Loading presentation...
Prezi is an interactive zooming presentation

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pengantar Hukum Pajak

No description
by

dawam muhammad

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengantar Hukum Pajak

Pengantar Hukum Pajak
Bab I
Sejarah Pemungutan Pajak
Bab II
Sumber-sumber Penerimaan Negara

Bab III
Pengertian Pajak dan Hukum Pajak
Terbentuknya Negara
manusia => zoon politikon / makhluk sosial
Fungsi Pemerintah
Hubungan Negara dan Warga Negara
Negara merupakan organisasi sekelompok orang yang bersama-sama mendiami dan tinggal disatu wilayah dan mengakui suatu pemerintahan
Bumi, Air dan Kekayaan Alam
Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
Pajak-pajak, Bea dan Cukai
Bea dibagi dua:
Bea Masuk
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Hasil Perusahaan Negara
semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak melihat bentuknya
ada pula, perusahaan negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang berbentuk PT yang sahamnya seluruhnya berada ditangan pemerintah atau kementerian yang bersangkutan
Hukum Pajak
Arti, Tugas dan Kegunaannya
Pajak
Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah:
Fungsi Pajak
by: KD - 2015
Sejarah Pemungutan Pajak
Sumber-sumber Lain
Pengertian Hukum Pajak
Tugas Hukum Pajak
Kegunaan (Fungsi) Hukum Pajak
Retribusi, Sumbangan, Zakat/Sumbangan Keagamaan
Kedudukan Hukum Pajak dalam Tatanan Hukum Nasional
TIU
Paham dasar mempelajari perpajakan;
Paham ketentuan pemungutan pajak;
Paham alasan ada pemungutan pajak;
Tahu peran dan fungsi pajak;
Sejarah pengenaan pajak di Indonesia.
TIK
Berperan dalam pengembangan ilmu perpajakan;
menganalisis dgn benar dan rasional permasalahan perpajakan;
mengaplikasikan ilmu demi kemaslahatan keuangan negara
mampu:
Pemimpin
agar teratur
Bermasyarakat / kelompok
aturan
Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur
makin luas dan kompleks
NEGARA
Negara Bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi
J.H.A. Logemaan => "Over De theorie Van Een Stelling Staadrecht"
Negara
Mengatur rakyat
Kekuasaan (authority)
ada batasan agar tidak sewenang-wenang
menurut Prof. Miriam Budiardjo, dikelompokkan menjadi:
Melaksanakan penertiban (law and order) => stabilisator;
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
Pertahanan;
Menegakkan keadilan.
Tiga fungsi pokok ekonomi yang diemban pemerintah:
1. Efisiensi => memperbaiki kesalahan pasar
2. Keadilan => pemerataan
3. Kebijaksanaan stabilisasi.
Fungsi Keadilan masyarakat berhubungan dengan pajak.
Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara konstitutif adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan
Syarat Pengakuan kedaulatan?
UUD 1945 pasal 26 ayat (1)
warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan UU
Pembukaan UUD 1945,
Tujuan Negara Republik Indonesia:
1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2) Memajukan kesejahteraan umum;
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Negara
Warga Negara
Bela Negara /Kewajiban bernegara
Kesejahteraan
Hak dan Kewajiban
Salah satu kewajiban bernegara adalah kewajiban membayar Pajak.
Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 23 A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang

Lihat juga UU KUP No. 6 Tahun 1983 stdtd UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1
Upeti pada Raja atau penguasa
Berkembang tidak hanya untuk Raja / Penguasa, tapi untuk kepentingan umum
dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan
UU zaman kolonial Belanda:
a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
b. Aturan Bea Meterai;
c. Ordonansi Bea Balik Nama;
d. Ordonansi Pajak Kekayaan;
e. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
f. Ordonansi Pajak Upah;
g. Ordonansi Pajak Potong;
h. Ordonansi Pajak Pendapatan;

dilanjutn setelah kemerdekaan:
i. Undang-undang Pajak Radio (UU No. 12/ 1947);
j. Undang-undang Pajak Pembangunan I (UU No. 14 / 1947);
k. Undang-undang Pajak Peredaran.
Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang, antara lain:
a. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968;
b. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti;
c. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
d. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
e. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd, PKK, dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO.
Terlalu Banyak sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya
official assessment

