Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TAHAP PENAPISAN

No description
by

Multina Yusuf

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TAHAP PENAPISAN

TUGAS AMDAL
Universitas Pejuang RI
TAHAP PENAPISAN
Oleh : Kelompok 2
PENGERTIAN
Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan perencanaan biaya dan waktu.

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
METODE PENAPISAN BERTAHAP
KRITERIA DALAM PENAPISAN
Karakteristik proyek (jenis, volume, dan penyiapan bahan baku dan lokasi)
Besarnya biaya proyek (luas lahan, teknologi, produk, limbah)
Kerentanan lokasi proyek
METODE PENAPISAN SATU LANGKAH
Tools Penapisan dan Penentuan Kewenangan
KASUS 1 :
Seorang pemrakarsa berencanaan akan melakukan :
usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 4000 hektar.
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagianb besar berada di dalam kawasan hutan produksi dan sebagian berada di dalam kawasan budidaya perkebunan.
Areal lahan yang berada di dalam budidaya perkebunan tersebut merupakan kawasan gambut.

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan dan apa alasannya
Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pemrakarsa, konsultan penyusun dokumen Amdal atau pihak instansi lingkungan hidup harus menguasai PUU PPLH dan PSDA terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
Kata Kunci:
Perkebunan  Cari PUU terkait perkebunan i.e. UU 18/2004
Kawasan Hutan Produksi  Cari PUU terkait dengan Penggunaan Kawasan Hutan;
Kawasan Gambut  Cari PUU terkait dengan kawasan gambut
PEMBAHASAN
Untuk kasus pertama, PUU PSDA yang digunakan adalah:
PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan,
PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan,
Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kawasan Produksi yang dapat dikonversi dan
Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang PIBIB.

Berdasarkan PUU tersebut rencana kegiatan perkebunan:
tidak dapat dilakukan jika status kawasan hutan produksi tersebut berupa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
Rencana kegiatan perkebunan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Rencana kegiatan perkebunan di dalam kawasan gambut, jika kawasan gambut tersebut termasuk dalam PIPIB sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2013, maka rencana kegiatan perkebunan tersebut tidak dapat dilakukan.

Pemanfaatan sistem informasi geografis yang didukung dengan data layer yang memadai juga sangat penting untuk menentukan apakah suatu rencana uaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan;
Full transcript