Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BAB IV HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

No description
by

Jubitha Iskandar

on 21 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BAB IV HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

Pasal 13
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk:
a) Mengutamakan dasar-dasar profesional.
b) Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya.
c) Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya.
d) Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
e) Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu.
Analisa Kasus
Hubungan Majemuk
(1) Hubungan majemuk terjadi apabila:
a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau
b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tersebut.
(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut.

Pelecehan
Jubitha Iskandar 1305004295
Meiliana 00000002899
Sofiani Naida 00000003428

BAB IV - HUBUNGAN ANTAR MANUSIA
Sikap Profesional
Pasal 13 Sikap Profesional
Pasal 14 Pelecehan
Pasal 15 Penghindaran Dampak Buruk
Pasal 16 Hubungan Majemuk
Pasal 17 Konflik Kepentingan
Pasal 18 Eksploitasi
Pasal 19 Hubungan Profesional
Pasal 20 Informed Consent
Pasal 21 Layanan Psikologi Kepada dan/atau Melalui Organisasi
Pasal 22 Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi

Pasal 14
(1) Pelecehan Seksual
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens/parah, atau perilaku yang berulang, bertahan/sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap:
(a) tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan yang dalam hal ini Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut atau
(b) bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut,
(c) sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain.

Pasal 16
Penghindaran Dampak Buruk
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.
Pasal 15
Hubungan Majemuk
Pasal 16
Hubungan Majemuk
(3) Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap Kode etik.
(4) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya, bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait.
Pasal 16
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut.

Konflik Kepentingan
Pasal 17
Pelecehan
Pasal 14
(2) Pelecehan lain
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosialekonomi.
Eksploitasi
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu:
a) Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya.
b) Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung.
c) Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi.

Pasal 18
Hubungan Profesional
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional yaitu hubungan antar profesi yaitu dengan sesama Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi serta hubungan dengan profesi lain.
(1) Hubungan antar profesi
a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi.
b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi seyogyanya saling memberikan umpan balik
konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya.
c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi.
d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan, dan butir a), b), dan c) di atas tidak berhasil dilakukan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi
Pasal 19
Informed Consent
Setiap proses dibidang psikologi yang meliputi penelitian/pendidikan/pelatihan/asesmen/intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent.

Informed Consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses dibidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan/pelatihan/asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan/yang menjadi subyek penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah:
a. Kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan.
b. Perkiraan waktu yang dibutuhkan.
c. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan.
d. Keuntungan dan/atau risiko yang dialami
selama proses tersebut.
e. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut.
f. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut.
Pasal 20
Layanan Psikologi Kepada dan/atau Melalui Organisasi
Psikolog dan/atau Ilumuwan Psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi/perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang:
• Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang
diberikan
• Penerima layanan psikologi
• Individu yang menjalani layanan psikologi
• Hubungan antara Psikolog dan/atau Ilmuwan
Psikologi dengan organisasi dan orang
yang menjalani layanan psikologi
• Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga
• Orang yang memiliki akses informasi

Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung.
Pasal 21
Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas bersama antara Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan.
(1) Pengalihan layanan: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain (rujukan) karena:
a) Ketidakmampuan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, misalnya sakit atau meninggal.
b) Salah satu dari mereka pindah ke kota lain.
c) Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi.
d) Keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi.
Pasal 22
Eksploitasi
(2) Eksploitasi Data Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya dimana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hubungan sebagaimana tercantum pada (1) dan (2) harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi.

Pasal 18
Hubungan Profesional
(2) Hubungan dengan Profesi lain
a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.
Pasal 19
Informed Consent
Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia.

Informed consent yang berkaitan dengan proses pendidikan dan/atau pelatihan terdapat pada pasal 40; yang berkait dengan penelitian psikologi pada pasal 49; yang berkait dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 64; serta yang berkait dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku Kode Etik ini.
Pasal 20
Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi
(2) Penghentian layanan: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila:
a) Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan.
b) Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak.
Pasal 22
Kasus 1
The director of a firm referred an ineffective employee of the firm to Psychologist O for evaluation. The firm director and psychologist agreed before the employee’s first consultation that the psychologist would tell the director whether the evaluation suggested the employee’s job continuation and if remedial training might improve his performance. Employee saw psychologist for several sessions involving interviews and testing, under the impression that all shared information was confidential. Psychologist O never informed employee of the arrangement with the firm. The director fired the employee upon receipt of psychologist’s report. The employee deduced the psychologist’s involvement and filed charges with the Ethics Committee. Psychologist O told the Committee that he thought the employer would advise employee of the purpose and possible implications of the evaluation, thus, he did not feel a need to raise the issue.
Kasus 2
Therapist was attracted to his client of several months and invited her to attend a lecture on eating disorders knowing that client’s sister experienced anorexia nervosa. Client thought it was an appropriate professional invitation, accepted, and then agreed to have dinner after the lecture per therapist’s recommendation. The next session, therapist accepted client’s gift of a book authored by the lecturer from a week earlier. The following week, therapist agreed to a reciprocal dinner at client’s home which culminated in several glasses of wine and a retreat to the bedroom.
ACTIVITY
Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh Psikologi dan kelompok Ilmuwan Psikologi, dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kode Etik Indonesia, pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari nilai moral yang bersifat universal, sehingga penyusunannya juga memperhatikan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, kandungan isi kode etik ini tidak bertentangan dengan Kode Etik Organisasi Psikologi dari beberapa negara.
Kode Etik Psikologi Indonesia
Menurut H. Bonner (1975),
Hubungan antara dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya.

HAM (arti luas) : interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, bisa dilakukan di rumah, di jalan, di dalam kendaraan umum (misal bis, kereta api) dan sebagainya.
HAM (arti sempit) : interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akan tetapi interaksi disini hanyalah dalam situasi kerja dan dalam organisasi kerja (work organization).
Hubungan Antar Manusia
Reference : https://beequinn.wordpress.com/nursing/komunikasi-keperawatan/hubungan-antar-manusia-human-relation/
APA
3.01 Unfair Discrimination
3.02 Sexual Harassment
APA
3.03 Other Harassment
APA
3.04 Avoiding Harm
APA
3.05 Multiple Relationships
APA
3.05 Multiple Relationships
APA
3.06 Conflict of Interest
APA
3.08 Exploitative Relationships
APA
3.08 Exploitative Relationships
APA
3.09 Cooperation With other Professionals
APA
3.09 Cooperation With other Professionals
APA
3.10 Informed Consent
APA
3.10 Informed Consent
APA
3.11 Psychological Services Delivered to or Through Organizations
3.07 Third-Party Requests for Services
APA
3.12 Interruption for Psychological Services
APA
3.12 Interruption for Psychological Services
Reference : http://www.texcpe.com/html/pdf/ncc/ncc_ecs.pdf
Penyelesaian Kasus
Kasus 1
Kasus 2
Pasal 20 - Informed Consent
Psikolog O tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya, dan tidak memberikan informed consent kepada klien (pegawai).
Psikolog O tidak melanggar pasal lain sebab sejak awal direktur perusahaan hanya memberitahu akan memberi training kepada pegawai dan bukan memecat.
Pasal 16 - Hubungan Majemuk
Psikolog seharusnya sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk yang dapat merusak objektivitas, kompetensi, serta efektivitas dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog. Psikolog juga tidak melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut.
Full transcript