Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE )

No description
by

Silmi Nabilah

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE )

Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE )
Delimitasi dari ZEE
Hak, Yuridiksi, dan Tanggung Jawab Negara Pantai di ZEE
Pengertian ZEE

Perkembangan ZEE
Konsep tentang Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat, Harry S Truman tahun1945. Dasar pemikiran ini dicetuskannya konsep-konsep itu adalah adanya keinginan Amerka Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah Negaranya namun masih berdektan dengan laut teritorial.
Batas Luar
Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya.
Batasan
Dalam banyak wilayah negara banyak yang tidak bisa mengklaim 200 mil penuh, karena kehadiran negara tetangga, dan itu menjadikan perlu menetapkan batasan ZEE dari negara-negara tetangga, pembatasan ini diatur dalam hukum laut internasional.
Secara Umum
Zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.
Menurut UNCLOS 1982
Menurut Pasal 55 UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) 1982, ZEE adalah suatu daerah tambahan diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang lebih relevan.
Menurut UU Indonesia
Menurut UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Pasal 2 ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut (nm) diukur dari garis pangkal laut wiayah Indonesia. Berpijak pada konsepsi yang tetapkan oleh hukum Indonesia batasan ZEE indonesia adalah air/laut yang berada diatas ZEE Indonesia dan daerah dibawahnya mulai dari luar laut wilayah sampai jarak 200 mil.
Mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE?
Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik: 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata
Pulau - Pulau
Pada dasarnya semua teritori pulau bisa menjadi ZEE. Namun, ada 3 kualifikasi yang harus dibuat untuk pernyataan ini. Pertama, walau pulau-pulau normalnya bisa menjadi ZEE, artikel 121(3) dari Konvensi Hukum Laut mengatakan bahwa, " batu-batu yang tidak dapat membawa keuntungan dalam kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi mereka, tidak boleh menjadi ZEE."
Wilayah Yang Tidak Berdiri Sendiri
Kualifikasi kedua berkaitan dengan wilayah yang tidak meraih baik kemerdekaan sendiri atau pemerintahan mandiri lain yang statusnya dikenal PBB, dan pada wilayah yang berada dalam dominasi kolonial. Resolusi III, diadopsi oleh UNCLOS III pada saat yang sama pada teks Konvensi, menyatakan bahwa dalam kasus tersebut ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi harus diimplementasikan untuk keuntungan masyarakat wilayah tersebut, dengan pandangan untuk mempromosikan keamanan dan perkembangan mereka.
Hak dan tanggung jawab Negara pantai di ZEE (pasal 56 UNCLOS 1982)


Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDA
Aktivitas lain untuk eksploitasi ekonomi

Yurisdiksi Negara yang berkaitan dengan :
Hak Berdaulat Atas :
Proteksi dan preservasi lingkungan
Hak melakukan hot pursuit yang melakukan penaggaran di ZEE
Pendirian artificial island
Riset ilmiah kelautan

Kewajiban Negara Pantai
a. Menghormati hak-hak Negara lain dalam melakukan penerbangan, pelayaran, memasang kabel-kabel bawah laut
b. Menentukan jumlah tangkapan ikan (total allowance catch) yang boleh ditangkap oleh kapal asing
c. Melestarikan lingkungan, membayar ganti rugi

Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE (pasal 58 UNCLOS 1982)
a. Semua negara, baik berpantai maupun tidak berpantai menikmati kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut.
b. Kewajian memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai dan menaati peraturan perundangan-undangan negara pantai.

Hot Pursuit
Hot persuit dapat dimulai pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan zona tambahan (Pasal 111(1))
Hot persuit dapat diterapkan atas pelanggaran pada ZEE (Pasal 111(2))
Negara pantai memiliki dasar kuat dan pelanggarannya harus bertentangan dengan UU ZEE negara pantai sesuai KHL 1982
Didahului permberian tanda-tanda visual dan bunyi (visual dan sound signals);
Bila belum efektif baru digunakan tembakan meriam, tetapi masih memakai peluru kosong;
Bila belum efektif lagi, baru kapal yang dikejar ditembak dengan peluru kaliber kecil.

PENGATURAN ZEE INDONESIA
Pengumuman ZEEI : 21 Maret 1980
UU No.5 Tahun 1983 (L.N. Tahun 1985 No.44) tentang ZEE Indonesia
UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU no 545 Tahun 2009 tentang Perikanan
UU No.5 Tahun 1990 (L.N. 1990 No.49) tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
PP nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ; PER.01/MEN 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
KEP.60/MEN/2001 Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
KEP.06/MEN/2010 Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
dll

ZEE INDONESIA
ZEEI adalah wilayah perikanan Indonesia;
ZEEI meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatanya dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal;
Di ZEEI, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas pengelolaan dan konservasi SDA hayati;
Orang atau badan hukum asing dapat melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.
Penegakan hukum dilakukan dengan pidana denda dan atau pidana penjara bila diperjanjikan.

Upaya Pengamanan Perikanan Dengan "MCS"
Monitoring
Tujuannya untuk mengetahui setiap perubahan di dalam kepadatan pemanfaatan sumber perikanan dan untuk mencegah penagkapan ikan yang berlebihan.
Pengisian formulir data produksi, alat tangkap, daerah operasi dan kapal memberi tanda pada kapal dengan warna/kode, wajib lapor ekspor.


Control
Untuk mengenali dan mendeteksi kegiatan penangkapan ikan yang sah dan yang tidak sah, yang ditandai dengan lisensi
Surveillance
Pengumpulan data informasi, yang efektif bila dilakukan dengan pesawat terbang dan inspeksi ke kapal-kapal untuk menentukan kepatuhan. Tentu diperlukan personil terlatih, dana untuk pembelian dan operasi kapal2 patroli, pesawat terbang pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya
Kasus ZEE
Jumlah Kapal yang ditangkap karena pelanggaran IUU fishing di WPP pada tahun 2010 berjumlah 183 kapal yang terdiri dari (Kapal Ikan Indonesia (KII) = 24 Kapal Ikan Asing (KIA)= 159 (Thailand 7 kapal, Vietnam = 115 kapal, China=7 kapal, Malaysia 22 kapal, Kapal Philipina= 8 kapal
Kasus-kasus yang berkaitan dengan IUU fishing diproses pada pengadilan perikanan sesuai dengan daerah pelanggarannya.
Jumlah pengadilan perikanan sampai saat ini ada 7 yaitu di Tanjung Pinang, Ranai, Bitung, Ambon, Semarang, Jakarta, Makasar

Dampak Positif dan Negatif ZEE
• Kaya akan hasil sumber daya alam (hasil laut)
• Melimpahnya minyak bumi
• Mempunyai peranan penting dalam lintas laut internasional, terutama Indonesia, karena berada di posisi silang yang strategis
• Kebebasan mengeksploitasi dan bernavigasi di wilayah ZEE

Dampak Positif ZEE
Dampak Negatif ZEE
• Pencurian ikan oleh WNA di perairan ZEE Indonesia
• Pelintasan batas tanpa izin baik dari laut maupun udara
• Sulitnya mengontrol wilayah ZEE karena luasnya wilayah ZEE Indonesia

Full transcript