Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI

No description
by

on 19 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI
Disusun Oleh :
Santoso
Arif Rakhman
Muhammad Ivantis
Muhammad Romadhoni
M. Reza Fahlevi
Satrya Dana
Hendra Ibnu Rajad
Choirul Anam
Ahmad Abdurrohman
Yuris Linda
STRATEGI DAN PROGRAM-PROGRAM KOPERASI
Ada beberapa segi Koperasi yang pembangunannya memerlukan bantuan pemerintah. Di satu pihak, melalui beberapa departemen teknis yang dimilikinya, Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi internal koperasi.

Pengembangan usaha koperasi dan program – programnya antara lain :

KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KOPERASI
Dari hasil kerja nyata yang dilakukan dengan baik dalam rangka pengerahan tenaga kerja sarjana muda dan penataran koperasi dapatlah dikemukakan berbagai persoalan yang dihadapi koperasi.

Persoalan ini dapat di kelompokan sebagai berikut :
PELUANG / KESEMPATAN
Aspek pemerataan diproritaskan oleh pemerintah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder
Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Perekenomian dunia yang makin terbuka berakibat makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi indonesia

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI
Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I), pembangunan Koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan.
Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan Koperasi dalam pelita IV secara terinci adalah sebagai berikut :

Bimbingan dan konsultasi

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi
Meningkatkan partisipasi akitif anggota

Penyediaan informasi Usaha
ANCAMAN
KENDALA
TANTANGAN
KEMAMPUAN KOPERASI MEMECAHKAN PERSOALAN
Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya jadi relatif akut, kronis, lebih berat karena beberapa sebab :
Karena sudah terbiasa
Karena Sifat pasar “sallers market”
Persaingan
Kurang pengetahuan / skill dalam manajemen
Manipulasi
Kesetiaan (Loyalitas)
Pengembangan Usaha
Pengembangan sumberdaya manusia
Peran pemerintah
Kerjasama internasional

SASARAN PEMBANGUNAN KOPERASI
Sasaran utama pengembangan Koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era PJP ini adalah sebagai berikut :

POLA PEMBANGUNAN KOPERASI
Modal dan potensi dalam negeri perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipaso golongan ekonomi lemah dalam pembangunan nasional
Koperasi harus dapat memainkan peranan yang lebih besar dan nyata dalam sistem ekonomi indonesia.
Pengembangan koperasi diperlukan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari penguasaan perekonomian nasional oleh sebagaian kecil masyarakat (yang mempunyai modal)


RENCANA PENGEMBANGAN KOPERASI PADA PJP II
Arahan GBHN 1993
Sasaran
Sasaran PJP II
Sasaran Repelita VI
RENCANA PENGEMBANGAN KOPERASI PADA PJP II
Kebijaksanaan
Pertama, meningkatkan akses pangsa pasar
Kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi
Ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
Keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya
Kelima, mengembangkan kemitraan
PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI
Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai berbagai sasaran diatas, disusun program pembangunan koperasi yang terdiri atas program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
Program pembangunan Koperasi terbagi menjadi 2 yaitu:
Program Pokok
Program Penunjang
PROGRAM POKOK
Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi
Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Koperasi
Program Peningkatan dan Perluasan Usaha Koperasi
Program Kerjasama Antarkoperasi Kemitraan Usaha
Program Pemantapan Kelembagaan Koperasi
PROGRAM PENUNJANG
Program Pembangunan Perkoperasian di Daerah Tertinggi
Program Pengembangan Informasi Perkoperaian
Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang Perkoperasian
Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian
Program Pengembangan Hukum di Bidang Perkoperasian
Silahkan Bagi Yang Ingin Bertanya???
Full transcript