Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pelanggaran HAM pada Era Reformasi

No description
by

nena salsabila

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pelanggaran HAM pada Era Reformasi

Pelanggaran HAM pada Era Reformasi
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal F
Peristiwa yang terjadi pada 3 juni 2009 hingga akhir desember 2009 lalu mengenai keluhan prita sebagai pasien pada RS.OMNI INTERNASIONAL melalui surat elektronik(email) kepada sahabatnya pada bulan agustus 2008 karena memang Ibu prita telah dirugikan oleh pihak rumah sakit tersebut. Namun hal ini ternyata mendapat tuntutan, baik perdata maupun pidana dari pihak rs.omni internasional kepengadilan negeri tangerang,banten. Kepolisian mengenakan Pasal 310 dan Pasal 311 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik kepada Prita namun saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, dakwaannya ditambahkan dengan Pasal 27 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.
Hal ini akan menyebabkan banyak orang yang lebih berhati-hati dalam memukakan pendapatnya, atau bisa dikatakan sebagai “ketakutan.” Dan itu artinya Mengekang hak Asasi Manusia. Akibatnya orang akan menjadi kurang informasi karena sedikitnya orang yang mau membagikan pengalaman mereka, dan Inilah yang menjadi masalahnya.
Padahal di dalam Pasal 28 F jelas tertulis bahwa, Setiap orang berhak untuk menyampaikan infomasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam Pasal tersebut dapat kita lihat dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh, ataupun menyampaikan informasi. Sedangkan apa yang dilakukan pihak Omni dengan UU ITE-nya  kepada Ibu Prita Perlu dipertanyakan. Karena UU ITE tersebut dapat “memasung” Hak Asasi Manusia. Mungkin karena alasan inilah banyak orang yang menjuluki UU ITE sebagai Pasal “Karet.”

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28G
1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Andri Sobari alias Emon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sodomi atau kejahatan seksual di Sukabumi. Selain mendapati 120 anak di buku harian Emon. Korban sodomi yang dilakukan oleh Emon terus bertambah. Laporan terbaru, kini korban yang mengaku pernah dicabuli atau dilecehkan oleh Emon berjumlah 110 anak.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Hari Santoso mengatakan sampai saat ini jumlah anak yang melapor kepada pihaknya sudah ada 114 anak dengan rincian sebanyak 22 anak disodomi, sembilan anak hanya melihat, 32 anak dilecehkan, 21 anak ketemu Emon tetapi tidak diapa-apakan, empat anak diraba-raba, 23 anak hanya dikhawatirkan orang tua menjadi korban Emon dan satu anak lainnya dianiaya oleh tersangka. Jen M Iriawan mengatakan hasil pemeriksaan dan penyelidikan jajarannya, dari 113 anak yang menjadi korban kekerasan seksual AS alias Emon hanya 18 anak yang disodomi. Sedangkan sisanya dilecehkan.
Penyebab pelanggaran HAM:
Faktor internal:
1. Sifat egois
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Sikap tidak toleran

Penanganan:

Terdakwa yakni Emon dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23/2002 jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara 15 tahun.

Markas Besar Polri mengerahkan sebanyak 26 psikolog dan psikiaternya untuk membantu menyembuhkan beban traumatik anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh AS alias Emon.

Psikolog dan psikiater juga ikut mengobati kejiwaan para orang tua korban mengingat cukup banyak keluarga yang trauma akibat kejahatan seksual yang dilakukan oleh Emon.

tenaga psikolog dan psikiater dari Mabes Polri tersebut juga turut membantu dalam penyembuhan kejiwaan tersangka.


Sebanyak 40 sekolah di Bali melarang pemakaian jilbab oleh siswi Muslimah, baik secara lisan maupun tertulis.

Kasus pelarangan menggunakan jilbab di SMAN 2 Denpasar, Bali, Anita Whardani, gadis muslimah Bali kelahiran 4 April 1996, masuk ke sekolah tersebut pada 2011 lalu. Hampir selama tiga tahun perjuangan untuk mengenakan jilbab dilakukan Anita, tetapi tidak membuahkan hasil. Kepala Sekolah, Ketut Sunarta, bergeming.
 
