,4%. Tarif ini sebenarnya 10% kali 84%. Tetapi 8,4% itu bukan dari harga jual sesungguhnya yang terjadi. Dasar pengenaan pajak rokok adalah harga jual eceran (HJE). Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KESIMPULAN
Full transcript