self assessment
1983
5 (lima) paket undang-undang perpajakan
a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
b. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
c. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;
d. UU No. 12 Tahun1985 tentang PBB (masih menggunakan official assessment);
e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM)
a. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
b. UU No. 7 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994;
c. UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994;
d. UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994;
1994
a. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;
b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
d. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
e. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1997
Pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu:
a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP;
b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh;
c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM;
d. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP;
e. UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB;
f. UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta
g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.
2000
dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997
2002
1983 & 1985
Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010.
Namun, dilatarbelakangi adanya sunset policy beberapa waktu lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007
Yang termasuk pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dimiliki atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa dan mengatur hubungan hukum antara person (subjek hukum) dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Bea Keluar
bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu yang ditetapkan dengan UU dan keputusan Menteri keuangan
bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia dihitung berdasarkan tarif tertentu berdasarkan UU.
pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan misalnya tembakau
Cukai
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri:
- Penerimaan jasa giro,
- Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR).
b. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri:
- Royalti bidang perikanan,
- Royalti bidang kehutanan,
- Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.

Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara.
c. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri:
- Bagian laba pemerintah,
- Hasil penjualan saham pemerintah,
- Deviden: pembayaran berupa
keuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri:
- Pelayanan pendidikan,
- Pelayanan kesehatan,
- Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk.

e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri:
- Lelang barang,
- Denda,
- Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.

f. Penerimaan berupa hibah.

g. Penerimaan lain yang diatur dengan UU.
pencetakan uang (deficit spending)
Pinjaman Negara
tidak populer
- Dalam Negeri
- Luar Negeri
Bantuan Program
Bantuan Proyek
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


pendapatan negara dapat dikelompokan ke dalam:
1. Penerimaan Perpajakan (termasuk bea dan cukai, pasal 11 ayat (3))
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Hibah
part 1
part 1
dikenal juga dengan:
Tax law;
Belasting recht;
Hukum fiskal *
Hukum yang berkaitan dengan pajak => arti luas;
Seperangkat kaidah hukum tertulis yang memuat sanksi hukum => arti sempit.
Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Rochmat Soemitro, 1979)
Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan2 hukum antara negara dan orang2 atau badan2 (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak) (R. Santoso Brotodihardjo, 1986)
=> Hukum pajak menerangkan:
a. Siapa-siapa Wajib Pajak (subjek pajak);
b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
c. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak;
e. Cara penagihan pajak;
f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak
a. Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak;
b. Merumuskannya kedalam peraturan-peraturan hukum;
c. Menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut;
d. Mengatur ketentuan-ketentuan pidana;
e. Mengatur ketentuan-ketentuan administrasi;
f. Mengatur ketentuan peradilan administrasi dan peradilan pajak.
Tugas umum:
Tugas Khusus hukum pajak adalah sebagai alat kebijaksanaan untuk menentukan politik perekonomian ataupun tugas di luar kepentingan keuangan negara.
berkaitan dengan fungsi negara
Biaya yang besar dan rutin
fungsi dari negara al:
a. Mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat
b. Melaksanakan ketertiban
c. Pertahanan dan keamanan
d. Menegakkan keadilan

Fungsi Hukum Pajak:
mengatur perpindahan harta dari masyarakat (wajib pajak) kepada publik (dengan melalui kas negara) tersebut berjalan dengan baik, teratur, tertib dan adil serta tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum
Fungsi Pajak :
fungsi budgetair (mengisi kas negara);
fungsi regulerent (mengatur)
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dgn ciri:
a. berdasarkan undang-undang;
b. Sifatnya dapat dipaksakan;
c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung ;
d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyrakat umum.
Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia
Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyrakat.
Retribusi => ada kontra prestasi langsung

Sumbangan => prestasi untu kel. tertentu saja


Sistem Hukum:
Common Law
Civil Law
Hukum
Privat



Publik
Perdata (BW)
Dagang

Tata Negara
TUN
Pajak
Pidana
hukum pajak bukan lagi bagian hukum administrasi, melainkan kedudukannya sama dalam kajian ilmu hukum. Dasar pemisahan hukum pajak dari hukum administrasi dapat ditinjau dari faktor-faktor berikut:
a. Sumber hukum pajak berbeda;
b. Objek kajian hukum pajak adalah pajak, sedangkan objek kajian hukum administrasi adalah KTUN;
c. Subjek hukum pajak adalah Wajib Pajak, sedangkan subjek hukum admiistrasi adalah pejabat TUN;
d. Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, sedangkan penyelesaian sengketa administrasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara peradilan pajak, sedangkan hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah hukum acara peradilan tata usaha negara.
Ingat Adagium:

Lex Specialis derogat legi generalli ==> yang lebih khusus mengalahkan yang umum
Lex Superiori derogat legi Inferiori ==> yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah ==> di Indonesia ada Tata Urutan Perundang-undangan. Cari aturannya!
Lex Posteriori derogat legi Priori ==> yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama
Full transcript