Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Konflik Perbatasan dan Kajian Hukum Internasional

No description
by

mardyatun aulia

on 2 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflik Perbatasan dan Kajian Hukum Internasional

Konflik Teluk Benggala Antara Myanmar-Bangladesh
Konflik Perbatasan dan Kajian Hukum Internasional
Hukum Internasional
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Mataram
designed by Péter Puklus for Prezi
Konflik Teluk Benggala terjadi antara Myanmar, yang terletak di Asia Tenggara dan Bangladesh yang terletak di Asia Selatan. Teluk Benggala terletak dalam perairan sepanjang tepi barat Myanmar dan sekitar 93 km barat daya pulau St. Martin. Latar belakang terjadinya hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan garis batas landas kontinen antara dua negara tersebut. Hal tersebut diperparah dengan eksploitasi minyak yang dilakukan oleh Myanmar di perairan Teluk Benggala tanpa persetujuan dari Bangladesh. Teluk Benggala kaya akan sumber daya alam (minyak dan cadangan gas) sehingga banyak negara yang ingin memilikinya untuk mengeksplorasi dan mengekploitasinya (menguasai).
Dalam menyikapi kasus persengketaan tersebut, kedua negara telah melakukan berbagai usaha resolusi konflik baik dengan melibatkan organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB yang turut andil menyelesaikan konflik tersebut melalui kebijakan-kebijakannya. Beberapa pertemuan pun dibuat termasuk melalui negosiasi atau jalur perundingan bilateral antar kedua negara yang terjadi di Dhaka untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa dalam usaha menetapkan batas maritim namun pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil.

Dan dalam lingkup ASEAN sendiri, Myanmar yang menjadi negara anggota ASEAN pertama yang sepakat dan memilih untuk menyelesaikan sengketa batas maritimnya melalui jalur Mahkamah Internasional. Sehingga kemudian sengketa kedua negara ini dilakukan dengan upaya konsiliasi dengan menunjuk ITLOS sebagai konsiliator. Kedua belah pihak menerima yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) untuk sengketa mereka.
1) Deklarasi Myanmar menyatakan: Sesuai dengan Pasal 287 ayat 1 tahun 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Pemerintah Myanmar dengan ini menyatakan bahwa menerima yurisdiksi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk penyelesaian sengketa antara Myanmar dan Bangladesh yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim antara kedua negara di Teluk Benggala.

2) Deklarasi Bangladesh menyatakan: Berdasarkan Pasal 287, ayat 1, 1982 PBB Konvensi tentang Hukum Laut, Pemerintah Bangladesh menyatakan bahwa ia menerima yurisdiksi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk penyelesaian sengketa antara Bangladesh dan Myanmar yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim antara kedua Negara di Teluk Benggala
Sedangkan berdasarkan keputusan arbitrase mengenai sengketa yang terjadi antara Myanmar dan Bangladesh, keputusan ITLOS mengatakan bahwa Bangladesh memenangkan arbitrase, namun Bangladesh harus menyerahkan klaim atas sejumlah besar ZEE dan beberapa blok gas ke Myanmar. Pengadilan juga menyarankan Myanmar dan Bangladesh untuk saling menjaga wilayah kedaulatannya masing-masing agar upaya penyelesaian sengketa yang sudah kedua negara lakukan tidak sia-sia sehingga kedua negara dapat menjadi negara yang saling menguntungkan antar negara dan diharapkan keputusan ini menjadi kemenangan kedua negara. Mengingat keputusan telah mengakhiri masalah yang telah menghambat perkembangan ekonomi kedua negara selama lebih dari 3 dekade.
Perbatasan dapat dipahami sebagai garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya di atas permukaan bumi (Starke, 1989: 245). Batas wilayah laut diatur oleh hukum laut internasional. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil mewujudkan hukum laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang telah ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dan juga mengatur tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. Hukum laut memberikan hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya, bahkan untuk landas kontinen jaraknya bisa mencapai 350 mil laut (Starke, 1989: 245).


Berdasarkan hasil kesepakatan kedua negara serta berdasarkan suara yang telah disepakati, maka keputusan ITLOS dalam menangani kasus persengketaan ini yaitu;
1.) Dalam hal Delimitasi laut teritorial, Keputusan Pengadilan menerima keputusan klaim Bangladesh dan memberikan efek penuh di Pulau St Martin di wilayah delimitasi laut teritorial;

2.) Dalam hal Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Dalam 200 Mil, keputusan Pengadilan jika dilihat dari status dan akibat yang harus diberikan kepada Pulau St Martin, ITLOS berpendapat bahwa tidak ada aturan umum dan keadaan tertentu yang dianggap penting;

3.) Dalam hal Delimitasi Landas Kontinen Di Luar 200 Mil, keputusan Pengadilan dalam hal ini adalah pertama kalinya bahwa pengadilan internasional harus menangani hukum dan praktek Delimitasi Landas Kontinen di luar 200 mil

Anggota Kelompok
1. Afini Nurdina Utami
2. Bima Setyawan
3. Bq. Wini Setia Arimbi
4. Denny Hijjal P
5. Leni Dwi Zahara
6. M. Rivani Gunawan
7. Mardyatun Aulia
8. Surmayani
9. Syamsul Jaiz
10. Taufiqurrahman
Full transcript