Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proses Penyusunan & Penetapan APBN

No description
by

Agit Ariswan

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proses Penyusunan & Penetapan APBN

Proses Penyusunan & Penetapan APBN
APBD
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pengertian & Fungsi Anggaran
Proses penyusunan rancangan APBD secara garis besar meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1) Penyusunan Rencana Kerja Pemda
2) Penyusunan KUA dan Prioritas dan PPAS
3) Pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dengan DPRD
4) Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
5) Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
6) Penyusunan Rancangan APBD

Sedangkan proses penetapan APBD meliputi langkah-langkah berikut
:
1) penyampaian dan pembahasan RAPBD
2) Persetujuan RAPBD
3) Evaluasi Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kesimpulan
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Prinsip Disiplin Anggaran
Fungsi Anggaran
1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilisasi
Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran
Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penyusunan anggarannya dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja, dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Dengan demikian, penganggaran menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program/kegiatan
Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan anggarannya berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur (kinerja). Di samping itu, dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program/kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisien diukur dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan keluaran (output) yang diperoleh. Sedangkan efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil (outcome) yang diinginkan.
Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka Menengah
Penyusunan anggaranya memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.
Proses Penyusunan Anggaran
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemda
1. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD
2. Pemda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
4. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
2. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
3. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah
4. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya
5. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
3. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan
RKA SKPD
1. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)
1. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
2. Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD
5. Penyiapan Raperda APBD
1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Yang selanjutnya dibahas oleh TAPD.
2. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA yang telah ditelaah oleh TAPD.
Proses Penetapan APBD
1. Penyiapan & Pembahasan Raperda
a. Kepala daerah menyampaikan raperda APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya
b. Pembahasan Raperda menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD.

2. Persetujuan Raperda
a. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
b
. kemudian kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

3. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
a. APBD Propinsi
b. APBD Kabupaten/Kota
Azas-azas Umum Anggaran
1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
6. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
7. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
8. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada etentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
10. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
11. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kelompok 10
Agit Olivia Ariswan (145134002)
Moch. Agung R (1451340xx)
Full transcript