Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Sistem Pemerintahan Orde Lama

No description
by

Aditya Faqih

on 1 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistem Pemerintahan Orde Lama

Sistem Pererintahan RI (Supersemar-Orde Baru berakhir)
Orde baru lahir dengan diawali berhasilnya penumpasan terhadap G.30.S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru ingin mengadakan koreksi total terhadap sistem pemerintahan Orde Lama.

Sistem Pemerintahan Orde Lama
Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 (RIS)
Amanat UUD untuk sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Presidensiil. Tapi tidak bertahan lama. Pada pasal IV aturan peralihan UUD '45, sebelum DPR dan MPR dibentuk, Presiden dibantu oleh KNIP. Tapi pada kenyataannya KNIP menjadi badan legislatif yang harusnya tugas MPR. Sistem pemerintahan berubah menjadi parmlementer.
Sistem Pemerintahan RI (27 Desember 1949-17 Agustus 1950).
Sistem pemerintahan parlementer, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian. Sistem kabinetnya disebut dengan Kern Kabinet, yaitu PM, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Ekonomi. Menteri-menteri tersebut baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama bertanggung jawab kepada DPR. Untuk Indonesia, wakil-wakilnya tergabung dalam DPR.
Sistem Pemerintahan RI (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).
Konstitusi RIS ternyata tidak berumur panjang. Pemerintah melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan untuk itu diperlakukan UUD Sementara. Akhirnya dibentuklah panitia yang bertugas merencanakan sebuah rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia tersebut dipimpin oleh Soepomo untuk RIS dan Abdul Halim untuk RI. Melalui UU Federal No 17 Tahun 1950 (LN RIS 1950 No 56) ditetapkan perubahan KRIS 1949 menjadi UUDS 1950.
Sistem Pemerintahan RI (5 Juli 1959-pasca Dekrit Presiden).
Konstituante gagal merumuskan UUD guna menggantikan UUDS 1950. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit tersebut salah satunya adalah memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlaku kembali UUDS 1950.
Periodesasi
Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949
Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950
Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959
Periode 5 Juli 1959 (masa UUD 1945 pasca Dekrit Presiden).
Periode UUD 1945-UUD 1945 amandemen
Sistem Presidensiil
dimana kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan dan menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden.
How?
16 Oktober '45, dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden no. X atas usul BP-KNIP, KNIP berubah peran menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada Presiden tetapi pada KNIP. sedangkan KNIP bertanggung jawab kepada Presiden. Tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer dengan PM Sutan Syahrir.


UU tersebut hanya berisi dua pasal, yaitu :
· Pasal 1,“ Berisikan tentang perubahan KRIS 1949 menjadi UUDS 1950 dan setelah itu dimuat selengkapnya naskah dari UUDS 1950, yang terdiri dari mukadimah dan batang tubuhnya”.
· Pasal 2,“ Menentukan tentang mulai berlakunya UUDS 1950, yakni pada tanggal 15 Agustus 1950”.

Sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 adalah parlementer. Dalam Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950 dinyatakan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri kepada DPR.
Dr. Soepomo
UUDS 1950
Sistem pemerintahannya adalah presidensiil, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sistem presidensiil ini kelanjutannya akan menjadi presidensiil terpimpin. Presiden justru sebagai Pimpinan Besar Revolusi, segala kebijaksanaan ada di tangannya.
Penyimpangan2 yang terjadi
Berlakunya demokrasi terpimpin dengan penafsiran bahwa presiden memegang kepemimpinan yang tertinggi di tangannya, menjadikan dirinya selaku Pimpinan Besar Revolusi dan konsep Nasakom dalam kehidupan bangsa. Padahal yang dimaksud dengan terpimpin menurut UUD 1945 adalah terpimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan konsep Nasakom berakibat pada PKI dapat menguasai lembaga negara.
Dalam SU MPRS Tahun 1963 Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. GBHN Indonesia pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 ditetapkan menjadi Manipol/USDEK (UUD 1945, Sosialis Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional).

Pemusatan kekuasaan pada presiden tidak saja menjurus kepada pemujaan individu dan menghilangkan fungsi dari lembaga negara yang ada karena lembaga negara yang telah dibentuk itu tunduk pada presiden. Orang-orang yang duduk dalam lembaga negara tidak didapat dari hasil pemilu tapi dipilih langsung oleh presiden.
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena tidak menyetujui usul RAPBN dari presiden.
Desakan PKI membuat Indonesia keluar dari PBB. PKI berhasil membuat Indonesia meninggalkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan dibelokkan ke komunis atau poros-porosan (Jakarta-Peking-Pyongyang). Indonesia juga melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya Indonesia makin terasingkan dimata internasional.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
Sistem pemerintahan yang harusnya adalah presidensiil, dalam kenyataanya, kedudukan presiden terlalu kuat. Presiden mengendalikan peranan paling kuat dalam pemerintahan.



Oleh:
Aditya F. I.
Arieska D. P.
Dzulyandri
Inami R.
Laras
Megatari
Nadia H.
XII IPA 2
Full transcript