Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

Kristiningsih Widaryanto

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum
Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,
Ayat (2) “Negara Indonesia adalah negara hukum”,
Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat
BAB 2
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku

CITA-CITA NASIONAL
TUJUAN NASIONAL
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan
rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.
UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA
1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif.

2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air.

4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara.

5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat.

6. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut.
1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
3. Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
4. Lahirnya tata hukum Indonesia.

Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan yang
erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan suatu kesatuan yang utuh karena apa yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan
1. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing.
2. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa.
3. Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerja sama antarwarga masyarakat.
4. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta kesiapan dalam rangka bela negara.
5. Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang “ipoleksosbudhankam”.
1. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok Pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran keempat: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
alat-alat kelengkapan negara yang terdiri atas
MPR, DPR dan DPD, Presiden, MA dan MK, serta BPK
MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
DPR dan DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang
Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan
BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan.
1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “equality before the law” bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.

4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggraan kedaulatan rakyat.

5. Penyelenggaran pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.

6. Penyelenggaran proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.

7. Penyelenggaran Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).
Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu “...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...
Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan faham Komunisnya dan Barat dengan faham Liberalnya).
Aktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.
Perwujudan politik Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh berikut ini.
1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955, yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.
2. Keaktifan Indonesia sebagai salah
satu negara pendiri Gerakan Non-
Blok Tahun 1961 yang berusaha
membantu dunia internasional
untuk meredakan ketegangan
perang dingin antara Blok Barat
dan Blok Timur.
3. Indonesia aktif dalam merintis dan
mengembangkan organisasi di
kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Ikut aktif membantu penyelesaian
konflik di Kamboja, perang saudara
di Bosnia, pertikaian dan konflik
antara pemerintah Filipina dan
Bangsa Moro
BAB 2
POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL BANGSAKAU
Full transcript