Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PROBLEMATIKA DEMOKRASI EKONOMI DI WILAYAH PERBATASAN INDONES

No description
by

lilik andriyani

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROBLEMATIKA DEMOKRASI EKONOMI DI WILAYAH PERBATASAN INDONES

PROBLEMATIKA DEMOKRASI EKONOMI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA
BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
LANDASAN TEORI

BAB III
PEMBAHASAN

Oleh :
Ahmad Faizan B. -------- 13/348114/GE/07578
Deha Agus Umarhadi -------- 13/348101/GE/07573
Fonna Maulidyah ------- 13/348102/GE/07574
Intan Sania -------- 13/348120/GE/07580
Laila Rosalina --------- 13/348107/GE/07577
Lilik Andriyani -------- 13/348106/GE/07576
Muhammad Andhika --------- 13/348103/GE/07575
Muhammad Nur Effendi --------- 13/348118/GE/07579
Restu Dwi Cahyo -------- 13/348122/GE/07581
Reza Kamarullah --------- 13/348125/GE/07582
Renaldi Candra W --------- 13/348100/GE/07572

LATAR BELAKANG MASALAH
Perbatasan
Indonesia
3 PULAU
4 PROVINSI
15 kabupaten/kota
Wilayah laut Indondesia berbatasan dengan 10 negara
Pulau terluar
(92 Pulau)
Pulau-pulau
kecil
KALIMANTAN
Kalimantan Barat
&
Kalimantan Timur
Berbatasan langsung dengan Serawak
Kalimantan Utara
Berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah
Masah Lokal Kalimantan
(Bank Indonesia, 2011)
Terisolasi
Terbatasnya infrastruktur
Terbelakang
Rendahnya kualitas SDM dan penyebaran penduduk tidak merata
Kemiskinan
Mahalnya harga barang dan jasa
Masalah Nasional
Kalimantan
Pemerintah
kurang berpihak
kepada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personil, anggaran, sarana dan prasarana, serta kesejahteraan
Sosial dan Ekonomi
* terjadinya perdagangan lintas batas ilegal
* terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan
* kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri
Pertahanan
* belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan
* illegal logging dan illegal fishing oleh negara tetangga
Masalah Internasional
Kalimantan
Berupa kesenjangan sarana dan prasarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya (RI - Malaysia).
Tujuan
1. Mengetahui kondisi perekonomian di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
2. Mengetahui peran masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Mengetahui sikap pemerintah terhadap kondisi ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
4. Mengetahui peran pihak lain (non-pemerintah) untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?
2. Apakah pengaruh dari ketergantungan wilayah perbatasan Indonesia terhadap negara lain (Indonesia-Malaysia)?
3. Bagaimana sikap masyarakat perbatasan untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah?
4. Apakah peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan demokrasi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?
5. Adakah peran pihak lain untuk membantu?
Dampaknya bagi ekonomi
masyarakat wilayah perbatasan
* Masyarakat di daerah perbatasan cenderung melakukan transaksi jual beli di Malaysia karena harga barang di Malaysia relatif lebih murah dan kualitasnya lebih baik dibandingkan di Indonesia.
* Mata uang yang digunakan adalah mata uang Malaysia (ringgit)
* Penduduk usia produktif lebih memilih bekerja di Malaysia karena gaji yang lebih layak dan infrastruktur yang lebih memadai daripada di daerah perbatasan Indonesia.
Vrolike Vrou, 2009
APA ITU DEMOKRASI EKONOMI ?
* Demokrasi ekonomi merupakan konsep untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

* Menurut Sritua Arief, demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik. (Rastri, Kompasiana, 2009)
(http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf)
Bagaimana dengan landasan hukum demokrasi ekonomi ?
* Dalam Konvensi PBB tahun 1976 ditegaskan bahwa rakyat suatu negara berdaulat yang menganut paham kedaulatan rakyat berhak sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
* Landasan yuridis demokrasi ekonomi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1)
: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.
Ayat (2)
: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Ayat (3)
: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Ayat (4)
: “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
APA ITU DEMOKRASI ?
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (International Commission of Jurist). (Rudi, 2012)
Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara (Samuel Huntington). (Rudi, 2012)
Apa pentingnya menjaga perbatasan negara?
* Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain:
- Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara.
- Mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
- Mempunyai keterkaitan dalam mempengaruhi kegiatan di wilayah yang berbatasan dengan wilayahnya maupun negara lainnya.
-Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.
Permasalahan di perbatasan negara
Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi menuju pulau-pulau terluar; potensi ekonomi ke-maritim-an yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading, dan trafficking.
Apakah solusi yang harus di lakukan ?
Menangggapi kondisi yang memprihatinkan dari perekonomian di perbatasan antara Malaysia-Indonesia, dibutuhkan kepekaan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembangunan. Dan diperlukan pendidikan mendasar mengenai patriotisme untuk ditanamkan kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan
KESIMPULAN
Kondisi perekonomian di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia dapat dikatakan memprihatinkan, khususnya bagi warga Indonesia yang memang secara teknis warga merasa tercukupi. Namun yang harus kita soroti adalah sejauh mana pemerintah Indonesia memfasilitasi warganya di daerah perbatasan dalam segi perekonomian. Tak heran jika warga Indonesia di daerah perbatasan lebih mengenal mata uang ringgit daripada rupiah. Tidak hanya itu saja, dari segi infrastruktur, seperti jalan, listrik Malaysia cukup memberikan banyak bantuan bagi warga Indonesia. TV dan radio Malaysia pun mendominasi. Memang harus diakui Malaysia berada pada posisi diatas Indonesia dari segi pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan. Kebijakan pemerintah memang tidak dapat seratus persen disalahkan, terkadang kucuran dana yang amat banyak dari pusat sudah dikucurkan, namun dana tersebut disalahgunakan oleh pemerintah daerah. Lagi-lagi korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia memberikan dampak yang besar. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa sulit untuk mengubah pola hidup serta pemikiran orang-orang yang hidup di perbatasan karena kebanyakan dari mereka sudah merasa nyaman dengan bantuan–bantuan dari Malaysia dan amat jarang kita dengarkan keluh kesah mereka karena di daerah perbatasan mereka mendapat perhatian dari pemerintahan Malaysia. Jika kita ingat tentang masa lalu, Indonesia lebih dulu merdeka dan Malaysia banyak meminta bantuan tenaga kerja, seperti guru dan tenaga profesional lainnya. Namum mengapa Indonesia masih tertinggal jauh dibanding Malaysia? Lagi-lagi kita sendirilah yang dapat menjawab dan mencari solusinya. Sebenarnya pemerintah tidak benar-benar menutup mata. Dengan adanya PDT (Pengentasan Daerah Tertinggal), banyak yang telah dilakukkan oleh pemerintahan Indonesia. Namun sayang, PDT ini juga tidak dikenal oleh banyak orang.
SARAN
Menangggapi kondisi yang memprihatinkan dari perekonomian di perbatasan antara Malaysia-Indonesia, dibutuhkan kepekaan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembangunan. Orientasi pembangunan yang masih menggunakan dasar efisiensi menyebabkan daerah-daerah yang sulit dijangkau menjadi kurang didahulukan karena pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar sehingga dianggap dapat menghabiskan anggaran yang ada. Selain ditilik untuk menambah pembangunan, diperlukan pendidikan mendasar mengenai patriotisme untuk ditanamkan kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan.
Full transcript