Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATA

No description
by

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATA

INFORMATION
I. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945
II. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945
Pancasila menempati kedudukan tertinggi yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita
III. IMPLEMENTASI PANCASILA DI BIDANG POLITIK
Di Negara Indonesia segala pelaksanaan sistem politiknya didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan berpegang teguh kepada UUD 1945. Di dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia sebagai penganut Demokrasi Pancasila yang dalam palaksanaannya berpegang kepada prinsip kebudayaan yang besifat keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Sehingga kebudayaan materiil harus di selaraskan dan di seimbangangkan dengan kebudayaan Spiritual
IV. IMPLEMENTASI PANCASILA DI BIDANG HUKUM
Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan norma fundamental negara yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Notonagoro (dalam Prasetya, 2013, 69) menyatakan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi di Indonesia yang merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan dulu oleh masyarakat Indonesia dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya.
HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATANG TUBUH UUD 1945, SERTA IMPLEMENTASI PANCASILA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI
Disusun Oleh :
1. Fiska Yuhanitasari 102012601
2. Suryo Eko Wibowo 212011605
3. Refila Pricilia 232011004
4. Prisca Anrestha H 412010001
5. Priscila Erma P 412010004
6. St Rio Eka KP 362011604
7. Rizka Suaida 802008088

Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 1945, hal ini dikarenakan dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh Pembentuk Negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana yang telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPRS
1. Pokok pikiran pertama : Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan.
2. Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
4. Pokok pikiran keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Terdapat 4 pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 . Empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 kesemuanya merupakan nilai-nilai pancasila
Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan
Stattsfundamentalnorm
, yang mengandung empat pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh beserta dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya. Dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif bangsa Indonesia.
Menurut Surya Saputra, Lukman (2007: 55-58) Batang Tubuh merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Batang Tubuh pada dasarnya memuat dua materi dasar, yaitu:
a. Berisi materi pengaturan tentang bentuk Negara dan seidtem pemerintahan Negara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga Negara satu dengan yang lainnya.
b. Berisi mengenai hubungan Negara dengan warga negar, serta konsepsi Negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hak asasi manusia.
Batang Tubuh dirancang dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD.
Dalam hubungannya, dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Dalam pokok kaidah Negara fundamental, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Pengertian terpisah sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali tetapi, antara pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 terdapat hubungan kausal organis, dimana UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian pengertian terpisah di sini adalah keduanya memiliki hakikat dan kedudukan sendiri-sendiri, dimana Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia (Setiadi, Elly, 2003: 124).
Nilai-nilai pancasila yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kebijakan bidang politik di Indonesia terkandung dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dapat diartikan :
1. Kerakyatan : Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kerakyatan disebut pula sebagai kedaulatan rakyat artinya rakyat yang berdaulat atau berkuasa dan menentukan (demokrasi).
2. Hikmat Kebijaksanaan : Penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyatdan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh Iktikad baik sesuai dengan hati nurani.
3. Permusyawaratan : Suatu tata carauntuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapatatau mufakat.
4. Perwakilan : Suatu sistem tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyatuntuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan atau lembaga-lembaga perwakilan yang ada

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dijalankan mengatasnamakan rakyat itu ditempuh melelui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta rasa tanggung jawab abik kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun kepada rakyat yang diwakilinya/rakyat banyak.
Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkan sebagai norma fundamental negara maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat lepas dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya sebagai dasar dari pembuatan hukum, namun juga sebagai ukuran dalam menilai hukum itu sendiri. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila
Pembangunan hukum dan sistem nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dalam pembentukan hukum dan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila harus mencakup nilai-nilai :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu dalam pembentukan setiap hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.
3. Persatuan Indonesia. Artinya dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara, tidak boleh mengakibatkan perpecahan negara.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara (pemerintah, legislatif maupun masyarakat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus betujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

V. IMPLEMENTASI PANCASILA DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
Pada dasar negara kita , yaitu Pancasila disebutkan bahwa inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (Notonegoro).
Jika kita berbicara masalah budaya dan Pancasila, budaya itu sendiri tercipta oleh beberapa faktor yaitu ;
organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan perkembangan pemikiran
. Dalam negara yang berpaham integralistik, subsistem sosial budaya yang paling dominan mempengaruhi kehidupan kenegaraan ada tiga subsistem yaitu ; 1) kehidupan keagamaan, 2) pendidikan nasional ,3) Kebudayaan nasional. Ketiga subsistem sosial budaya ini dalam kehidupan manusia harus mendasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan sebagai ciri utama integralistik Indonesia. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya sebenarnya dapat terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan juga beribu-ribu adat budaya yang ada memiliki sebuah dasar yang sama yaitu dasar negara pancasila yang senantiasa mereka hayati sebagai warga negara Indonesia.
VI. IMPLEMENTASI PANCASILA DI BIDANG EKONOMI
Negara berusaha menyusun suatu sistem ekonomi atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan dengan menentukan adanya tiga sektor pelaku utama ekonomi, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Ketiga sektor ini bekerja sama demi kesejahteraan bersama atau kesejahteraan seluruh rakyat.
Sektor negara sebagai pelaku ekonomi pertama harus menguasai semua kekayaan alam yang terkandung baik di air maupun di dalam bumi, sebagai modal dasar pembangunan bangsa untuk mencapai cita-cita yang disepakati bersama, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Sebagai pelaku ekonomi kedua adalah orang seorang atau swasta yang ditegaskan hanya boleh berusaha di bidang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Sebagai pelaku ekonomi ketiga adalah koperasi, yang harus juga berlandaskan demokrasi ekonomi, kemakmuran untuk semua orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ketiga sektor pelaku sistem ekonomi dasar utamanya adalah kebersamaan dan kekeluargaan, dan ketiga-tiganya juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga sektor ini tidak berdiri sendiri-sendiri walaupun berbeda tidak saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi, tiap sektor pelaku ekonomi mempunyai fungsi tersendiri dalam masyarakat dan negara serta bekerja sama dalam menegakkan perekonomian negara
Terima Kasih
Full transcript