Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

No description
by

Annastacya Bonita

on 11 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Ridho Widi Kusumo
Annastacya Maria Bonita
Andhika Yudha Pramuditya
Alto Pratapa Kusuma SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 4.Penerimaan lain lain Pendapat Asli Daerah yang mencakup:

Pendapatan daerah meliputi : Semua penerimaan uang,melalui rekening kas umum daerah ,yang menambah ekuitas dana,merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah 1. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaa urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD
2. Setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah ( SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan bedasarakan ketentuan perundang undangan
3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan
4. Penerimaan SKPD berupa uang/cek harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja.Untuk daerah yang geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
5. Setiap penerimaan pendapatan harus didukung bukti yang lengkap dan sah Azas umum penerimaan pendapatan daerah


2. Sub Sistem Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain lain Pendapatan yang sah


1. Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sistem Penerimaan Pendapatan Daerah terbagi atas :
1.Pajak Daerah
2.Retribusi Daerah
3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
>Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMD
>Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
> Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1.hasil penjualan kekayaan yang tidak bisa dipisahkan
2.jasa giro
3.Pendapatan bunga
4.Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5.Penerimaan komisi,potongan,maupun bentuk sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
6.Penerimaan keuntungan dari selisiih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7.Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8.Pendapatan denda pajak
9.Pendapatan denda retribusi
10.Pendapatan hasil eksekusi hasil jaminan
11.Pendapatan dari pengembalian
12.Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13.Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan
14.Pendapatan dari angsuran cicilan/cicilan penjualan 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)

Dalam hal ini PPKD memiliki wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pihak Pihak yang terkait 2. Pengguna Anggaran

Memiliki wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi ( SKR ) dan menerima serta mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dari Bendahara penerimaan melalui PPK-SKPD 3. Bendahara Penerimaan Bertugas untuk:
1.Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Daerah/SKR dari wajib pajak/Retibusi
2.Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterima dari pengguna anggaran
3.Menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi
4.Membuat Surat Tanda Setoran (STS)ndan Surat Tanda Bukti Pembayaran yang sah
5.Menyerahkan STS beserta uangnya ke bank
6.Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan Pembantu
7.Melakukan verifikasi,evaluasi serta analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan bendahara penerimaan pembantu
8.Menerima Slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi 4.Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara ini dibutuhkan jika Obyek Pendapatan Daerah tersebar atas pertimbangan geografis wajib pajak dan retribusi pajak yang tidak mungkin membayarkan nya langsung ke SKPD , lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan fungsi penerimaan 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( PPK-SKPD )

