Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mine Closure

Mine Policy Assignment
by

Fanteri Aji Dharma Suparno

on 27 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mine Closure

Kegiatan Pascatambang dan Penutupan Tambang di Indonesia
Kelompok 1
Firdauzi Rizky / 12106020
Nataneil Adhynagara / 12106042
Ria Irene Vince / 12106044
Budi Yulianto / 12106049
Aditya Wardhana / 12106050
Fanteri Aji Dharma / 12106055
Dida Sadariksa / 12106059
Outline Presentasi
Pendahuluan
Penutupan Tambang dari Berbagai Sudut Pandang
Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Penutupan Tambang
Proses Penutupan Tambang
Studi Kasus
Kesimpulan
Pendahuluan
Penutupan Tambang dari Berbagai Sudut Pandang
Sudut Pandang Masyarakat
Pembahasan mengenai mine closure tidak akan bisa lepas dari kegiatan pertambangan itu sendiri
Pelaksanaan mine closure di Indonesia dilakukan oleh badan usaha / koperasi / perseorangan yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sudut Pandang Pemerintah
Indusri pertambangan memiliki banyak resiko: resiko teknologi, resiko geologi / eksplorasi, resiko lingkungan, resiko politik, dan resiko sosial
Butuh jaminan dari pemerintah regulasi
Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah:

UU No. 37 Prp tahun 1960
UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pertambangan seringkali menjadi kegiatan usaha pioneer

Pertambangan mengubah bentang, tata guna dan kestabilan alam

Diperlukan regulasi untuk menjamin pengembalian fungsi lahan seperti semula
Sudut Pandang Pemerintah
Sudut Pandang Perusahaan
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
UU no 37 Tahun 1960
UU no 11 Tahun 1967
UU no 1 Tahun 1967 (PMA)
UU no 22 Tahun 1999
UU no 23 Tahun 1999
UU no 4 Tahun 2009
Pasal 30 “Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.”
Pasal 113 “Suatu tambang dapat ditutup jika kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya”.
UU no 4 Tahun 2009
Pasal 1 butir 16

“Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis isaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta kegiatan pascatambang”
Pasal 113 butir 1c

“Suatu tambang dapat ditutup jika kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya”.
Pasal 1 butir 27

“Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local di seluruh wilayah pertambangan”.
Pasal 113 butir 4

“Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”
Industri pertambangan adalah kegiatan yang terintegrasi
Penutupan tambang harus direncanakan sebelum kegiatan penambangan dilakukan
Tiga sudut pandang: pemerintah, perusahaan dan masyarakat
Pasal 117 dan Pasal 119
Pencabutan IUP
Pasal 151
Sanksi administratif
Peringatan tertulis
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau
Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK
Sudut Pandang Perusahaan
Strategi penutupan tambang yang akan dilakukan perusahaan setidaknya harus memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:

Menyeluruh (comprehensive)
Memerhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial sebagai faktor utama program, serta melibatkan stakeholders.
Berkelanjutan (sustainable)
Manfaat dari program bisa berlangsung secara terus-menerus, walaupun perusahaan sudah pergi dari daerah tersebut.
Dokumen RPT (Rencana Penutupan Tambang)
Merupakan syarat bagi perusahan yang ingin mendapatkan IUP / IUPK.
UU No. 4 tahun 2009 Pasal 99 Ayat 1:
“Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.”
RPT menjadi blueprint pelaksanaan penutupan tambang dengan pengawasan bersama oleh stakeholders
Sustainable Development
Sustainable development merupakan kondisi dimana tercipta suatu ke-integrasian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan integritas lingkungan, masalah sosial, dan keefektifan dari sistem perusahaan.
Ada juga definisi yang diajukan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Burtland).
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Aspek Sustainable Development
Pelaksanaan tambang mengacu pada 3 aspek di ata
Company Mine Closure Team
Sudut Pandang Masyarakat
Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan pertambangan
Asas pengelolaan mineral dan batubara dalam UU No. 4 tahun 2009:
manfaat, keadilan dan keseimbangan;
keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Aas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat berhak mendapat pemberdayaan dari keberadaan perusahaan tambang
Hal ini disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 108.
Ayat (1): “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”
Ayat (2): “Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”
Porsi Pran dalam Penutupan Tambang
Faktor Penyebab Penutupan Tambang
Penutupan tambang banyak yang direncanakan, namun ada sebagian tambang ditutup secara prematur (tidak sesuai rencana).
Penutupan tambang secara prematur dikarenakan tambang tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan
Faktor penutupan tambang prematur beragam, antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah, atau karena adanya oposisi masyarakat.
Faktor Ekonomi
cadangan kurang ekonomis
ketidakmampuan untuk mengakses target eksplorasi menjanjikan
kesulitan produksi
nilai jual komoditas yang lebih rendah dibandingkan harga jual di negara lain

contoh Tambang Salida (Pesisir Selatan Sumatera, 1928
Faktor Lingkungan
polusi yang muncul disebabkan air tanah yang mengandung unsur berbahaya dalam kuantitas besar keluar dan mengalir ke air permukaan
limbah tambang yang mengendap di sungai-sungai warga
ketersediaan air tanah bagi warga yang berkurang akibat aktivitas penambangan
faktor rusaknya hutan karena dibabat habis untuk operasi pertambangan.