Kepala sekolah SMAN 2 Denpasar Pak Ketut Sunarta telah membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab ketika Kegiatan Belajar Mengajar.
 



Dasar Hukum yang dilanggar = UU no. 39 tahun 1999
Bentuk Pelanggaran HAM = Diskriminasi
Sifat Pelanggaran HAM = Pelanggaran HAM ringan

Faktor internal :
Sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran
Faktor Eksternal = Penyalahgunaan kekuasaan

Upaya Penegakan HAM :
Melapor ke komas HAM dan lembaga lainnya
Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 Tahun 2014, maka siswi yang ingin mengenakan pakaian khas dengan jilbab, harus difasilitasi.
Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM :
Diterapkannya sikap toleransi antar umat beragama
Tidak membeda-bedakan hak seseorang karena agamanya
Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM :
Toleran
Menghargai pendapat orang lain
Saling menghargai
Mentaati aturan HAM
Melaporkan segala sesuatu yang melanggar HAM ke pihak yang berwajib

Dasar Hukum : UU No. 39 thn 1999
Bentuk Pelanggaran HAM: Diskriminasi
Sifat Pelanggaran HAM: Ringan
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM:
Eksternal: Ketidaktegasan para aparat penegak hukum
Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran ham olrh pemerintah
Meningkatkan kerjasama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Upaya Penegakan HAM oleh Pemerintah:
Pembentukan KOMNAS HAM
Pembentukkan instrumen HAM

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Makna: setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.
Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.
Dasar hukum : UU no.39 tahub 1999
Bentuk pelnggaran HAM : Penyiksaan
sifat pelanggaran : HAM Berat kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan
Faktor internal :
- sikap egois dan mementingkan diri sendiri
- rendahnya kesadaran HAM
Faktor eksternal : penyalahgunaan kekuasaan
Perilaku yang mendukung upaya penegakkan HAM :
Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan pemerintah termasuk presiden B.J Habibie untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban mengenai kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada tanggal 13 November.
Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa. Namun, Wiranto menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat, dengan tujuan menggagalkan Sidang Istimewa.
Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Dilingkungan keluarga : taat pada peraturan yang berlaku di rumah, menghormati orang tua atau kakak, menyayangi adik, menjalin hubungan yang erat di dalam keluarga
Dilingkungan sekolah : tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru, menghormati pendapat teman, menghormati keputusan pemimpin
Dilingkungan masyarakat : membantu warga yang sedang dalam kesulitan, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar
Dilingkungan bangsa dan negara : menghormati adanya perbedaan suku bangsa, ras, dan agama di antara kita karena negara kita adalah negara multikultural.
Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J


(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Praktek perbudakan buruh pabrik panci di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang, diduga karena motif ekonomi. Pemilik pabrik ingin untung besar dengan biaya yang sedikit. Berdasarkan keterangan para buruh dan tersangka, menurut Bambang, kerja paksa yang diiringi dengan penyekapan, gaji rendah, hingga pengabaian hak-hak buruh itu dilakukan oleh Yuki Irawan, pemilik CV Cahaya Logam, untuk menekan biaya operasional perusahaan.

Kelima tersangka itu adalah Yuki Irawan, 41 tahun, pemilik pabrik, dan empat anak buahnya: Tedi Sukarno (35), Sudirman (34), Nurdin alias Umar (25), dan Jaya (30). Sudirman adalah bekas buruh asal Lampung yang diangkat Yuki sebagai mandor. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 33 tentang Perampasan Kemerdekaan Orang, Pasal 351 tentang Penganiayaan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan. Mereka juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena ada empat buruh dengan usia masih di bawah 18 tahun. Tersangka juga menyekap enam buruh di dalam ruangan terkunci. Ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 8 tahun penjara.

