Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perseroan terbatas

No description
by

Libby Angelia

on 3 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perseroan terbatas

Perseroan terbatas
Elvita 00000006389
frilli sari 00000008377
libby angelia 00000009624
michelle noviangel 00000008754
tony gunawan 00000007465

pt adalah?
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan - Pasal 1 ayat (1) UU PT
BRAINSTORM
ELEMENTS
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
JENIS PT
RULES
MODAL
ORGAN PT
corporate action
PT Terbuka, ada penawaran umum saham, saham bisa dimiliki siapa saja
PT Tertutup, sahamnya tidak bisa dimiliki secara umum
UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PP NO 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PP NO 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
PP NO 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
PP NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Permenkumham No M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Permenkumham No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham No M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham No M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan
Permenkeu No 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
A. Modal Dasar
- seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat 1)
- sedikitnya Rp. 50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1)
B. Modal Ditempatkan
- ditanamkan di perusahaan
- sedikitnya 25% dari modal dasar (Pasal 33 ayat 1)
C. Modal Disetor
- ditempatkan pada kas perusahaan
- dapat dalam bentuk uang atau lainnya (Pasal 34 ayat 1)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
DIREKSI
DEWAN KOMISARIS
rups
Wewenang:
- Menetapkan perubahan anggaran dasar, pengurangan modal, penggunaan laba, penggabungan-peleburan-pemisahan-pembubaran PT
- Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan
- Mengangkat dan memberhentikan DIreksi dan Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar - Pasal 1 ayat (4) UU PT
DIREKSI
Wewenang :
- Pengurusan hal terkait perseroan
- Mewakili perseroan
Tugas :
1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan

syarat direksi dan dewan komisaris
a. cakap
(pasal 93 dan 110 uu pt)
b. selama 5 tahun terakhir tidak pernah :
dinyatakan pailit
menjadi anggota Direksi/Komisaris yang menyebabkan Perseroan pailit
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
c. memenuhi syarat lain yang ditetapkan masing-masing PT
dewan komisaris
Wewenang :
1. Wewenang Preventif
• Dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
• Jika Direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus
• Meminta keterangan kepada Direksi
• Memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik Perseroan untuk pengawasan.
2. Wewenang Represif
• Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106)

Tugas : Mengawasi kebijakan Direksi
apakah wna boleh menjadi direksi?

Pasal 4 Ayat (2) huruf (n) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang: “fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus dan komisaris berkewarganegaraan asing.”

Pasal 8 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT):
Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; (bila dilakukan interpretasi terhadap tujuan pencantuman kewarganegaraan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan direksi dan komisaris PT di Indonesia bukan monopoli WNI)

apakah organ pt boleh rangkap jabatan?
UU tidak mengatur secara tegas larangan adanya rangkap jabatan antara direksi dan komisaris dalam satu perseroan.
Dalam UU PT, Pasal 114 ayat (5) huruf b dan c yang secara tersirat mengatur larangannya, yaitu :
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a.    telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b.    tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c.    telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apakah RUPS dapat menjadi Direksi atau Dewan Komisaris?
Pasal 101 UU PT:
1)    Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Pasal 116 huruf b UU PT:
Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

Merger
Akuisisi
Konsolidasi
Spin Off
HAL-HAL PENTING YANG MEMBEDAKAN ANTARA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, KOPERASI, YAYASAN, DAN BUMN
syarat pendirian pt
- didirikan 2 (dua) orang atau lebih
- dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
- pendiri perseroan masing-masing memiliki saham di perseroan tersebut
- memperoleh status sebagai badan hukum dari Keputusan Menteri yang diterbitkan
Full transcript