Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik

No description
by

nisa amar

on 15 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik

Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik
SPKN membagi audit menjadi 3 jenis:
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Definisi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Perbedaan Sektor Publik dgn Swasta
Akuntansi Sektor Publik
Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan
Sektor Publik
Negara, Daerah, Masyarakat
Harus melakukan aktivitasnya dgn perundangan
Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik
Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Inggris:
1880 - Institute of Chartered Accountants - di Inggris dan Wales.1885 - The Corporate Treasurers and Accounting Institute. Kemudian muncul Orgaisasi Chartered Institute of Publik Finance and Accounting yang melakukan sertifikasi para pekerja di sektor publik.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar ini akan menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sbg pemeriksa. SPKN hanya mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
SPKN memuat persyaratan profesional yg harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa/auditor. Mutu pelaksanaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yg profesional.
SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
SPKN berlaku untuk:
1) Badan Pemeriksa Keuangan RI
2) Akuntan publik atau pihak lainnya yg melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK-RI.
3) Acuan dlm menyusun standar pemeriksaan sesuai dgn kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
4) Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN.

Goal
Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
Finalisasi Standar

Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.
Akuntansi Sektor Swasta
Kesejahteraan perusahaan melalui keuntungan
Sektor Swasta
Individu (Investasi pemegang saham)
Melakukan aktivitas dengan pertimbangan untung dan rugi
Tujuan

Organisasi
Sumber Pendanaan
Peraturan Perundangan
Akhir abad ke 19, Akuntansi di pemerintah daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”.
Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Indonesia:
Berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.
Dalam Organisasi Sektor Publik, diperlukan sebuah paket standar akuntansi tersendiri, dikarenakan adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial.
IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) untuk organisasi nirlaba (yang dimiliki perorangan atau swasta).
PSAK 45 berisi tentang kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dlm membuat laporan keuangan, PSAK 45 belum mengakomodasi politik-politik dlm suatu entitas yang dimiliki pemerintah, baik itu lembaga pemerintah sendiri maupun organisasi nirlaba yang dimilikinya.
Ada bebarapa alasan mengapa dunia akuntansi memerlukan sebuah standar akuntansi:
Banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.
Masing-masing pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan.
Perlakuan yang tidak sama (ukuran dan pengungkapan) dalam menyediakan/menyajikan informasi keuangan perusahaan.
Ketentuan dalam menyajikan dalam menginterpretasikan bentuk dan isi laporan keuangan.
Sebagai criteria dalam menilai performa perusahaan.

Mengapa membutuhkan PSAK ?
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yg didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yg dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan & pengujian bukti secara obyektif.
Tujuan SPKN adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa & organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa juga memiliki tanggung jawab secara profesi dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan setiap perusahaan.
PSAK menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merumuskan konsep yang menggarisbawahi persiapan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak luar.
Apa itu PSAK ?
Jenis pemeriksaan yang diuraikan dalam SPKN meliputi:
1. PSP 01 : STANDAR UMUM
2. PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
3. PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
4. PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA
5. PSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA
6. PSP 06 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU
7. PSP 07 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU
Standar Umum SPKN:
1) Persyaratan Kemampuan/Keahlian
2) Persyaratan Independensi
3) Penggunaan Kemahiran Profesional Scr Cermat & Saksama
4) Pengendalian Mutu
SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).
dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, penetapan Komite SAP dilakukan dgn Keputusan Presiden (Keppres) setelah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada Tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 5 Januari 2005.
Jadi SAP disusun hanya untuk instalasi kepemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi, parisipaso dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pmerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan jg terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
SAP (Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu:
1.PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2.PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
3.PSAP 03 Laporan Arus Kas
4.PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
5.PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6.PSAP 06 Akuntansi Investasi
7.PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8.PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9.PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10.PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11.PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Berdasarkan kebutuhan tersebut, International Federation of Accountants-IFAC (Federasi Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebut International Public Sector Accounting Standards-IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia.
IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas (cash basis).
Pada akhirnya, cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik termasuk juga lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan komponen-komponen kerjanya (dinas-dinas).
Dari proses tersebut dihasilkanlah Exposure Draft Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ada enam exposure draft yang dikeluarkan:
1.Penyajian Laporan Keuangan
2.Laporan Arus Kas
3.Koreksi Surplus Defisit, Kesalahan Fundamental, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi
4.Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Luar Negeri
5.Kos Pinjaman
6.Laporan Keuangan Konsolidasi dan Entitas Kendalian

Created By:
Al.Irsa Supriyanti (F3310011)
Brilyan Ardiansyah (F3312032)
Khoirunnisa Amar (F3312080)

Thank You
D3 Akuntansi (A)
Full transcript