Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pengadilan HAM dan Upaya Penegakan HAM beserta Contoh Kasus

No description
by

Salsabela Liani

on 7 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengadilan HAM dan Upaya Penegakan HAM beserta Contoh Kasus

Anggota Kelompok IV
1. Alif Muhammad (2)
2. Ardhia Alisya Pratista (6)
3. Kharrizma Kanya Sani (17)
4. Kiranastari Asoka Sumantri (18)
5. Salsabela Liani (30)
6. Siti Rahma Syafira H. (32)


Pengadilan Hak Asasi Manusia
Contoh Pelanggaran HAM Berat
How?
Tidak ditentukan oleh UU No. 26 tahun 2000
Jaksa agung menangkap untuk menyelidik .
Penangkapan harus oleh penyidik dengan memperhatikan surat tugas dan memberinya kepada tersangka.
Isi surat : Identitas tersangka, alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan, uraian singkat perkara pelanggaran dituduhkan.
Tembusan diberikan kepada keluarga setelah penangkapan.
Jika tanpa surat perintah, segera menyerahkan tersaangka berdasarkan barang bukti ke penyidik.
Upaya Penegakan HAM
Catatan
Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM.
Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.
Pemeriksaan Perkara HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang ( 3 dari hakim ad hoc, 2 dari pengadilan HAM)'
Terdapat KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) sebagai mediator antara pelaku dengan korban
a. Kejahatan Genosida
Untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, diketahui bahwa serangan ditunjukkan secara langsung.
Contoh : Pembunuhan, pengusiran, penyiksanaan, pemerkosaan, atau kejahatan apartheid (penindasan terhadap kelompok ras u/ mempertahankan peraturan pemerintah yang sedang berkuasa.
1. Membantu dengan menjadi saksi di proses penegakan HAM
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran
5. Membantu untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM jalan buntu
Tugas dan Wewenang Pengadilan HAM
Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat
Jika pelanggaran HAM ringan dilakukan oleh Peradilan Umum
Tidak berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan seseorang <18 tahun pada saat kejadian
Menyangkut perkara pidana
Termasuk kompensasi, retritusi, dan rehabilitas
Pelaksanaan tidak bisa dipisahkan dengan tempat kejadian (cocus delicti)
Masa Penahanan
1. Penahanan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, paling lama 90 hari, jika belum selesai, diperpanjang hingga 90 hari lamanya ,jika belum lagi, diperpanjang 60 hari.
2. Penahanan penuntutan 30 hari, diperpanjang 20 hari bisa belum
3. Penahanan pemeriksaan 90 hari, diperpanjang 30 hari jika belum
4. Penahanan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi 60 hari, diperpanjang 30 hari jika belum
5. Penahanan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 60 hari, diperpanjang 30 hari jika belum
Pengadilan HAM dan Upaya Penegakan HAM beserta Contoh Kasus
Pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum ybs.
UU RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Memberikan perlindungan
Syarat-Syarat Menjadi Penyidik Ad Hoc
1. WNI umur 40-65 tahun
2. Sarjana Hukum atau lain yang memiliki keahlian di bidang hukum
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela.
5. Setiap kepada Pancasila dan UUD 1945
6. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

Diusulkan oleh DPR berdasarkan dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 tahun 2000
Kenapa HAM harus ditegakkan?
Karena HAM telah dimiliki seseorang sejak di dalam kandungan dan tertuang dalam deklarasi Amerika Serikat , UUD 1945 Nomor 27, 28, 29, dan 31, serta UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
Contoh Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya
1. Kasus Penganiayaan Kepala Sekolah SMP 1 Raha La Diallah dan Satpam Teguh

Berawal dari perasaan guru yang merasa dibohongi muridnya, lalu sang guru menendang kaki siswa. Orang tuanya tidak terima, dia menganiayai Kepal sekolah dan Satpam Teguh. Dia mengancam akan membom sekolah. Para guru akhirnya melakukan mogok kerja

Mereka mendatangi Kantor Komnas HAM dan Komnas HAM berjanji akan menindaklajuti sebagai kasus HAM
ISI UUD 1945
Pasal 27 ayat 1 : Kesamaan kedudukan dan kewajiban warna negara di hukum dan muka pemerintahan
Pasal 27 ayat 2 : Hak setiap warna negara atas pekerjaan dan hidup yang layak
Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29 ayat 2 : Kebebasan untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara
Pasal 31 ayat 1 : Hak atas pengajaran
Asas-Asas Pengadilan HAM
Dalam UU No. 26 tahun 2000
1. Hanya mengadili pelanggaran HAM yang berat (pasal 4)
2. Kejahatan Universal (pasal 5)
Sanksi Bagi Pelanggaran HAM Berat
-Pidana mati
-Pidana seumur hidup
- Pidana penjara paling lama 25 tahun, paling sedikit 10 tahun
Perlindungan terhadap Korban dan Sanksi
-Mendapat perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
-Dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan Mahkamah Agung) dan keamanan secara cuma-cuma.
Lembaga Penegakan HAM
1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. LSM Pro Demokrasi dan HAM

KEJAHATAN GENOSIDA
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
Mengapa harus Ada Pengadilan HAM?
HAM adalah hak dasar yang secara
kodrat melekat pada manusia. HAM harus dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun.

TUJUAN
TUJUAN IDIIL
-Untuk memeliharan perdamaian dunia
-Menjamin pelaksanaan HAM
-Memberikan perlindungan, kepastian dan perasaan perorangan maupun masyarakat

TUJUAN PRAKTIS
-Menyelesaikan pelanggaran HAM yng berat karena bisa berdampak luas pada tingkat nasional atau internasional


Asas-Asas Pengadilan HAM
-Hanya mengadili pelanggaran HAM yang berat
(Pasal 4 UU 26 tahun 2000)
-Kejahatan Universal (Pasal 5 UU 26 Tahun 2000)

bisa mengadili dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia

Lingkup Kewenangan
Pengadilan HAM
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk Kompensasi, Retritusi & Rehabilitasi
Menyangkut perkara pidana
Pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dengan tempat kejadian (Cocus Delicti)
Dilaksanakan di pengadilan negeri yang wilayahnya hukum mencakup tempat peristiwa pidana
ALASAN SEJARAH DIBENTUKNYA
PENGADILAN HAM
Karena adanya dugaan proses pelanggaran HAM berat
Lokasi :
Jakarta Pusat-Surabaya-Medan- Makassar

PROSEDUR
JIKA ADA KASUS
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Pidana
2. PENYELIDIKAN

Dilakukan oleh Jaksa Agung
Jaksa Agung tidak menerima laporan atau pengaduan
Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat
Diambil dulu sumpah dan janjinya menurut agama masing-masing

3. Penangkapan oleh PENYIDIK
4. Penahanan oleh PENGADILAN HAM
5. Penuntutan oleh JAKSA AGUNG mengangkat penuntut umum ad hoc terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat
6. Pidana di PENGADILAN NEGERI

Adalah Setiap sikap dan perilaku yang positif untuk mendukung upaya-upaya menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui :
Jalur Hukum (Pengadilan HAM)
Jalur Politik (KKR, Rehabilitasi, Restitusi, Kompensasi)

a. Jalur Hukum
Pelaku mengungkapkan pengakuan atas
kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM ke keluarga korban atau korban diadakan perdamaian

b. Jalur Politik
KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)

Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan lembaga lain yang relevan.
Dengan sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebar informasi tentang HAM.
UPAYA PEMERINTAH
Membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM
Meratifikasi dan mengadopsi instrument-instrument HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum positif nasional

Penegakan HAM
Full transcript