Dasar hukum : UU No. 39 Tahun 1999
Bentuk pelanggaran HAM
Penyiksaan, karena pemilik pabrik menyiksa para pekerja dengan cara melakukan perbudakan pada para pekerjanya
Sifat pelanggaran HAM =
Pelanggaran HAM berat
Karena kasus perbudakan ini, setiap harinya para pekerja harus bekerja lebih dari 12 jam untuk membuat 200 panci. Jika tidak mencapai target, lanjutnya, para pekerja akan disiksa dan dipukul. Mereka bekerja mulai jam 5.30 pagi hingga jam 1 malam, hanya . mereka hanya diberi makan nasi putih, tahu dan tempe.
Klasifikasi :
Kejahatan terhadap kemanusiaan
karena pemilik perusahaan melakukan tindak pelanggaran HAM yaitu perbudakan

Penyebab :
Faktor Internal, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, pemilik perusahaan menghalalkan segala cara supaya haknya bias terpenuhi,meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain
Faktor eksternal , karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemilik perusahaan yang “haus” akan keuntungan tinggi , sedangkan tidak memerdulikan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap buruh

Upaya Penegakkan HAM :
Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah tidak dengan kekerasan
Memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, dengan mengacu pada ideologi Pancasila dan dasar hukum UUD 1945

Upaya pencegahan pelanggaran HAM
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah
Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM

Seorang oknum aparat polisi memperkosa tahanan yang beranama inisial fat (24 tahun) di polres poso. Tetapi pelaku masih bertugas beberapa hari, hal ini yang membuat Komnas HAM mendesak agar Kapolres Poso dievaluasi, jika sampai sekarang belum juga menindak dan memberi sangsi yang tegas pada oknum aparat yang memperkosa Fat

Dasar hukum HAM : UU NO. 39 tahun 1999
Bentuk pelanggaran HAM : Penyiksaan
Sifat pelanggarn HAM : Pelanggaran HAM ringan
Klasifikasi pelanggaran HAM : Kejahatan terhadap kemanusiaan

Penyebab pelanggaran HAM :
-Rendahnya kesadaran HAM
-Ketidaktegasan aparat penegak hukum
 
Upaya penegakkan :
Memberi sangsi yang tegas kepada pelaku pemerkosa agar tidak mengulanginya

Upaya pencegahan :
-Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya penegakkan HAM
-memberikan pendidikan atau informasi tentang HAM kepada masyarakat

• Contoh Kasus : tragedi trisakti
pada tanggal 12 Mei 1998 , terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.
• Dasar Hukum yag dilanggar : UUD NRI 1945 Pasal 28I/ uu no 26 tahun 2000
• Sifat pelanggaran : pelanggaran ham berat karena membunuh 4 maha siswa

• Bentuk Pelanggaran : pembunuhan

• Jenis Pelanggaran : Kejahatan terhadap Kemanusiaan

• Upaya Penegakan : pembentukan komisi penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia

Upaya Pencegahan : kita harus menghormati , melindungi, (sebelum mahasiswa jumpa pers dengan mapolda metro jaya mahasiswa terlebih dahulu jumpa pers dengan pimpinan universitas

Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.
Dasar Hukum : UU NO 39 Thn 1999
Bentuk Pelanggaran : Penyiksaan
SIFAT Pelanggaran ham ringan
Upaya nya :
Adanya penggantian rugi dari pihak yg bersangkutan walaupun belum adanya kepastian bahwa bencana tsb dapat dihentikan atau tidak

Kasus pembuangan seorang kakek berumur 67 tahun bernama Suparman. Dia dibuang oleh petugas Rs A Dadi Tjockrodipo di sebuah gubuk di tepi jalan pusat wisat durian Sukadanaham, tanjungkarang barat, Bandar Lampung dikarenakan ia tidak bisa membayar biaya perawatan. namun setelah di temukan dan dibawa ke RS Moloek, 2 hari kemudian beliau meninggal dunia.
Dasar hukum : UU NO. 39 thn 1999
Bentuk pelanggaran : Penyiksaan
Sifat pelanggaran : HAM Ringan
Penyebab Eksternal : Penyalahgunaan Kekuasaan

Upaya Penegakkan :
1. Pencabutan penilaian zona hijau pada RS A Dadi Tjockrodipo
2. Pemecatan 8 tersangka serta pemberhentian sementara pemimpin rumah sakit
3. Pemberian hukuman 1 tahun 10 bulan penjara kepada tersanggka Heriansyah selaku penggagas ide pembuangan
Upaya Penegakkan HAM:
Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM
Full transcript