Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERUBAHAN POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,PENDIDIKAN PADA M

No description
by

mawar melati

on 16 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERUBAHAN POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,PENDIDIKAN PADA M

PERUBAHAN POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,PENDIDIKAN PADA MASA PENJAJAHAN BARAT
PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK
Sebelum kedatangan bangsa Barat, Indonesia menganut sistem kerajaan dan kesultanan. setelah kedatangan Belanda melalui kongsi dagang VOC Indonesia menganut sistem tidak langsung dimana ratu Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Setelah pemerintahan VOC di Indonesia berakhir, kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda dipimpin Gubernur Jenderal Deandels dengan menerapkan pola sistem pemerintahan tidak langsung. Tidak lama setelah gubernur jenderal Deandels pergi, Jawa diduduki oleh Inggris pada tahun 1811. Asas -asas pemerintahan Inggris ditentukan oleh letnan gubernur Raffles yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pemerintahan Inggris di India
Raffles meletakkan dasar-dasar pemerintahan modern dengan menggantipemerintahan tidak langsung menjadi pemerintahan langsung. para bupati atau penguasa pribumi kedudukannya dilepaskan dari kedudukan sebagai kepala pribumi secara turun temurun dan dijadikan pegawai pemerintahan kolonial yang langsung berada di bawah kekusaan pemerintahan pusat
SISTEM BIROKRASI
Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, kedudukan raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang terpisah dari pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya. Pada waktu VOC memperoleh keuasaan di daerah pesisir, VOC menganggap dirinya sebagai kekuasaan yang berdaulat dalam hubungan antara raja dan bupatinya
Pengawasan dan pemeriksaan pemerintah kolonial semakin mempersempit wewenang bupati. pengaruh Belanda semakin kuat dengan adanya interfensi yang efektif dalam persoalan intern negara, seperti dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat birokrasi dan keijakan politik kerajaan. dengan demikian penguasa tradisional semakin tergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan kebijakan politik kerajaan berkurang
SISTEM HUKUM
Sistem hukum yang dipakai di Indonesia pada masa penjajahan adalah sistem hukum kolonial. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang dibuat disesuaikan dengan kepentingan pihak pemerintah kolonial dengan mengesampingkan sistem nilai, norma, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Gubernur Deandels sudah ada perkembangan dalam bidang keadilan.
Dalam masa pemerintahan Raffles, perkembangan hukum terlihat dari adanya penetapan pajak perorangan. Peraturan tentang pajak tanah tersebut dikeluarkan pada tahun 1814 dan daerah pertama menerapkan peraturan tersebut adalah Banten. Penetapan pajak perorangan dihapus setelah Raffles meninggakan Indonesia pada tahun 1816
PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
1. Mobilitas Sosial
Dengan dikeluarkannya Undang-undang agraris tahun 1870, Hindia Belanda memasuki era baru. Sektor swasta memainkan peranan penting dalam bdang perekonomian. Dengan dikelurkannya Undang-undang tersebut, Hindia Belanda memasuki "politik pintu terbuka".
Sementara dengan dibukanya daerah jajahan sesudah tahun 1870, untuk perusahaan swasta, semakin banyak mdal yang ditanam sehingga timbul akumulasi modal dalam perkebunan dan pertambanhgan khususnya pada masa 10 tahun terakhir abad ke-19. Pda masa perkembangan lebih lanjut munculnya berbagai kritikan dan ancaman terhadap politik kolonial Belanda yang esploitatif dan menyengsarakan di satu sisi serta terjadinya kemerosotan kesejahteraan rakyat pada sisi lainnya menyebabkan munculnya upaya baru yang bersifat kemanusiaan yang bertujuan untuk menyejahterkan rakyat serta efisiensi birokrasi yang terkenal dengan nama "politik etis"
2. Pertumbhan dan Mobilitas Penduduk pada Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20
3. Kelompok berkepadatan rendah
Penduduk Jawa pada awal abad ke-19 berjumlah kira-kira 4.615.720 jiwa. Tingkat epadatan penduduk Indonesia dapat dibagi menjadi tiga gologan. Antara lain sebagai berikut:
1.Kelompok berkepadatan penduduk yang tinggi
2. Kelompok berkepadatan sedang
3. Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Bidang Keagamaan
Di berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat peani sudah banyak yng masuk agama islam. Berulang kali pemerintah Belanda terlibat konflik dengan para penguasa islam pribumi. Dengan bersatu dengan para kiai, serta mengibarkan bendera islam para raja islam tersebut akhirnya berani melawan Belanda. Disepanjang sejarah, penjajahan Belanda ideologi islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar sekali peranannya dalam melawan kekuasaan asing. Politik islam kolonial yang dianjurkan oleh Snouck Hur Gronje sebenarnya merupakan bagian dari pandangannya mengenai perkembangan masa depan islam di indonesia. Menurutnya, islam menerima pemerintah asing secara terpaksa.
KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN PADA MASA KOLONIAL
Gerakan kebangsaan Indonesia tidak hanya dibidang politik, melainkan juga mencakup gerakan wanita.
Full transcript