Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

No description
by

intannia susanto

on 27 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGGOLONGAN JENIS PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK
BERDASARKAN PIHAK YANG MENAGGUNG
PAJAK LANGSUNG
BERDASARKAN SIFATNYA
PENGGOLONGAN JENIS PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PAJAK SUBJEKTIF
Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya) , setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak .
Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan , jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
PAJAK OBJEKTIF
Pengenaan pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya , baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak .
Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
BERDASARKAN PIHAK YANG MEMUNGUT PAJAK
PAJAK PUSAT
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementrian Keuangan, guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat, dan tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak , penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha,gaji,honorarium,hadiah,dan lain sebagainya .
Pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1983 yang telah melalui perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 .
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.
Pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, serta dikenakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak setelah terbitnya surat pemberitahuan/SPT pajak.
Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja/terjadi suatu peristiwa kena pajak.
Contohnya, Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Cukai.

JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: gas alam, minyak mentah,panas bumi , dan barang tambang lainnya .
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:beras,gabah,jagung,sagu,kedelai,garam,daging, telur , dan lainnya.
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
Perkembangan PPN di Indonesia dimulai dari:
a. Pajak Peeredaran yang diberlakukan tahun 1950.
b. Pajak Penjualan 1951 yang berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 dan dikukuhkan dengan UU No. 35 Tahun 1953.
c. Yang terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1983 yang telahh mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM untuk mengurangi efek regresivitas PPN
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
Barang tersebut dikonsumi oleh masyarakat tertentu
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial
Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat
BEA MATERAI
Pengenaan Bea Materai berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. BPHTP adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.
PAJAK DAERAH
Pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah, dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk-bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda),antara lain :
PAJAK PROVINSI
o Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
o Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
o Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

PAJAK KABUPATEN / KOTA
Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,Pajak Parkir,Retribusi Daerah,Retribusi Jasa Umum,Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri sistem official assessment
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
Wajib pajak bersifat pasif
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Sistem Self Assessment
Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang sendiri. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara (memberikan bimbingan) bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
Ciri-ciri sistem self assessment
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang
Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penetapan jumlah pajak yang terhutang dan hanya mengawasi
Sistem Semi Self Assessment
Terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak
Sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapannya, bahkan dapat menimbulkan “kompromi pajak” antara wajib pajak dan pejabat pajak pada akhir tahun pajak sehingga akan beresiko tinggi pada penerimaan negara.
Sistem With Holding
Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga bukanlah fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.
Full transcript