Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Harmful Int. Tax Practices

No description
by

Salma Bastaman

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Harmful Int. Tax Practices

Negara yang memberikan perlindungan pajak
Controlled Foreign Corporation
CFC
Tax Haven
Pencegahan
Kriteria:
Agistya, Andini, Farahgita, Riskha, Theo
Kelompok 10
Harmful Tax Practices adalah.....
Skema Penghindaran Pajak
HARMFUL INT. TAX PRACTICES
raktik kegiatan perpajakan
yang dianggap ilegal karena menggunakan celah peraturan perpajakan yang hanya menguntungkan perusahaan yang berkaitan saja, digunakan tidak untuk mengurangi besarnya beban pajak, melainkan untuk menghindari pajak agar tidak membayar pajak, selain itu juga menggunakan peraturan perpajakan yang seharusnya tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang berkaitan.
P
Controlled Foreign Corporation (CFC)
Tax Haven
Treaty Shopping
SE-04/PJ.7/1993
a. Negara yang tidak memungut pajak, atau
b. Memungut pajak lebih rendah dari Indonesia
OECD
Tidak memungut pajak atau memungut pajak dalam nominal tertentu saja
Tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme exchange of information
Tidak adanya tranparansi dalam administrasi pajak
Adanya kebijakan ring fencing
Peraturan Pajak Indonesia thd. Tax Haven
Offensive Tax Planning
membuat suatu transaksi semu yang pada dasarnya tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat suatu entitas usaha di Negara yang dikategorikan sebagai tax haven country
transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation (CFC)
UU PPh No 28 tahun 2008, pasal 18 ayat (3c)
anti avoidance rules
KMK 650/KMK.04/1994
daftar tax haven
SE-04/PJ.7/1993
transfer pricing
SE-51/PJ/2009
Pelaksaan Permintaan Informasi ke Luar Negeri
PER 61/PJ/2009
Tata Cara Penerapan P3B
PER 62/PJ/2009
Pencegahan Penyalahgunaan P3B
Treaty
suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut
Shopping
Abusive
Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010
Pencegahan Treaty Shopping di Indonesia
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) DALAM PENCEGAHAN TREATYSHOPPING
Sehubungan dengan masalah subjek pajak yang berhak mendapatkan fasilitas yang ada dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya negara sumber penghasilan meminta Certificate of Residence (Surat Keterangan Domisili/SKD) sebagai bukti bahwa subjek pajak tersebut memang benar subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda.
BENEFICIAL OWNER DAN TREATY SHOPPING
Khusus untuk penghasilan atas dividen, bungan, dan royalti, perjanjian penghindaran pajak berganda menambahkan satu persyaratan lagi selain sebagai resident untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif yang disediakan, yaitu beneficial owner
LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING
Maksud diadakan ketentuan limitation of benefits tersebut adalah dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan P3B oleh subjek pajak yang tidak berwenang dan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi subjek pajak
Anti Avoidance Rule
KMK No. 650/KMK.04/1994
Tax Haven Country
Penyalahgunaan Tax Haven
Cayman Island
KYD $1 sama dengan US $1,20
45 dari 50 bank besar di dunia beroperasi di Cayman Island
+
-
hanya 8 bank yang mempunyai kehadiaran fisik secara penuh
Cayman Island menduduki ranking kedua dari 6 pusat financial terbesar di dunia
Tidak ada kontrol nilai tukar mata uang (devisa bebas)
Nila tukar di Cayman Island bahkan lebih kuat dari Amerika Serikat
Transaksi dapat dilakukan dalam semua nilai tukar
Disana tidak ada masalah rahasia dan tidak ada konflik vertical maupun horizontal
Hubungan dengan kota-kota penting di dunia sangat lancar
Tax Haven
Country
Negara bebas pajak
Negara dengan sistem pajak territorial
Negara dengan sistem pajak yang rendah
Negara yang hanya membebaskan pajak tertentu
Negara yang membebaskan pajak untuk perusahaan tertentu saja
Memanfaatkan adanya tax haven country dan negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal. Adanya tax haven country dimanfaatkan untuk menunda pengenaan pajak
Mekanisme
Holding Company didirikan di tax haven country
Anak Perusahaan didirikan di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari negara asal pemilik/pemegang saham
dividen yang dibagikan oleh Anak Perusahaan di tahan di level Holding Company
sehingga tidak langsung dikenakan pajak di negara asal/domisili pemegang saham yang memiliki tarif pajak yang tinggi
Negara berwewenang menentukan kapan/saat perolehan penghasilan yang berasal dari “Controlled Foreign Coorporations”
