Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER JEPANG

No description
by

Nully Sugianto

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER JEPANG

SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER JEPANG


Sistem Parlementer di Jepang
Lembaga Yudikatif
Mahkamah Agung sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.
Sistem Parlementer di Jepang
Sistem Parlementer di Jepang
Profil Negara Jepang
Nama Negara : Jepang
Ibu Kota Negara : Tokyo
Bentuk Negara : Kerajaan
Bentuk Pemerintahan : Parlementer
Luas : 377.864 km2
Jumlah Pulau : ± 6.800 pulau
Lagu Kebangsaan : Kimigayo
Mata Uang : Yen (¥)
Bahasa Resmi : Bahasa Jepang
Bendera : Hinomaru

Sistem Parlementer di Jepang
Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip

Tiga Prinsip
Tiga Prinsip itu adalah :
Kedaulatan Rakyat
Hormat terhadap Hak Hak asasi Manusia
Penolakan Perang
Tiga Kemandirian Badan Pemerintah
Tiga Kemandirian Badan Pemerintah :
Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri) yang dimpin oleh Perdana Menteri
Lembaga Legislatif (Legislature), yaitu National Diet(Parlement Nasional). Terdiri dari anggota cabinet.
Lembaga Judisiil/ Yudikatif (judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung). Berfungsi sebagai pengadilan hukum
Kepala Negara dan Pemerintahan
Jabatan kepala negara ditangan Kaisar. Fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam UUD sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri.
Badan Legislatif / Diet
Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri.
Badan Legislatif / Diet
Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.
Lembaga Yudikatif
Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari:
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Distrik
Pengadilan Sumir (menangani masalah ringan seperti pelanggaran lalu lintas)
Kaisar Jepang yang sekarang
Kaisar Akihito
Kaisar ke -125
Dari tahun 1989 - sekarang
Termasuk kedalam periode Jepang Modern
Kaisar Jepang yang pertama
Kaisar Jimmu
Nama lahir : Kamuyamato Iwarebiko
Kaisar pertama Jepang 660 SM - 585 SM
Dari Legenda Jepang, kemungkinan Kaisar Jimmu merupakan keturunan dari Dewi Matahari
Kesimpulan
Suasana kehidupan politik Jepang memunyai ciri khas tertentu, yang berbeda dengan negara-neagra demokrasi lainnya. Hal ini tampak pada sistem politik, sistem pemerintahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan Jepang
Based on Jim Harvey's speech structures
HINOMARU
SMA NEGERI 2 MADIUN
XII IPA 2
Kelompok 2 :
Kurnia Dian Baskoron (03)
Krisna Adi Nugroho (22)
Nully Andaretha Sugianto (32)
Sherly Nandya Putri (08)
Sylvia Rosa Permatasari (19)
Daerah Daerah di Jepang
kekuasaan lembaga –lembaga negara tersebut tidak terpisah, melainkan terdapat hubunan timbal balik yang sangat erat
Full transcript