Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pajak atas Rumah Sakit

No description
by

Naca Aldila Felianda

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pajak atas Rumah Sakit

Thank You!
Aspek Perpajakan Rumah Sakit
Kewajiban PPh Pasal 25/29
Pajak Penghasilan bagi Rumah Sakit
Penghitungan PKP pada Rumah Sakit
Pajak Penghasilan Dokter
Pembayaran/pelunasan PPh dokter
OBJEK PPN DALAM RUMAH SAKIT
penyerahan obat-obatan
Aspek Perpajakan Rumah Sakit
Kelompok 4
Naca Aldila F
Farahgita Langensari
Diah Fitri M
Betha Nugrah D

Pajak atas Rumah Sakit
Kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan
Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
PPh Pasal 21
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 26
PPh Pasal 23
Jenis Pendapatan Rumah Sakit
Penghasilan dari Operasional Pelayanan Pasien
Penghasilan dari Operasional Lainnya
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Farmasi
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Penunjang Medik
Instalasi Gawat Darurat
Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha
Pemakaian ruangan
Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lainnya
Diketahui RS Y memiliki penghasilan Rp2.606.800.000. Penghasilan yang diperoleh:
- Penghasilan usaha pendidikan Rp 2.441.800.000
- Hibah Rp 120.000.000
- Bantuan/sumbangan Rp 30.000.000
- Penghasilan bunga deposito Rp 15.000.000
Biaya-biaya yang dikeluarkan RS Y secara keseluruhan untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.019.000.000
Biaya tersebut terdiri dari:
- Biaya-biaya (3M) = Rp 1.989.000.000,00
- Biaya bunga= Rp 30.000.000
Besarnya PPh terutang yang harus dibayar RS:
Total Penghasilan Usaha Rp 2.441.800.000
Penghasilan Bukan Objek Pajak
Hibah Rp 120.000.000
Bantuan/sumbangan Rp 30.000.000
Total Rp 150.000.000
Penghasilan Final
Bunga Deposito Rp 15.000.000
(Rp 165.000.000)
Rp 2.276.800.000
Pengeluaran Rp 2.019.000.000
Sumbangan (Rp 30.000.000)
Biaya yang dapat dikurangkan (Rp 1.989.000.000)
Selisih Laba Rp 287.800.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 287.800.000
PPh Terutang:
25% x Rp 287.800.000 = Rp 71.950.000
Angsuran per-bulan Rp Rp 5.995.000
Pengurang Penghasilan
biaya-biaya yg berhubungan langsung dengan usaha
penyusutan atau amortisasi
subsidi ygberikan kepada pasien yg tidak mampu
1. Pemotongan/pemungutan oleh pihak pemberi penghasilan
2. Penyetoran sendiri oleh WP
Tarif yang digunakan
1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari DPP Pasal 21
2. Tarif 15% dari jumlah bruto (bersifat Final)
Atas Penghasilan Sebagai Pegawai Tetap
Dokter Andi adalah pegawai tetap di RS Nusa Harapan dengan status TK/0. Gaji dan tunjangan yang diterima bulan Januari 2013 adalah Rp. 16.000.000,-
Gaji+Tunjangan setahun Rp 192.000.000
Pengurang:
Biaya jabatan (5%) (Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp 186.000.000
PTKP (TK/0) (Rp 24.300.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp 161.700.000
PPh Pasal 21 terutang:
Tarif pasal 17 : 5%xRp 50.000.000=Rp 2.500.000
15%xRp 111.700.000=Rp 16.755.000

Total PPh Pasal 21 setahun : Rp. 19.255.000,- atau Rp 1.604.583,- sebulannya
Atas Penghasilan dari Honorarium, Komisi, Uang Saku/Presentasi, dll.
Dokter PNS/TNI/Polri
Yang menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp 10.000.000. Maka PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja adalah:
15%xRp 10.000.000=Rp 1.500.000
Pemotongan PPh Pasal 21 ini bersifat final.
Dokter Swasta
Dokter Budi menerima uang presentasi yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp 10.000.000 dari Departemen Kesehatan. Maka PPh Pasal 21 yang terutang adalah:
5%x(50%xRp 10.000.000)=Rp 250.000
Dokter Budi wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari Departemen Kesehatan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.
Dokter Swasta Ataupun PNS/TNI/Polri
Dokter Dani (swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000. dari RS Merapi. Maka PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan:
5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000. Dokter A wajib diberikan bukti potong PPh Pasal 21.
Atas penghasilan dari hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain.
Dokter Jo (bukan pegawai tetap di PT X) menerima hadiah berupa tiket pesawat dan akomodasinya dari PT X senilai Rp50.000.000. PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi penghasilan:
5% xRp50.000.000 = Rp2.500.000,-
Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek.
Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli di Rumah sakit/Klinik Kesehatan, didapat dari hasil laporan Rugi Laba. Apabila untung maka atas keuntungan tersebut dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.
Laba usaha dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli, didapat dari peredaran atau penerimaan bruto (omzet) selama satu tahun dikalikan norma penghitungan penghasilan neto (misalnya untuk praktek di Malang ditentukan norma penghasilan nettonya 40% (KEP/536/2000). Hasil perkalian (Penghasilan neto) tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi PTKP.
Pembukuan
Pencatatan
Aspek PBB pada Rumah Sakit
Rumah Sakit Swasta IPSM
instalasi farmasi
terutang ppn?
tidak terutang ppn?
a. Apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit bertindak lazimnya apotek yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan dengan cara sebagaimana dilakukan oleh pedagang eceran. Oleh karena itu, atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan terutang PPN 10% dari harga jual obat.
b. PPN yang disetor ke kas negara adalah selisih antara Pajak Keluaran yang telah dipungut sebesar 10% pada saat penyerahan obat-obatan dengan Pajak Masukan pada saat perolehan obat-obatan.
Masalah Pengkreditan Pajak Masukan Pada Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit
- persediaan barang/stok barang menjadi satu (campur) antara stok rawat inap dan rawat jalan sehingga kesulitan dalam pemisahan stock opname.
- penjualan obat banyak bersifat racikan (1/2,1/4 tablet) yang masing-masing sisa dapat dipakai untuk rawat jalan atau rawat inap.
- 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
- Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50% dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terhutang
Rumah Sakit Swasta Pemodal
didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
Penyetoran
paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
terlambat
sanksi administrasi
denda 2% per-bulan
Pelaporan
SPT Masa PPN (form 1107)
paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
terlambat/tidak lapor
denda
Rp 500.000
Full transcript