Pasal 18 ayat (2) UU PPH
Menteri Keuangan berwewenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek
PMK No. 256/PMK.03/2008
• pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan
• pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyempaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyempaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.
Praktek Penghindaran Pajak Melalui CFC
Keberadaan CFC ada yang didirikan tidak untuk tujuan bisnis melainkan dalam rangka penghindaran pajak
“artificial share ownership structure”
Avoidance dilakukan dengan mendirikan base company yaitu suatu dasar untuk menampung suatu penghasilan yang mestinya dikenakan pajak tetapi mereka ditangguhkan pemajakannya. Perusahaan perusahaan ini menampung penghasilan pasif
self assessment
Bisa jadi WPDN tidak melaporkan penghasilan yang diperolehnya dari badan di luar negeri. Rekayasa penghindaran biasanya dilakukan atas passive income (bunga, dividen, dan royalti) karena penghasilan tersebut paling mudah dialihkan atau diakumulasi pada CFC di tax haven.
CFC Rules
“suatu instrumen untuk menjaga erosi yang tidak dapat dibenarkan dari dasar pajak domestik dengan mengekspor investasi ke negara bukan residen.”
CFC Rules di Indonesia
Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 2
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 pasal 2
dari jumlah saham yang di setor pada badan usaha di luar negeri
50%
Sehubungan dengan ketentuan limitation of benefits, perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia saat ini mempunyai pasal limitation of benefits hanya dengan USA
General
Specific
Meskipun ketentuan khusus anti penghindaran pajak (SAAR) sudah diatur dalam ketentuan pajak domestik di suatu negara tetapi tidak cukup efektif untuk menangkal praktik treaty shopping. Dalam pembuatan UU Pajak sangat sulit untuk memprediksi skema-skema khusus penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh subjek pajak di kemudian hari
Ketentuan GAAR dapat dikembangkan melalui Undang-Undang pajak penghasilan atau dikembangkan oleh pengadilan pajak melalui putusan-putusannya. Salah satu doktrin yang dikembangkan oleh pengadilan di banyak negara dalam menyangkal praktik treaty shopping, melalui pendirian conduit company/paperbox company, yaitu dengan cara membuat aturan tentang step transaction doctrine. Ketentuan tentang step transaction doctrine tersebut telah dikembangkan di Pengadilan Pajak AS (US Tax Court).
alat ukur step transaction doctrine
1. Binding Commitment Test
2. The End Result Test
3. The Mutual Interdependence Test
Walaupun suatu negara telah mempunyai SAAR untuk menangkal praktik treaty shopping, tetapi ketentuan tersebut masih belum cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan GAAR, yang dapat dikembangkan melalui undang-undang pajak penghasilan atau melalui putusan pengadilan pajak, sebagai pelengkap
SAAR dan GAAR dalam Treaty Shopping
Misalnya PT. WK akan diberikan pinjaman dari suatu kreditor di Mauritius. Karen tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Mauritius, pembayaran bunga dari PT. WK ke Mauritius akan dikenakan pajak secara penuh. Untuk menghindari hal ini, maka si kreditor bisa mendirikan perusahaan di Singapura. Pinjaman lalu diberikan ke perusahaan di Singapura yang kemudian meneruskannya ke PT. WK.
Jadi secara ilegal, yang terjadi adalah pinjam-meminjam uang antara Indonesia dengan Singapura, padahal secara nyata uang mengalir dari Mauritius. Pajaknya pun lebih rendah karena memanfaatkan P3B antara ketiga negara ini. Peraturan anti treaty shopping pada dasarnya membuat manfaat P3B tidak bisa dinikmati karena perusahaan Singapura bukanlah pihak yang seharusnya menikmati pembayaran bunga (disebut beneficial owner).
Base Erosion and Profit Shifting
Dengan skema tax planning tertentu, penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak di suatu negara dapat dipindahkan (profit shifting) ke negara tax haven. Perpindahan penghasilan tersebut tentu saja mengakibatkan tergerusnya dasar pemajakan suatu negara (base erosion) tempat Wajib Pajak berdomisili.
Illicit Financial Flows
Dengan memanfaatkan fasilitas kerahasiaan tax haven, ditambah dengan skema tax planning tertentu ( Misalnya saja, invoice dari eksportir dikirim ke sebuah kantor di tax haven. Kemudian, invoice tersebut dimodifikasi dengan harga yang jauh lebih rendah sebelum dikirim ke importir), dana ilegal tersebut dapat mengalir dengan aman tanpa terdeteksi oleh otoritas yang berwenang
Full transcript