Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN HAJ

No description
by

Roni Bahari

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN HAJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JAMAAH

Oleh: Roni Bahari (11024054)

design by Dóri Sirály for Prezi
A. Latar Belakang Masalah
Biro perjalanan haji dan umroh yang semakin menjamur di Indonesia karena banyaknya jamaah haji dan umroh asal Indonesia yang ingin melaksanakan rukun islam ke lima itu, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dari sekian banyak biro perjalanan haji dan umroh yang ada perlu diteliti apakah biro perjalanan haji dan umroh itu legal artinya mendapat izin dari Kementrian Agama RI atau justru illegal, jangan sampai masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang meggiurkan dengan harga murah tapi fasilitas mewah dari pihak biro perjalanan haji dan umroh akan tetapi pada saat pelaksanaan justru malah tidak jadi berangkat alias batal berangkat.

Dalam prakteknya karena masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah haji/umroh maka, hal inilah yang dijadikan celah oleh biro perjalanan ibadah haji dan umroh untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketika sudah mendaftarkan diri ke biro perjalanan haji dan umroh, masyarakat yang akan dan yang sudah menjadi calon haji melakukan perjanjian tertulis dengan pihak biro perjalanan haji dan umroh tersebut, akan tetapi bagi masyarakat yang awan tentang informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan mengiyakan saja dan langsung percaya kepada pihak biro perjalanan haji dan umroh sehingga tidak mengetahui substansi yang telah diperjanjikan, hal inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya pemberangkatan calon jamaah haji dan umroh untuk ke Tanah Suci.
BAB IPENDAHULUAN
A. Kasus Posisi
Sebagai contoh kasus, kita mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 224 / Pid.B / 2012 / PN.Brb.Dlm putusan tersebut diketahui bahwa Terdakwa mewakili biro perjalanan haji/umrah PT. Lintas Ziarah Sahara, menawarkan promo ibadah umroh kepada Saksi Korban hanya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada akan penambahan biaya apapun, sampai pada saat pemberangkatan.
Akan tetapi pada kenyataanya Terdakwa meminta tambahan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban sampai sekarang tidak jadi berangkat umrah, sehingga Terdakwa telah membohongi Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk menguntungan diri sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebut Dlm Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari (http:// google: www.hukumonline.com / klinik / detail/lt5325fcaf8293e/langkah hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji_umroh, diunduh tanggal 14 September 2014).

BAB III
PEMBAHSAN
1.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemakai jasa biro perjalanan haji dan umroh akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah?
2.Bagaimanakah pertanggung jawaban pihak biro perjalanan haji dan umroh  akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah ? 

B.Rumusan Masalah
A. Teori Perlindungan Hukum
B. Pengertian Perlindungan Konsumen
C. Pengertian Ibadah Haji dan Umrah
1. Pengertian Ibadah Haji
2. Pengertian Ibadah Umrah
3. Syarat Ibadah Haji dan Umrah
4. Syarat Sahnya Haji dan Umrah
5. Rukun Haji dan Umrah
6. Wajib Haji dan Umrah

BAB II
TIJAUAN PUSTAKA
B.Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Biro Perjalanan Haji dan Umroh Akibat Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa biro perjalanan haji dan umroh akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Biro perjalanan umroh diharapkan untuk tidak memberangkatkan jamaah selama belum ada sinyal visa keluar dari Kedutaan Arab Saudi. Selama visa belum keluar, sekalipun yakin visa akan dikeluarkan, hendaknya tidak mudah melakukan pemberangkatan. Jika itu tetap dilakukan oleh pihak penyelenggara travel umroh dan haji, maka pemerintah tak segan-segan memberi sanksi tegas bagi mereka yang melanggar berupa pembekuan izin menyelenggarakan wisata haji dan umroh. Untuk menghindari berbagai kemungkinan terburuk, termasuk visa yang belum dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Arab Saudi, hendaknya pihak penyelenggara menjadwalkan dan memperhitungkan secara matang tiap proses pengurusan haji dan umroh.
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Biro Perjalanan Haji dan Umroh Akibat Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah
Ganti kerugian kegagalan berangkat calon jemaah haji yang disebabkan oleh kesalahan travel agent apalagi ada unsur penipuannya yaitu calon jemaah haji belum masuk dalam daftar list keberangkatan yang ada di Kementerian Agama, maka calon jemaah haji yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan tuntutan terhadap travel agent tersebut baik secara perdata maupun pidana. Hal tersebut di atas tentu tidak lepas dari tanggung jawab pelaku usaha disaat mereka dipercayakan oleh konsumen dalam memenuhi pelayanan jasa. Pelaku usaha dilarang untuk tidak menepati yang dipesan dan/atau kesepakatan serta tidak menepati janji
.

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa biro perjalanan haji dan umroh akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Bentuk pertanggungjawaban penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umroh adalah dengan mengembalikan seluruh biaya haji khusus dan umroh beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan jemaah haji khusus dan umroh tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati bersama atau memberikan prioritas pertama kepada calon jemaah haji yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya. 
SARAN 
1. Konsumen dalam hal ini calon jamaah haji maupun jamaah umroh diharapkan agar lebih cerdas serta Calon jemaah haji khusus dan umroh hendaknya selektif terhadap pilihannya menggunakan agent travel/penyelenggaran perjalanan ibadah haji yang dapat dipercaya. dalam memilih biro perjalanan yang akan di pakai sebagai penyalur jasa menuju Baitullah serta tidak tergiur dengan tawaran manis dari agen biro perjalanan haji dan umroh yang ada.
2. Biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh dalam menjalankan bisnisnya harus mengedepankan kepentingan calon jemaah haji tidak hanya mengejar keuntungan semata.
3. Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh.
Daftar Pustaka
A. Buku
Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.
Barkatullah, Abdul Halim, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media.
Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Prabowo, M.Shidqon, 2010, Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu hukum Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiono, 2003, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Suyadi, 2007, Buku Ajar : Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Purwokerto: FH Unsoed.
B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
C.Jurnal
Suyadi, 2009, Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Purwokerto: Portal Garuda.
C.Internet
http://google:blajakarta.kemenag.go.id/executive-summary/112penyelenggaraan-haji-khusus-di-masyarakat, diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014.
http://google:www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5325fcaf8293e/langkah hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji_umroh, diakses tanggal 14 September 2014.
http://google.www.tempo.co/read/news/2012/11/15/173441866. diakses pada hari Kamis , tanggal 18 September 2014.
http://google.www.okezone.co/read/news/2012/11/15/173441976. diakses pada hari Senin, tanggal 29 September 2014.
http://google.ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/10/24/rumitnyaberhaji-di-indonesia-503220.html. diakses pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014.
http://google.www.travelhajiplus.com/konsultasi-informasi-ibadahhaji-indonesia-daftar-haji-plus/. Diakses pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014.
Full transcript