PPK-SKPD memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan melakukan pencatatan penerimaan harian serta menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran 6. PPKD selaku BUD
Bertugas untuk:
1.Menerima Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dari bendahara penerimaan
2. Melakukan verifikasi,evaluasi,serta analisis atas LPJ bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan 7.Bank yang ditunjuk,Bank Lain,Lembaga keuangan,dan Kantor Pos
Bertugas untuk:
1.Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Daerah/SKR dari wajib pajak/retribusi
2.Menerbitkan Slip setoran/bukti setoran lain yang sah dan Nota Kredit
3.Menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada wajib pajak/retibusi Nota Kredit kepada BUD BAGAN ALIR Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah melalui bendahara penerimaan
Sistem dan prosedur pendapatan asli daerah melalui bendahara penerimaan pembantu
Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah melalui bank lembaga keuangan dan atau kantornya
Sistem dan prosedur pertanggungjawaban penerimaan pendapatan asli daerah Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah melalui bendahara penerimaan Sistem dan prosedur pendapatan asli daerah melalui bendahara penerimaan pembantu Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah melalui bank lembaga keuangan dan atau kantornya Sistem dan prosedur pertanggungjawaban penerimaan pendapatan asli daerah SUB SISTEM PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH a.Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak
b.Dana alokasi umum
c.Dana alokasi khusus a.Bantuan dana kontinjensi/ dana penyeimbang dari pemerintah
b.Dana darurat
c.Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan
d.Pendapatan hibah a.Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan yang sah
b.Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi a.fungsi atau pihak yang terkait
b.Dokumen yang digunakan
c.Catatan yang digunakan
d.Deskripsi prosedur PROSEDUR PENERIMAAN, PENYETORAN KAS DAN PENCATATAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.Bendahara Umum Negara (BUN)
Berfungsi untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterima dari Pemerintah Daerah. BUN memerintahkan epada bank yang ditunjuk untuk melakukan transfer ke rekening BUD sesuai dengan SPM.
4.Akuntansi
berfungsi untuk mencatat penerimaan kas berdasarkan nota kredit dari bank ke dalam buku jurnal penerimaan kas dan buku besar 1.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Dokumen ini digunakan untuk BUD di Biro/Bagian Keuangan/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk meminta BUN melakukan pembayaran Dana Perimbangan
2.Surat Permintaan Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan
Dokumen ini digunakan oleh BUN sebagai surat perintah membayar kepada BUD melalui Bank yang ditunjuk.
3.Nota Kredit Bank
Dokumen ini digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening Kas Daerah. Dokumen yang digunakan 4.Rekening Koran (RC)
Dokumen ini digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke, dari dan saldo rekening Kas Daerah. 1.Buku Jurnal Penerimaan Kas
mrupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dari Dana Perimbangan/lain-lain penerimaan yang sah berdasarkan Nota Kredit (yang dilampiri SPM) dari BUD.
2.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan kas ke rekening-rekening yang terkait dengan penerimaan Dana Perimbangan/lain-lain penerimaan yang sah, yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas. 3.Buku Besar Pembantu
merupakan catatan akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan transaksi penerimaan Dana Perimbangan/lain-lain penerimaan yang sah, yang telah diringkas dalam Buku Besar.
4.Buku Kas Umum Penerimaan
merupakan buku BUD yang digunakan untuk mencatat sisa/ saldo penerimaan kas daerah yang dikelola oleh BUD. PROSEDUR PENERIMAAN, PENYETORAN KAS DAN PENCATATAN PENDAPATAN DANA BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI
1.Bank
Berfungsi untuk menerima transfer uang dari BUD Provinsi dan mengirim nota kredit dan rekening koran kepada BUD Kabupaten/Kota.
2.Bendahara Umum Daerah (BUD)
Di Bagian Keuangan/ Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Berfungsi:
untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada BUD Provinsi sesuai dengan surat keputusan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota.
untuk menerima setoran kas (Nota Kredit/Rekening Koran) dari BUD Provinsi melalui bank. Pihak-Pihak Terkait 3.Bendahara Umum Daerah Provinsi
Berfungsi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota. BUD Provinsi memerintahkan kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan transfer ke rekening BUD Kabupaten/Kota sesuai dengan SP2D.
4.Akuntansi
Berfungsi untuk mencatat penerimaan kas berdasarkan Nota Kredit dari Bank ke Buku Jurnal Penerimaan Kas dan Buku Besar. DOKUMEN YG DIGUNAKAN
1.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Dokumen ini digunakan untuk BUD Kabupaten/Kota di Bagian Keuangan/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk meminta BUD Provinsi di Biro Keuangan Keuangan/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
2.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Dokumen ini digunakan oleh BUD Provinsi sebagai surat perintah pencairan dana kepada BUD Kabupaten/Kota melalui Bank yang ditunjuk.
3.Nota Kredit Bank
Dokumen ini digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening Kas Daerah. 4.Rekening Koran (RC)
Dokumen ini digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke, dari dan saldo rekening Kas Daerah. c.Buku Besar Pembantu
merupakan catatan akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan transaksi penerimaan Dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang telah diringkas dalam Buku Besar.
d.Buku Kas Umum Penerimaan
merupakan buku BUD yang digunakan untuk mencatat sisa/ saldo penerimaan kas daerah yang dikelola oleh BUD. Dokumen yg digunakan :
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)
2.Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
3.Surat Tanda Setoran (STS)
4.Surat Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sahh
5.Slip Setoran/bukti lain yang sah Catatan Akuntansi yg digunakan:
1. Buku Kas Umum Penerimaan
2.Buku Pembantu (Rincian Objek Penerimaan)
3.Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
5.Buku Jurnal Penerimaan Kas
6.Buku Besar
7.Buku Besar Pembantu PIHAK –PIHAK TERKAIT
1.Bank
Berfungsi untuk menerima transfer uang dari Pemerintah Pusat dan mengirim nota kredit dan rekening koran kepada BUD.
2.Bendahara Umum Daerah (BUD)Di Biro/Bagian Keuangan/ Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berfungsi:
a.untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Umum Negara sesuai dengan surat keputusan yang diterima Pemerintah Daerah.
b.untuk menerima setoran kas (Nota Kredit/Rekening Koran) dari BUN melalui bank. CATATAN YG DIGUNAKAN
a.Buku Jurnal Penerimaan Kas
merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Nota Kredit (yang dilampiri SP2D) dari BUD.
b.Buku Besar
merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan kas ke rekening-rekening yang terkait dengan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas.
Full transcript