Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA

No description
by

Nadiya Putri

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA

Aspek Aspek Demokrasi Pancasila
Prinsip Demokrasi Pancasila
Pemerintah berdasarkan hukum menjunjung hukum
(rechtstaat)
. Bukan berdasarkan kekuasaan
(machstaat).
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Pengertian Demokrasi
Demokrasi Bahasa Yunani
#
Demos
Rakyat
#
Kratos
Kekuasaan
Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila Mengutamakan musyawarah mufakat
Oleh Kelompok 2
Siwi Wurnaningsih
Lia Mei Rina
Ema Trang Sahara
Johan Syahputra P
Choirul Umam
Muhammad Rizaldi PRI
Nadiya Fisriana P
Eirine Frona Agaveyanti
Donas Dito Nugroho (k)
Dina Kamila
Fadil Arif T. Munaf

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA
"Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat"

Pengertian Demokrasi Menurut Beberapa Ahli
Samuel P. Huntington
 
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Beberapa Ahli
"Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945"
Terbagi menjadi 4 periode
Pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Negara demokrasi Sebuah negara yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat
 "Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara"
Tim Pembahas
    Gala Kurnia H.
    Danny Andrian
    Ricci Septian Putra
Harris Soche
"Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah"
Abraham Lincoln
“Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”
 Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional penerapannya di berbagai negara tidak selalu sama.
Demokrasi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong demi kesejahteraan rakyat, mengandung unsur-unsur berkesadaran religius yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
Prof. Dardji Darmodihardjo
Prof. Dr. Notonagoro, S.H
"Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
Aspek formal
Aspek material
Aspek normatif
Aspek optatif
Aspek organisasi
Aspek kejiwaan
Perlindungan terhadap HAM
Negara wajib menghargai dan melindungi HAM.
Indonesia memberi jaminan HAM dalam MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
Setiap pengambilan keputusan harus berdasar pada musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah tidak dapat tercapai maka diambil suara terbanyak (voting).
Peradilan yang merdeka
UUD 1945 menjamin keberadaan badan peradilan sebagai badan yang merdeka. Tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945
Adanya partai politik dan organisasi sosial politik
Keberadaan partai politik dan organisasi sosial politik diperlukan karena menyalurkan aspirasi rakyat dan membina pendidikan politik kader dan simpatisan.
Periode 1945-1959
(Masa Demokrasi Parlementer)
Periode 1959-1965
(Masa Demokrasi Terpimpin)
Periode 1966-1998
(Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)
Periode 1999-Sekarang
(Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi)
Pemilihan Umum di Indonesia
Proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu (Arifin, 2006).
Merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi Pancasila yang notabene berkedaulatan rakyat
Undang Undang Pemilihan Umum
Diatur dalam UUD 1945 Tentang Pemilihan Umum Bab VII B Pasal 22E
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suat komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang
Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wewenang KPU diatur dalam Pasal 25 UU No. 12 tahun 2003
1. Merencanakan Penyelenggaraan KPU
2. Menetapkan organisasi dan tata cara tahapan pelaksanaan pemilu
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu
4. Menetapkan peserta pemilu
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
6. Menetapkan tanggal, waktu, dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur UU
Sejarah singkat pelaksanaan Pemilu di Indonesia
Telah diselenggarakan sebanyak 11 kali
Pemilu tahun 1955
Pemilu 1971
Pemilu 1977
Pemilu 1982
Pemilu 1987
Pemilu
1992
Pemilu
1997
Pemilu
1999
Pemilu
2004
Pemilu
2009
Coming Soon, Pemilu 2014
Full transcript