contoh PT. Antang Gunung Meratus, PT. Karya Murni, PT. Binaiya
Faktor Kebijakan
Kebijakan pemerintah untuk menutup tambang antara lain dikarenakan tambang yang bersangkutan ternyata tidak memiliki izin dan merusak lingkungan

Contoh tambang yang ditutup dikarenakan faktor kebijakan adalah PT Batu Bara Bukit Kendi di Kabupaten Muara Enim. Alasannya, tambang tersebut berlokasi di kawasan hutan dan tanpa dilengkapi izin.
Faktor Masyarakat
oposisi dari masyarakat (tekanan sosial atau laporan dari pihak masyarakat, khususnya dari organisasi non-pemerintah atau LSM)

contoh pertambangan timah inkonvensional yang merambah kawasan hutan konservasi Gunung Mangkol, Bangka Tengah.
Pola Pikir Penutupan Tambang dan Pascatambang
Konsep Rencana Penutupan
Proses Rencana Penutupan
Koordinasi Pelaksanaan Penutupan Tambang
Alur Proses Evaluasi
Studi Kasus
PT. Berau Coal
PT. Kendilo Coal Indonesia
PT. Kelian Equitorial Mining
PT. Berau Coal
Menerapkan sistem backfilling
Revegetasi
Pengembangan Area Perkebunan
Peternakan dan Keramba budidaya ikan
Lapangan Golf dan Wisata Terpadu
Backfilling
Sistem backfilling memudahkan reklamasi segera setelah penambangan selesai
Didasari Rencana Penambangan dan Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang telah disetujui Dep. LH dan Dep. ESDM
Data Triwulan 2008:
Revegetasi
Dimulai dengan penanaman covercrop, untuk mengatasi erosi, menghijaukan, dan mengembalikan unsur hara
Dilanjutkan dengan penanaman pionir seperti gamal dan sengon; tanaman komoditi seperti Gaharu, Kemiri, dan Kakao; serta tanaman asli seperti Meranti dan Kapur.
Perkebunan
Di Kawasan Non Budidaya Kehutanan, dikembangkan komoditi yang memiliki nilai ekonomis.
Nantinya akan dikembalikan pada negara dan dikelola oleh stake holder masyarakat sekitar sehingga mendapat manfaat ekonomis secara berkelanjutan.
Peternakan Sapi dan Karamba Ikan
Bertujuan menjadi kegiatan tumpuan ekonomi pasca tambang.
Dilakukan pada kolam lahan bekas tambang, seperti di lahan bekas Pit H1, kolam seluas 30 ha dengan kedalaman sampai dengan minus 90 meter. Sejak 2005 secara bertahap PT Beraucoal sudah menaburi berbagai macam bibit ikan diantaranya adalah Nila, Emas, Lele, Patin, Bawal, dan Gurameh.
Salah satu pemanfaatannya dengan mengadakan berbagai perhelatan wisata dan olahraga. Contohnya lomba memancing dalam peringatan HUT RI ke 63, pada 16 Agustus 2008.
Golf
Merupakan upaya pemanfaatan lahan bekas tambang di Site Binungan yang memiliki manfaat ekonomi. Dipadukan dengan kawasan wisata terpadu meliputi wisata air, wisata alam untuk tempat kemah, sarana futsal, serta jogging track.
Dibangun di atas lahan bekas Pit H1 dan H3 Site Binungan.
Terdiri atas 18 Hole dengan luas total 70,18 Ha, termasuk 2,3 Ha Driving Range.
PT. Kendilo Coal Indonesia
Penutupan sebuah lahan bekas tambang tidak harus dengan mengembalikan kondisi areal bekas pertambangan tersebut ke rona awalnya, melainkan bagaimana cara mengelola lahan tersebut agar dapat memberikan manfaat serta kesempatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.
Dari berbagai usaha yang telah dilakukan, tim yang bertanggung jawab atas proyek ini telah bekerjasama dengan bebagai pihak untuk mengalihkan penggunaan daerah bekas tambang menjadi hutan, termasuk pula menjadi sarana pariwisata air, studi dan riset kehutanan, penangkaran rusa, serta pengembangbiakkan biota lainnya.
Butchart Garden
Tahura Lati Petangis
Kesimpulan
Dengan hadirnya UU 4/2009 maka kesadaran perusahaan tambang untuk memperhatikan lingkungan semakin besar.
Kegiatan pascatambang mengacu kepada aspek-aspek sustainable development dengan melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar.
CSR (Corporate Social Responsibility) bisa menjadi langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat menuju sustainable development
Beberapa perusahaan telah melaksanakan penutupan tambang dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan pengawasan dari pihak pemerintah dan perusahaan.
Pengembangan proyek pascatambang, (seperti lapangan golf Binungan) juga harus disertai dengan pengembangan infrastruktur penunjang.

PT. Kelian Equatorial Mining
Full transcript