The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pembentukan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

No description
by

Afda Nadia

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembentukan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kekuasaan pemerintahan (eksekutif) di Indonesia menurut Undang – Undang Dasar 1945 dijalankan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Kedua jabatan ini berada dibawah naungan Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi mempunyai kedudukan yang setara dengan Lembaga – Lembaga Negara yang lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti halnya jabatan – jabatan lain penulis memandang perlu menjelaskan bukan hanya pada bagaimana pembentukan jabatan presiden dan wakil presiden ini, akan tetapi kami memandang perlu mengetahui bagaimana cara – cara pengisiannya juga. Dalam hal ini tentu terdapat beberapa syarat – syarat khusus untuk dapat dipilih menjadi presiden maupun wakil presiden.
Bagaimana kedudukan Presiden dan Wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara umum?
Dasar hukum untuk dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah :
1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945
3. Undang – Undang No. 3 Tahun 1946 sebagai sumber rujukan dari syarat – syarat untuk dapat dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mengenai warga Negara “orang Indonesia asli”
4. Pasal 45 ayat (5) Undang – Undang Dasar Sementara 1950 dalam hal ini mengenai “Warga Negara Indonesia”
5. Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Dasae 1945
6. Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II.MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Pasal 2 Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II.MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
8. Pasal 8 Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II.MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bagaimana cara pembentukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
Seperti ditentukan oleh pasal 6 ayat (2) UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Suara yang terbanyak dengan demikian kedua lembaga negara diatas dipilih oleh lembaga Negara yang lain yang menurut undang – undang dasar mempunyai keudukan tertinggi. Akan tetapi tidak selalu jabatan seperti presiden dan wakil presdiden ini dipilih oleh satu lembaga Negara. Adapun tata cara atau prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden menurut undang – undang dasar 1945 setelah amandemen IV , yaitu:
1. Presiden dan wakil presiden di pilih dalam satu pasangan
2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden di usulkan oleh partai politik
3. Pasangan presiden dan calon presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia , di lantik menjadi persiden dan wakil presiden
4. Presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat
5. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun
6. Sebelum memangku jabatan pasangan presiden dan wakil presiden di sumpah terlebih dahulu

Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh seseorang, apabila ingin mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden Indonesia?
Syarat untuk dapat dipilih menjadi presiden diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Lalu, apa yang di maksud dengan "Orang Indonesia Asli"?
Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu melihat Undang – Undang No.3/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
Menurut Pasal 1 Undang – Undang di atas warga Negara Indonesia adalah :
1) Orang asli dalam Daerah Negara Indonesia
2) Orang yang tidak termasuk dalam golongan diatas
3) Orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan naturalisasi
4) Orang yang karena kelahiran, perkawinan dan lain sebab menjadi warga Negara Indonesia.
Apabila pasal 6 ayat (1) diatas kita hubungkan dengan Undang – Undang No. 3/ 1946, maka yang dimaksud dengan orang Indonesia.
Apabila pasal 6 ayat (1) diatas kita hubungkan dengan Undang – Undang No. 3/ 1946, maka yang dimaksud dengan orang Indonesia asli adalah orang yang merupakan penduduk asli daerah Negara Indonesia atau sebelum menjadi Negara Indonesia. Walaupun kelihatan jelas, akan tetapi kalau hal itu kita hubungkan dengan sejarah asal bangsa Indonesia akan menjadi persoalan pula. Karena itu penulis berpendapat, sebaiknya perkataan di atas diganti dengan “warga Negara Indonesia” seperti tercantum dalam pasal 45 ayat (5) Undang – Undang Sementara 1950.onesia asli adalah orang yang merupakan penduduk asli daerah Negara Indonesia atau sebelum menjadi Negara Indonesia.

Pembentukan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Kelompok 1
Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat (1)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
WARGA NEGARA INDONESIA
TELAH BERUSIA 40 TAHUN
BUKAN ORANG YANG SEDANG DICABUT HAKNYA UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
SETIA PADA CITA-CITA PROKLAMASI, PANCASILA, DAN UUD
BERSEDIA MENJALANKAN HALUAN NEGARA BERDASARKAN GARIS-GARIS BESAR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MAJLIS DAN PUTUSAN-PUTUSAN MAJLIS
BERWIBAWA
JUJUR
CAKAP
ADIL
DUKUNGAN DARI RAKYAT YANG TERCERMIN DALAM MAJLIS
TIDAK PERNAH TERLIBAT (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG) DALAM SETIAP KEGIATAN YANG MENGKHIANATI NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD45
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DAPAT DIUBAH LAGI KARENA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM SEKURANG-KURANGNYA LIMA TAHUN
TIDAK TERGANGGU JIWA ATAU INGATANNYA
Dasar hukum apa yang mendasari seseorang dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indoenesia?
Bagaimana cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
Mekanisme pemilihan langsung baik di tingkat lokal maupun nasional untuk lembaga eksekutif maupun legislatif , merupakan salah satu komponen penting dari bentuk demokrasi . Dengan menerapkan sistem pemilihan langsung , rakyat di harapkan akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang aktif berpartisipasi dalam menentukan agenda pembangunan negara dan bukan hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri . Dengan pemilihan langsung diharapkan akan mengurangi distorsi – distorsi yang di hadapi pada pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Presiden dan wakil presiden di pilih secara langsung oleh rakyat daam satu paket pasangan melalui pemilihan umum yang di adakan pada setiap 5 tahun sekali pasal 6 A ayat 1 UUD 1945 menyatakan “ Presiden dan wakil presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” di luat jadwal ketatanegaraan resmi seperti di maksud oleh pasal 7 UUD 1945 hanya dapat diadakan secara tidak langsung oelh karena itu apabila terdapat lowongan dalam jabatan presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan ditengah masa jabatan , maka penggantiannya di pilih oleh MPR . Dengan demikian presiden dan wakil presiden dapat di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau di pilih secara langsung oleh MPR .
Bagaimana perbandingannya dengan Negara lain dalam hal pengisian jabatan presiden dan wakil presiden?
Amerika Serikat , Prancis dan Republik Federasi Jerman merupaka negara – negara yang menentukan presiden dan wakil presiden nya oleh lembaga . “Menurut Article 11 Section 1 Konstitusi Amerika Serikat berhubungan dengan amandemen 23 presiden dan wakil presiden di pilih oleh satu dewan pemilih (Electoral College) . Para anggota dewan pwmilih di pilih oleh masing – masing negara bagian dan jumlah anggota dari negara – negara bagian sama banyaknya dengan wakil – wakil mereka dalam senate dan house of representatives.
Seperti hal nya di Amerika serikat , presiden prancis juga dipilih oleh dewan pemilih . Dalam bukunya yang berjudul Outline of Comparative Government . Selain yang di kemukakan dalam buku tersebut bahwa ada negara yang tidak melakukan pemilihan umum melalui dewan pemilih , melainkan langsung oleh rakyat atau para pemilih yang memenuhi syarat tertentu . Hal ini antara lain kita dapat jumpai di Republik Turki .

Full transcript