Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Presentasi PKN-Sistem Pemerintahan

Make Easy
by

Rini Reni

on 3 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentasi PKN-Sistem Pemerintahan

KELOMPOK HIGERS
12 IPA 1 SISTEM
PEMERINTAHAN Pengertian Sistem
Sistem berasal dari bahasa latin (systēma) dan Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy. Pengertian Sistem Pemerintahan Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dari perjalanan sejarah dunia kita dapat mencermati bahwa terdapat beberapa sebab kemunculan suatu negara baru. Seperti terjadinya revolusi, intervensi, dan penaklukan, dapat menjadi sebab-sebab timbulnya suatu negara baru.  Berikut ini contoh proses terbentuknya suatu negara :
1. Cessie (Penyerahan) atau Mandat, bahwa terjadinya negara ketika suatu wilayah diserahkan kepada salah satu negara yang kalah pada Perang Dunia I berdasarkan suatu perjanjian tertentu.
2. Anexatie/Kolonial (Pencaplokan/Penguasaan), bahwa terjadinya suatu negara ketika berada di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti.
3. Separatise (Pemisahan), bahwa terjadinya suatu negara ketika ada suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Pengaruh
Sistem Pemerintahan
Negara Terhadap Negara Lain Ciri-ciri Parlementer:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  Model
Pemerintahan Perbandingan
Sistem Pemerintahan Pengertian: (menurut United Nation Develepment Program) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kepemerintahan yang Baik
(Good Governance) Mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan
Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak
Melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan dan program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan nasional
berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesional sehingga mampu menjadi agent of changes Sikap Selektif terhadap Sistem Pemerintahan Suatu Negara Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

Lama periode: 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara: Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan: Republik
Sistem Pemerintahan: Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi: Konstitusi RIS
Presiden: Ir.Soekarno Sistem Pemerintahan
di Indonesia 1. Monarki
Absolut: dikepalai oleh seorang (raja,ratu,syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
Konstitusional: dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang – undang dasar (konstitusi)
Parlementer: dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

2. Republik
Absolut: bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. (mengabaikan konstitusi).
Konstitusional: presiden memegang kekuasaan kepala Negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
Parlementer: presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara. Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Pemilahan Bentuk Pemerintah Bentuk Pemerintahan Klasik
bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya.
Ajaran Plato(429-347SM)
Aristokrasi,
Timokrasi,
Oligarki,
Demokrasi,
Tirani
Ajaran Aristoteles(384-322SM)
Monarki,
Tirani,
Aristokrasi,
Oligarki,
Politeia,
Demokrasi, Perbandingan Indonesia dengan Kawasan Amerika Perbandingan
Sistem Pemerintahan Perbandingan Indonesia dengan Kawasan Eropa Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Sementara itu, sistem pemerintahan kerajaan Malaysia adalah parlementer.

Badan Eksekutif
Malaysia: terletak pada perdana menteri yang memeng kuasa pengatur dan sebagai penggerak pemerintahan negara.
Indonesia: terletak pada presiden yang mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Badan Legisilatif atau Badan Perundangan
Malaysia: terdapat dua dewan utama dalam badan perundangan, yaitu Dewan Negara dan Dewan rakyat.
Indonesia: badan legislatif berada di tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perbandingan
Sistem Pemerintahan Ada 3 karakteristik dasar good governance :
1.   Diakuinya semangat pluralisme.
2.   Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain.
3.   Tegaknya prinsip demokrasi. Sekian
Semoga bermanfaat Model
Pemerintahan Ciri-ciri presidensial :
Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. Model
Pemerintahan Sistem Pemerintahan Campuran (semipresidensiil)

yaitu sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.
  Pengertian Pemerintah
Dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pengertian pemerintah mencakup  aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Pengertian Sistem Pemerintahan Pengertian Pemerintahan Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sistem Pemerintahan
Diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Faktor Sejarah Pengaruh
Sistem Pemerintahan
Negara Terhadap Negara Lain Dalam pandangan alam pemikiran Hegel, bahwa ideologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga. Sebagai produk kebudayaan, ideologi merupakan satu pilihan yang jelas dalam membawa komitmen untuk mewujudkannya. Salah satu fungsi ideologi adalah sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Faktor Ideologi Fasisme: Tujuan negara dalam sistem pemerintahan fasis adalah “Imperium Dunia”, (mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu tenaga/kekuatan bersama). Contoh negara adalah Italia semasa Benito Mussolini, Jerman semasa Adolf Hitler, dan Jepang semasa Tenno Heika (PD II).
Liberal: Tujuan negara dalam sistem pemerintahan ini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan hidupnya atau sebagai “Penjaga Malam”.  Contoh negara adalah Amerika Serikat dan negara Eropa.
Komunisme: Aliran politik komunisme berdasarkan Historis Materialisme ialah bahwa sejarah manusia semenjak dunia terkembang, merupakan perjuangan kelas melawan kelas. Sejarah yang terakhir adalah perjuangan kelas antara kaum borjuis melawan kelas proletariat (kaum melarat) yang dimenangkan oleh kaum proletariat. Diterapkan oleh Uni Soviet. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode              : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara            : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan   : Parlementer
Konstitusi                    : UUDS 1950
Presiden & Wapres     : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)

Lama periode              : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
Bentuk Negara            : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan   : Presidensial
Konstitusi                    : UUD 1945
Presiden & Wapres     : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Lama periode              : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara            : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan   : Presidensial
Konstitusi                    : UUD 1945
Presiden & Wapres     : Soeharto (22 Februari 1966 – 24 Maret 1973), Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978), Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983), Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988), Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993), Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998), Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei 1998) Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang

Lama periode              : 21 Mei 1998 – sekarang
Bentuk Negara            : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan   : Presidensial
Konstitusi                    : UUD 1945
Presiden & Wapres     : B.J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri(20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001), Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz(23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004), Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009), Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono(20 Oktober 2009 – 2014) MASA KERAJAAN
- Monarki/kerajaan
- Pemerintahan pusat
- Pemimpin Raja
- Maha Patih/perdana menteri
- Hulu Balang/senopati
- Pemerintahan daerah
Pegawai kerajaan (sentana/narapraja)

MASA PENJAJAHAN
- Pemerintahan Pusat
- Gubernur Jenderal dari Ratu Belanda
- Pemerintahan Daerah
 Residen di kota-kota besar
 Kabupaten
 Kawedanan
 Kecamatan
 Desa MASA PROKLAMASI
—  Pemerintahan Pusat
 Presiden dan Wakil (Ir. Soekarno dan Moh. Hatta)
Negara Republik dengan sistem Presidensial
 kekuasaan negara dan pemerintahan dilaksanakan oleh presiden
 Pada prakteknya pada masa ini menerapkan sistem parlementer. (kekuasaan negara; presiden, kekuasaan pemerintahan; perdana menteri
 Tokoh: Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin dan Mohammad Hatta

—  Pemerintahan Daerah
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah
 Pemerintah Daerah terdiri dari tiga tingkatan yaitu provinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil)
  Kepala daerah provinsi diangkat oleh Presiden.
 Kepala Kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri
 Kepala Daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi atau usul dari DPRD pada tingkat masing-masing
Full transcript